PPKM Dicabut, Epidemiolog Sebut Garis Batas Pandemi Covid-19 Belum Terlampaui

Minggu, 01 Januari 2023 - 13:24 WIB
loading...
PPKM Dicabut, Epidemiolog Sebut Garis Batas Pandemi Covid-19 Belum Terlampaui
Epidemiolog Griffith University Australia, Dicky Budiman mengingatkan, garis batas akhir pandemi Covid-19, baik di Indonesia maupun dunia, belum terlampaui meski situasi terus membaik. FOTO/DOK.SINDOnews
A A A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah resmi mencabut Pmberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat ( PPKM ) di seluruh daerah Indonesia. PPKM menjadi salah satu intervensi dalam penanganan pandemi Covid-19.

Epidemiolog Griffith University Australia, Dicky Budiman mengingatkan, garis batas akhir pandemi Covid-19, baik di Indonesia maupun dunia, belum terlampaui meski situasi terus membaik. "Menyambut tahun 2023 ini, kita harus ingat bahwa situasi global meskipun ada perbaikan tetapi masih ada jalan panjang, relatif panjang yang harus dilalui, garis pandemi ini belum kita lampaui," kata Dicky dalam keterangannya, Minggu (1/1/2023).

Dicky mengakui sebagian negara memang sudah mulai berani menyatakan diri keluar dari situasi krisis, sehingga mencabut beberapa kelonggaran. Berdasarkan sero survei, antibodi masyarakat meningkat bahkan 90% yang berarti mengindikasikan banyak kasus infeksi Covid-19 yang tidak terdeteksi. Namun hal itu juga mengindikasikan dan membuktikan bahwa banyak kasus infeksi tidak terdeteksi.

Baca juga: Breaking News, Presiden Jokowi Cabut PPKM

Ia berharap masyarakat Indonesia tetap waspada menyusul ada sembilan sub varian yang masih merajalela di China. Varian ini berpotensi untuk bermutasi menjadi subvarian baru lagi.

Dicky menilai cakupan vaksinasi booster di Indonesia masih rendah, sehingga harus segera ditingkatkan. Ketika aturan PPKM sebagai pedoman masyarakat melaksanakan aktivitas dicabut, maka harus segera ada aturan untuk menjadi acuan masyarakat di tengah pandemi Covid-19.

"Nah, di sisi lain di Indonesia cakupan vaksinasi booster kita masih rendah, karena ini yang membedakan dengan negara tetangga, apa itu Singapura ataupun Australia misalnya. Ini yang juga harus menjadi pertimbangan dalam mencabut itu sudah siap nggak. Jadi jangan sampai ada kekosongan dalam intervensi atau arahan pedoman yang menjadi acuan di masyarakat," katanya.
(abd)
Baca Berita Terkait Lainnya
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
read/ rendering in 0.1420 seconds (0.1#10.140)