Industri Halal, Ramadan, dan Peluang di Tengah Pandemi

Kamis, 15 April 2021 - 05:33 WIB
Sekali lagi, industri halal merupakan sektor yang potensial, bahkan, dapat berkontribusi sekitar USD3,3 miliar dari ekspor Indonesia ke negara-negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), sekaligus negara-negara non-OKI dengan jumlah penduduk muslim jutaan, seperti Prancis dan Inggris. Permintaan produk halal di pasar Eropa yang meningkat 15% per tahun sejak 2003, yang saat itu nilainya mencapai 15 miliar euro.

Pada momentum Ramadan dan Idulfitri, pelaku UMKM halal harus mampu memanfaatkan peluang-peluang itu. Apalagi, pada saat bulan puasa kenaikan produksi makanan dan minuman hingga 30% dibandingkan bulan-bulan lainnya. Berkaca pada 2016, industri makanan dan minuman pada Ramadan mampu menghasilkan nilai penjualan sekitar Rp1.400 triliun. Bank Indonesia pun mencatat perputaran uang saat Ramadan dan Idulfitri bisa mencapai Rp217 triliun.

Apalagi, di tengah pandemi ini industri halal semakin dipercaya karena tidak mengandung bahan-bahan yang membahayakan tubuh yang notabene baik untuk kesehatan. Seperti diketahui, Covid-19 memaksa kita semua untuk menjaga daya tahan tubuh dengan mengonsumsi makanan-makanan sehat.

Namun, permasalahannya dari sekitar 62 juta UMKM, hanya sebagian kecil yang telah memperoleh sertifikat halal. Sertifikat ini menjadi persoalan utama bagi para pelaku industri makanan dan minuman di dalam negeri.

Bank Indonesia menyebut, tahun ini akan membantu UMKM mendapatkan sertifikat halal. Total anggarannya mencapai Rp5 miliar per tahun yang mencakup segmen industri, makanan, obat-obatan, dan kosmetik.

Dalam hal permodalan, pemerintah telah memiliki roadmap Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia (RP2SI) 2020-2025. RP2SI merupakan dokumen yang sangat penting dan strategis sebagai arah dan acuan pengembangan jangka pendek maupun pengembangan struktural perbankan syariah Indonesia menuju cita-cita menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi dan syariah di dunia.

Melalui pembentukan PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI), pemerintah juga mendukung dan mendorong pelaku UMKM berkomitmen untuk mengembangkan UMKM dengan penyaluran pembiayaan untuk menambah modal, memfasilitasi pengusaha UMKM agar bisa menjual secara online melalui kerja sama dengan e-commerce; dan bersama-sama dengan Kemenparekraf melakukan berbagai kegiatan pemberdayaan UMKM. Hingga Desember 2020, penyaluran pembiayaan BSI di sektor UMKM capai Rp14,4 triliun dengan Rp194,1 miliar di antaranya disalurkan ke sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

Di tengah pandemi, OJK merilis, pembiayaan di bank syariah justru meningkat sekitar 9%. Ini bisa lebih dipacu mengingat jumlah umat muslim di Indonesia—termasuk ekosistem pesantren di dalamnya.

Lalu, melalui penguatan Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), pemerintah menetapkan empat arah kebijakan program, yaitu pengembangan pasar industri halal di dalam dan luar negeri, pengembangan industri keuangan syariah nasional, investasi bersahabat yang melibatkan pengusaha daerah, dan pengembangan ekonomi syariah dari pedesaan secara berkelanjutan ini diharapkan dapat meningkatkan kemitraan antarpengusaha. MES yang dinakhodai oleh Erick Thohir yang juga Menteri BUMN diharapkan mampu memperkuat industri halal di Indonesia, terlebih di momentum Ramadan dan Idulfitri ini.

Rencananya, MES dalam waktu dekat akan membuat program festival produk halal Nusantara, pengembangan sistem jaminan produk halal, sosialisasi, dan edukasi sertifikasi halal.
Dapatkan berita terbaru, follow WhatsApp Channel SINDOnews sekarang juga!
Halaman :
tulis komentar anda
Video Rekomendasi
Berita Terkait
Rekomendasi
Terpopuler
Berita Terkini More