Pelatihan Online Kartu Prakerja Dinilai Bisa Jadi Skandal Paling Memalukan
Rabu, 20 Mei 2020 - 16:14 WIB
Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Sukamta meminta pemerintah untuk menghentikan program pelatihan online Kartu Prakerja. Foto/SINDOphoto
JAKARTA - Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Sukamta meminta pemerintah untuk menghentikan program pelatihan online Kartu Prakerja . Sebab, dia menilai program itu berpotensi menjadi skandal paling memalukan dalam sejarah Indonesia merdeka.
Hal tersebut mengingat sudah ada banyak kritik disampaikan yang menunjukkan kelemahan dan kekurangan program Kartu Prakerja. Akan tetapi pemerintah terkesan tidak mau tahu. (Baca juga: Politikus PPP Yakin Skema Pelatihan Kartu Prakerja Jadi Kasus Hukum)
"Hentikan segera! Rakyat saat ini sedang susah, janganlah kondisi ini malah dimanfaatkan untuk program yang tidak prioritas, tidak jelas dan terkesan akal-akalan. Model kerja sama dengan 8 mitra platform digital juga manfaatkan celah hukum pengadaan barang jasa, ini bisa berpotensi menjadi tindak pidana korupsi gaya baru," ujar Sukamta kepada SINDOnews, Rabu (20/5/2020).
Legislator asal Yogyakarta ini berharap pemerintah dan juga mitra platform digital yang digandeng masih waras pikirannya dan punya hati nurani. Dia berpendapat, di masa sulit akibat pandemi COVID-19 seperti ini, harusnya yang dihadirkan adalah saling membantu, bergotong royong dan meringankan beban.
"Masih sangat mungkin bagi Pemerintah untuk menarik kembali program ini. Untuk anggaran yang sudah terlanjur dicairkan sebesar Rp1,6 triliun bisa dibekukan dulu. Mitra platform digital bisa merubah pelatihan yang tadinya berbayar menjadi gratis atau cuma-cuma sebagai wujud sumbangsih kepada bangsa dan masyarakat yang sedang dalam kesusahan. Sementara anggaran bisa difokuskan untuk jaring pengaman bagi korban PHK," jelasnya.
Di samping itu, dia mengapresiasi munculnya inisiatif sekelompok masyarakat dengan meluncurkan website Prakerja.org yang memberikan layanan layaknya program Kartu Prakerja, namun tanpa dipungut biaya alias secara gratis. Anggota Komisi I DPR RI ini mengatakan website Prakerja.org itu merupakan kreatifitas anak bangsa yang patut diacungi dua jempol sekaligus.
"Mereka peduli bangsa dengan cara yang smart manfaatkan penggunaan internet sehingga bisa diakes secara luas oleh masyarakat, khususnya usia muda yang banyak menggunakan akses internet, sangat membantu untuk pengembangan diri sebagai bekal mendapatkan pekerjaan yang layak," jelasnya.
Sukamta menilai keberadaan website Prakerja.org ini menjadi kritik paling nyata terhadap penyelenggaran program Kartu Prakerja pemerintah yang menggunakan anggaran negara senilai Rp20 triliun, termasuk di dalamnya pelatihan secara online yang melibatkan 8 platform digital di antaranya merupakan perusahan-perusahaan besar seperti Tokopedia, Ruangguru, Mau Belajar Apa, Bukalapak, Pintaria, Sekolahmu, Pijar Mahir dan Kemenaker.
"Website Prakerja.org ini setidaknya membuktikan secara nyata dua hal, pertama pelatihan online bisa diakses secara luas oleh masyarakat secara gratis tanpa dipungut biaya. Tidak perlu habiskan anggaran rakyat senilai Rp5,6 triliun sebagaimana yang dilakukan oleh pemerintah bersama 8 platform digital, yang ternyata dengan anggaran sebesar itu juga tidak memberi jaminan peserta akan mendapatkan pekerjaan," katanya. (Baca juga: Pelatihan Online di Kartu Prakerja Tidak Lebih Baik dari Konten Gratis Youtube)
Kemudian, kata dia, walaupun secara gratis, website Prakerja.org itu juga bisa menyediakan materi-materi ketrampilan pelatihan kerja yang juga berkualitas. "Jadi yang berkualitas juga bisa disediakan secara gratis, di internet banyak hal bisa didapatkan. Mestinya dengan kondisi bangsa yang tengah kesulitan keuangan karena dampak COVID-19, pemerintah bisa hemat anggaran dan gunakan untuk hal yang paling prioritas," pungkasnya.
