Tak Miliki Dokumen Perjalanan, Wajib Karantina Mandiri 5 x 24 Jam
Selasa, 20 April 2021 - 10:10 WIB
Pelaku perjalanan wajib karantina mandiri selama 5 x 24 jam dengan biaya sendiri jika tidak memiliki dokumen administrasi perjalanan. FOTO/DOK.SINDOnews
JAKARTA - Pemerintah telah memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat ( PPKM) mikro tahap keenam mulai hari ini hingga 3 Mei 2021. Pada PPKM kali ini pemerintah juga mengatur pengendalian COVID-19 menjelang Lebaran 2021.
Hal ini diatur di dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) No 9/2021. Pada Diktum ke-14 huruf a disebutkan bahwa kepala daerah diminta melakukan sosialisasi terkait larangan mudik Lebaran kepada warga masyarakat dan masyarakat perantau yang berada di wilayahnya. Jika terdapat pelanggaran terhadap ketentuan pelarangan mudik, maka akan ada sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Di sisi lain diatur juga terkait dengan syarat pelaku perjalanan di masa PPKM mikro kali ini. Dalam diktum ke-14 huruf b disebutkan kewajiban melakukan karantina mandiri selama 5 x 24 jam dengan biaya sendiri jika tidak memiliki dokumen administrasi perjalanan.
Baca juga: Mendagri Terbitkan Instruksi Baru soal PPKM Mikro Tahap Keenam, Ini isinya
Dokumen yang dipersyaratkan adalah dokumen administrasi perjalanan tertentu atau surat izin yang dikeluarkan oleh kepala desa/lurah dengan tanda tangan basah/identitas diri calon pelaku perjalanan.
Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kemendagri Syafrizal mengatakan, aturan ini diberlakukan untuk mengantisipasi masyarakat yang nekat mudik tanpa dokumen yang dipersyaratkan.
"Kan bisa saja lolos dari daerah keberangkatan. Nah maksudnya jika tetap nekat, maka di tempat tujuan akan dikarantina dengan biaya sendiri," katanya saat dihubungi, Selasa (20/4/2021).
Ditanyakan apakah kewajiban untuk karantina mandiri juga diberlakukan bagi pelaku perjalanan yang lengkap dokumen administrasinya, dia mengatakan hal ini daerah yang mengatur.
Hal ini diatur di dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) No 9/2021. Pada Diktum ke-14 huruf a disebutkan bahwa kepala daerah diminta melakukan sosialisasi terkait larangan mudik Lebaran kepada warga masyarakat dan masyarakat perantau yang berada di wilayahnya. Jika terdapat pelanggaran terhadap ketentuan pelarangan mudik, maka akan ada sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Di sisi lain diatur juga terkait dengan syarat pelaku perjalanan di masa PPKM mikro kali ini. Dalam diktum ke-14 huruf b disebutkan kewajiban melakukan karantina mandiri selama 5 x 24 jam dengan biaya sendiri jika tidak memiliki dokumen administrasi perjalanan.
Baca juga: Mendagri Terbitkan Instruksi Baru soal PPKM Mikro Tahap Keenam, Ini isinya
Dokumen yang dipersyaratkan adalah dokumen administrasi perjalanan tertentu atau surat izin yang dikeluarkan oleh kepala desa/lurah dengan tanda tangan basah/identitas diri calon pelaku perjalanan.
Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kemendagri Syafrizal mengatakan, aturan ini diberlakukan untuk mengantisipasi masyarakat yang nekat mudik tanpa dokumen yang dipersyaratkan.
"Kan bisa saja lolos dari daerah keberangkatan. Nah maksudnya jika tetap nekat, maka di tempat tujuan akan dikarantina dengan biaya sendiri," katanya saat dihubungi, Selasa (20/4/2021).
Ditanyakan apakah kewajiban untuk karantina mandiri juga diberlakukan bagi pelaku perjalanan yang lengkap dokumen administrasinya, dia mengatakan hal ini daerah yang mengatur.
Dapatkan berita terbaru, follow WhatsApp Channel SINDOnews sekarang juga!
tulis komentar anda