Soal Puan Cawapres, PDIP Tegaskan Pernyataan Ketua Bappilu Bukan Sikap Partai
Rabu, 09 Juni 2021 - 10:55 WIB
Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP Komarudin Watubun menyatakan pernyataan Bambang Wuryanto belum menjadi sikap resmi partai. Foto/dok,SINDOnews
JAKARTA - Rekaman suara Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PDIP Bambang Wuryanto diakui PDIP. Akan tetapi rekaman yang menyebutkan bahwa Puan Maharani paling realistis ada di posisi cawapres, siapa pun capresnya, merupakan pendapat pribadi.
Ketua DPP bidang Kehormatan, Komarudin Watubun menyatakan bahwa apa yang disampaikan Bambang Pacul tidak mewakili sikap partainya. "Itu pernyataan Bambang bukan pernyataan partai. Harus dibedakan pernyataan pejabat PDIP sebagai pribadi dan sebagai partai," kata Komarudin kepada wartawan yang dikutip Rabu (9/6/2021).
Dia menegaskan, PDIP sampai hari ini belum mengambil keputusan apapun terkait Pilpres 2024. Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum memiliki hak prerogatif tertinggi dalam menentukan siapa yang akan diusung partai banteng.
Komarudin menyebut, jika ada sejumlah kadernya yang ingin melakukan manuver politik untuk Pilpres 2024 sebenarnya sah-sah saja. "Jadi dalam hal tertentu, ketua umum bisa gunakan tongkatnya, hak prerogatifnya, ketua umum mengutuskan tanpa memperdulikan hal-hal lain. Itu kewenangan khusus, pasukan siap mengamankan," pungkasnya.
Ketua DPP bidang Kehormatan, Komarudin Watubun menyatakan bahwa apa yang disampaikan Bambang Pacul tidak mewakili sikap partainya. "Itu pernyataan Bambang bukan pernyataan partai. Harus dibedakan pernyataan pejabat PDIP sebagai pribadi dan sebagai partai," kata Komarudin kepada wartawan yang dikutip Rabu (9/6/2021).
Dia menegaskan, PDIP sampai hari ini belum mengambil keputusan apapun terkait Pilpres 2024. Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum memiliki hak prerogatif tertinggi dalam menentukan siapa yang akan diusung partai banteng.
Komarudin menyebut, jika ada sejumlah kadernya yang ingin melakukan manuver politik untuk Pilpres 2024 sebenarnya sah-sah saja. "Jadi dalam hal tertentu, ketua umum bisa gunakan tongkatnya, hak prerogatifnya, ketua umum mengutuskan tanpa memperdulikan hal-hal lain. Itu kewenangan khusus, pasukan siap mengamankan," pungkasnya.
(muh)
tulis komentar anda