Hal tersebut mengingat sudah ada banyak kritik disampaikan yang menunjukkan kelemahan dan kekurangan program Kartu Prakerja. Akan tetapi pemerintah terkesan tidak mau tahu. (Baca juga: Politikus PPP Yakin Skema Pelatihan Kartu Prakerja Jadi Kasus Hukum)
"Hentikan segera! Rakyat saat ini sedang susah, janganlah kondisi ini malah dimanfaatkan untuk program yang tidak prioritas, tidak jelas dan terkesan akal-akalan. Model kerja sama dengan 8 mitra platform digital juga manfaatkan celah hukum pengadaan barang jasa, ini bisa berpotensi menjadi tindak pidana korupsi gaya baru," ujar Sukamta kepada SINDOnews, Rabu (20/5/2020).
Legislator asal Yogyakarta ini berharap pemerintah dan juga mitra platform digital yang digandeng masih waras pikirannya dan punya hati nurani. Dia berpendapat, di masa sulit akibat pandemi COVID-19 seperti ini, harusnya yang dihadirkan adalah saling membantu, bergotong royong dan meringankan beban.
"Masih sangat mungkin bagi Pemerintah untuk menarik kembali program ini. Untuk anggaran yang sudah terlanjur dicairkan sebesar Rp1,6 triliun bisa dibekukan dulu. Mitra platform digital bisa merubah pelatihan yang tadinya berbayar menjadi gratis atau cuma-cuma sebagai wujud sumbangsih kepada bangsa dan masyarakat yang sedang dalam kesusahan. Sementara anggaran bisa difokuskan untuk jaring pengaman bagi korban PHK," jelasnya.
Di samping itu, dia mengapresiasi munculnya inisiatif sekelompok masyarakat dengan meluncurkan website Prakerja.org yang memberikan layanan layaknya program Kartu Prakerja, namun tanpa dipungut biaya alias secara gratis. Anggota Komisi I DPR RI ini mengatakan website Prakerja.org itu merupakan kreatifitas anak bangsa yang patut diacungi dua jempol sekaligus.
"Mereka peduli bangsa dengan cara yang smart manfaatkan penggunaan internet sehingga bisa diakes secara luas oleh masyarakat, khususnya usia muda yang banyak menggunakan akses internet, sangat membantu untuk pengembangan diri sebagai bekal mendapatkan pekerjaan yang layak," jelasnya.
Sukamta menilai keberadaan website Prakerja.org ini menjadi kritik paling nyata terhadap penyelenggaran program Kartu Prakerja pemerintah yang menggunakan anggaran negara senilai Rp20 triliun, termasuk di dalamnya pelatihan secara online yang melibatkan 8 platform digital di antaranya merupakan perusahan-perusahaan besar seperti Tokopedia, Ruangguru, Mau Belajar Apa, Bukalapak, Pintaria, Sekolahmu, Pijar Mahir dan Kemenaker.
"Website Prakerja.org ini setidaknya membuktikan secara nyata dua hal, pertama pelatihan online bisa diakses secara luas oleh masyarakat secara gratis tanpa dipungut biaya. Tidak perlu habiskan anggaran rakyat senilai Rp5,6 triliun sebagaimana yang dilakukan oleh pemerintah bersama 8 platform digital, yang ternyata dengan anggaran sebesar itu juga tidak memberi jaminan peserta akan mendapatkan pekerjaan," katanya. (Baca juga: Pelatihan Online di Kartu Prakerja Tidak Lebih Baik dari Konten Gratis Youtube)
Kemudian, kata dia, walaupun secara gratis, website Prakerja.org itu juga bisa menyediakan materi-materi ketrampilan pelatihan kerja yang juga berkualitas. "Jadi yang berkualitas juga bisa disediakan secara gratis, di internet banyak hal bisa didapatkan. Mestinya dengan kondisi bangsa yang tengah kesulitan keuangan karena dampak COVID-19, pemerintah bisa hemat anggaran dan gunakan untuk hal yang paling prioritas," pungkasnya.
(kri)
tulis komentar anda