Rakornas 2021, KKI Ingin Masyarakat Dapat Perlindungan Layanan Kesehatan
Rabu, 31 Maret 2021 - 21:36 WIB
Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin saat menjadi keynote speaker dalam Rakornas Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) 2021. Foto/SINDOnews
JAKARTA - Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) menginginkan agar masyarakat mendapatkan perlindungan dalam pelayanan kesehatan.
Hal itu disampaikan Ketua Konsil Kedokteran Gigi sekaligus ketua panitia penyelenggara Rapat Koordinasi Nasional Melanie Hendriaty Sadono. Rakornas yang mengangkat tema “Optimalisasi Peran KKI Dalam Era Disrupsi Global” ini bertujuan agar tercipta kolaborasi, komunikasi dan integritas antar pemangku kepentingan guna terwujudnya perlindungan masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan (Patient Safety).
Acara yang digelar pada 29 - 31 Maret ini diharapkan dapat tersusunnya konsep sinergitas KKI dengan pemangku kepentingan di bidang kedokteran dalam meningkatkan dan mempertahankan mutu pelayanan medis untuk perlindungan masyarakat; menghasilkan rekomendasi di antara para pemangku kepentingan dalam menghadapi era disrupsi untuk menghasilkan luaran optimal dalam melayani kesehatan masyarakat; mampu menjawab tantangan perubahan dalam bidang Kesehatan dari hulu hilirnya; KKI mampu mengikuti tantangan perubahan Industry Revolution 4.0 in health system; proposal program masing-masing divisi 2021 - 2022.
Dalam acara tersebut, KKI mengundang Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, sebagai keynote speaker sekaligus membuka acara dengan resmi. Menurut Budi, pandemi mendisrupsi seluruh aspek kehidupan sehingga perlu merespons dengan menyusun rencana strategis ke depan. “Disrupsi yang disebabkan pandemi, teknologi informasi dan bioteknologi adalah tantangan ke depan yang industri kesehatan hadapi. Setiap tantangan the best way untuk menghadapinya adalah to embrace them karena itulah perubahan lanjutnya,” ujarnya saat membuka acara Rakornas KKI di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City (30/3/21).
Ketua KKI, Putu Moda Arsana, mengatakan KKI mempunyai strategi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya yaitu komunikasi, kolaborasi dan integrasi di antara KKI dengan seluruh stakeholders. Komunikasi yang baik, kemampuan bekerja sama dan saling mendukung dalam menjalankan semua tugas mulai dari pendidikan, registrasi hingga pembinaan jelasnya “Menghadapi perubahan diperlukan cara pikir yang adaptif, antisipatif, kreatif, inovatif sehingga mampu memecahkan masalah yang ada,” kata Putu.
Sebagai wujud nyata kolaborasi dilakukan penandatanganan nota kesepakatan antara KKI dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tentang pemanfaatan data Surat Izin Praktik (SIP) dan Surat Tanda Registrasi (STR) dokter & dokter gigi dalam rangka percepatan pelayanan publik. Selain itu, dalam waktu dekat juga akan dilakukan penandatanganan nota kesepahaman terkait pemanfaatan data secara interoperabilitas dengan kementerian lain dan pemerintah provinsi/kabupaten/kota serta stakeholder lainnya.
Berkaitan dengan hal tersebut KKI perlu bekerja sama dengan Kemendagri dalam pengawasan dan pembinaan praktik kedokteran khususnya dalam bidang administrasi dan perizinan praktik dokter/dokter gigi dalam penerbitan STR oleh KKI dan SIP oleh Pemda setempat. Sedangkan untuk Penguatan Interoperabilitas dan aplikasi registrasi online dalam mendukung program pemerintah ‘Satu Data Indonesia maka perlu dukungan Kementerian Komunikasi dan Informastika
Dirjen Dikti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) juga berkolaborasi dengan KKI dalam Program Penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran dan adaptasi WNI lulusan luar negeri (diaspora) untuk peningkatan kualitas praktik kedokteran di Indonesia. Sedangkan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) mendukung dalam penentuan destinasi wisata kesehatan (health tourism) melalui kerja sama dalam menyiapkan dokter dan dokter gigi yang berkompeten dalam melakukan praktik kedokteran.
Mohamed IbrahimAbu Hassan dari Malaysian Dental Council, melakukan Sharing experience of Malaysian Dental Council and Dental Practice in Malaysia. Konsil Kedokteran Gigi Malaysia dan Indonesia memiliki kesamaan tetapi ada juga perbedaannya. Konsil Kedokteran Gigi Malaysia berada di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi sedangkan Konsil Kedokterannya berada di bawah Kementerian Kesehatan Malaysi.
Ada beberapa pertanyaan yang dilontarkan oleh peserta dalam forum diskusi dan tanya jawab di antaranya dari MKKI yang memberi masukan dan pertanyaan tentang disrupsi global terkait pendidikan sedangkan Ketua PDGI Jawa Timur dan Ketua IDI cabang Malang menanyakan tentang pendidikan dan praktik kedokteran di masa yang akan datang. Semua peserta yang hadir antusias mengikuti kegiatan sampai akhir acara. Hal ini merupakan bentuk apresiasi peserta untuk KKI agar ke depannya lebih baik lagi.
