Pembelajaran Tatap Muka Hanya 2 Jam, IDI Sebut Sebagai Jalan Tengah
Rabu, 09 Juni 2021 - 05:30 WIB
JAKARTA - Ketua Satuan Tugas COVID-19 Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) , Zubairi Djoerban menilai, arahan Presiden Joko Widodo terkait pembelajaran tatap muka (PTM) di sekolah terbatas sebagai jalan tengah.
Presiden Jokowi memberikan syarat bahwa PTM terbatas mewajibkan sekolah hanya membolehkan maksimal 25% siswa yang masuk. Kemudian kegiatan PTM tidak boleh dari dua hari dalam sepekan dan pelaksanaan PTM maksimal dua jam.
“Saya memandang, arahan Presiden Jokowi tentang sekolah tatap muka sebagai jalan tengah. Mulai dari pembatasan jam belajar dan siswanya di dalam kelas, hingga memastikan semua guru sudah divaksinasi. Itu cukup bagus,” ungkap Zubairi lewat media sosial pribadinya, Selasa (8/6/2021).
Zubairi pun mengatakan masyarakat boleh skeptis terhadap pelaksanaan PTM ini, namun harus berdasarkan oleh data. Sebab, kebijakan ini belum tentu cocok untuk semua daerah. (Baca juga; 226 Sekolah di DKI Jakarta Gelar Uji Coba PTM )
“Lalu, apakah kita harus skeptis pada pelaksanaannya nanti? Begini. Skeptis boleh saja. Tapi harus didasari data. Pasalnya satu kebijakan ini belum tentu cocok untuk semua daerah. Apalagi daerah berstatus zona merah dan yang bed occupancy rate (BOR) tinggi. Ada baiknya dipertimbangkan dengan baik untuk buka kembali sekolah-sekolahnya,” papar Zubairi.
Zubairi mengatakan kebijakan PTM ini bisa dilaksanakan di daerah zona hijau atau kuning. Meskipun, dia keberatan jika dilaksanakan di daerah dengan positivity rate COVID-19 yang tinggi. “Kalau daerah zona hijau dan kuning, saya pikir bisa-bisa saja, meski agak keberatan juga jika melihat positivity rate yang masih tinggi.”
Dia pun berharap agar semua guru dipastikan telah divaksinasi COVID-19. “Semoga saja tiap daerah bisa memastikan semua gurunya telah divaksinasi. Kalau perlu, tak hanya guru. Tapi semua staf di sekolah tersebut,” paparnya. (Baca juga; Disdik DKI Jakarta: Sebanyak 300 Sekolah Mendaftarkan PTM )
Zubairi pun berpesan tetap perketat monitoring dan konsisten menjalankan protokol kesehatan. “Maka itu, saya hanya bisa berpesan. Tolong perketat monitoring dan konsisten dalam menjalankan protokol,” tegasnya.
Presiden Jokowi memberikan syarat bahwa PTM terbatas mewajibkan sekolah hanya membolehkan maksimal 25% siswa yang masuk. Kemudian kegiatan PTM tidak boleh dari dua hari dalam sepekan dan pelaksanaan PTM maksimal dua jam.
“Saya memandang, arahan Presiden Jokowi tentang sekolah tatap muka sebagai jalan tengah. Mulai dari pembatasan jam belajar dan siswanya di dalam kelas, hingga memastikan semua guru sudah divaksinasi. Itu cukup bagus,” ungkap Zubairi lewat media sosial pribadinya, Selasa (8/6/2021).
Zubairi pun mengatakan masyarakat boleh skeptis terhadap pelaksanaan PTM ini, namun harus berdasarkan oleh data. Sebab, kebijakan ini belum tentu cocok untuk semua daerah. (Baca juga; 226 Sekolah di DKI Jakarta Gelar Uji Coba PTM )
“Lalu, apakah kita harus skeptis pada pelaksanaannya nanti? Begini. Skeptis boleh saja. Tapi harus didasari data. Pasalnya satu kebijakan ini belum tentu cocok untuk semua daerah. Apalagi daerah berstatus zona merah dan yang bed occupancy rate (BOR) tinggi. Ada baiknya dipertimbangkan dengan baik untuk buka kembali sekolah-sekolahnya,” papar Zubairi.
Zubairi mengatakan kebijakan PTM ini bisa dilaksanakan di daerah zona hijau atau kuning. Meskipun, dia keberatan jika dilaksanakan di daerah dengan positivity rate COVID-19 yang tinggi. “Kalau daerah zona hijau dan kuning, saya pikir bisa-bisa saja, meski agak keberatan juga jika melihat positivity rate yang masih tinggi.”
Dia pun berharap agar semua guru dipastikan telah divaksinasi COVID-19. “Semoga saja tiap daerah bisa memastikan semua gurunya telah divaksinasi. Kalau perlu, tak hanya guru. Tapi semua staf di sekolah tersebut,” paparnya. (Baca juga; Disdik DKI Jakarta: Sebanyak 300 Sekolah Mendaftarkan PTM )
Zubairi pun berpesan tetap perketat monitoring dan konsisten menjalankan protokol kesehatan. “Maka itu, saya hanya bisa berpesan. Tolong perketat monitoring dan konsisten dalam menjalankan protokol,” tegasnya.
(wib)
tulis komentar anda