Hal itu disampaikan Ketua Konsil Kedokteran Gigi sekaligus ketua panitia penyelenggara Rapat Koordinasi Nasional Melanie Hendriaty Sadono. Rakornas yang mengangkat tema “Optimalisasi Peran KKI Dalam Era Disrupsi Global” ini bertujuan agar tercipta kolaborasi, komunikasi dan integritas antar pemangku kepentingan guna terwujudnya perlindungan masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan (Patient Safety).
Acara yang digelar pada 29 - 31 Maret ini diharapkan dapat tersusunnya konsep sinergitas KKI dengan pemangku kepentingan di bidang kedokteran dalam meningkatkan dan mempertahankan mutu pelayanan medis untuk perlindungan masyarakat; menghasilkan rekomendasi di antara para pemangku kepentingan dalam menghadapi era disrupsi untuk menghasilkan luaran optimal dalam melayani kesehatan masyarakat; mampu menjawab tantangan perubahan dalam bidang Kesehatan dari hulu hilirnya; KKI mampu mengikuti tantangan perubahan Industry Revolution 4.0 in health system; proposal program masing-masing divisi 2021 - 2022.
Dalam acara tersebut, KKI mengundang Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, sebagai keynote speaker sekaligus membuka acara dengan resmi. Menurut Budi, pandemi mendisrupsi seluruh aspek kehidupan sehingga perlu merespons dengan menyusun rencana strategis ke depan. “Disrupsi yang disebabkan pandemi, teknologi informasi dan bioteknologi adalah tantangan ke depan yang industri kesehatan hadapi. Setiap tantangan the best way untuk menghadapinya adalah to embrace them karena itulah perubahan lanjutnya,” ujarnya saat membuka acara Rakornas KKI di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City (30/3/21).
Ketua KKI, Putu Moda Arsana, mengatakan KKI mempunyai strategi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya yaitu komunikasi, kolaborasi dan integrasi di antara KKI dengan seluruh stakeholders. Komunikasi yang baik, kemampuan bekerja sama dan saling mendukung dalam menjalankan semua tugas mulai dari pendidikan, registrasi hingga pembinaan jelasnya “Menghadapi perubahan diperlukan cara pikir yang adaptif, antisipatif, kreatif, inovatif sehingga mampu memecahkan masalah yang ada,” kata Putu.
Sebagai wujud nyata kolaborasi dilakukan penandatanganan nota kesepakatan antara KKI dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tentang pemanfaatan data Surat Izin Praktik (SIP) dan Surat Tanda Registrasi (STR) dokter & dokter gigi dalam rangka percepatan pelayanan publik. Selain itu, dalam waktu dekat juga akan dilakukan penandatanganan nota kesepahaman terkait pemanfaatan data secara interoperabilitas dengan kementerian lain dan pemerintah provinsi/kabupaten/kota serta stakeholder lainnya.
Berkaitan dengan hal tersebut KKI perlu bekerja sama dengan Kemendagri dalam pengawasan dan pembinaan praktik kedokteran khususnya dalam bidang administrasi dan perizinan praktik dokter/dokter gigi dalam penerbitan STR oleh KKI dan SIP oleh Pemda setempat. Sedangkan untuk Penguatan Interoperabilitas dan aplikasi registrasi online dalam mendukung program pemerintah ‘Satu Data Indonesia maka perlu dukungan Kementerian Komunikasi dan Informastika
Dirjen Dikti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) juga berkolaborasi dengan KKI dalam Program Penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran dan adaptasi WNI lulusan luar negeri (diaspora) untuk peningkatan kualitas praktik kedokteran di Indonesia. Sedangkan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) mendukung dalam penentuan destinasi wisata kesehatan (health tourism) melalui kerja sama dalam menyiapkan dokter dan dokter gigi yang berkompeten dalam melakukan praktik kedokteran.
Mohamed IbrahimAbu Hassan dari Malaysian Dental Council, melakukan Sharing experience of Malaysian Dental Council and Dental Practice in Malaysia. Konsil Kedokteran Gigi Malaysia dan Indonesia memiliki kesamaan tetapi ada juga perbedaannya. Konsil Kedokteran Gigi Malaysia berada di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi sedangkan Konsil Kedokterannya berada di bawah Kementerian Kesehatan Malaysi.
Ada beberapa pertanyaan yang dilontarkan oleh peserta dalam forum diskusi dan tanya jawab di antaranya dari MKKI yang memberi masukan dan pertanyaan tentang disrupsi global terkait pendidikan sedangkan Ketua PDGI Jawa Timur dan Ketua IDI cabang Malang menanyakan tentang pendidikan dan praktik kedokteran di masa yang akan datang. Semua peserta yang hadir antusias mengikuti kegiatan sampai akhir acara. Hal ini merupakan bentuk apresiasi peserta untuk KKI agar ke depannya lebih baik lagi.
(cip)
Lihat Juga :
tulis komentar anda