Butuh Kebijakan Nasional Layanan Kesehatan dan Pemulihan Korban Tindak Pidana

Dalam konteks pemenuhan bantuan medis, rehabilitasi psikologis, dan rehabilitasi psikososial bagi saksi dan korban tindak pidana atau korban kejahatan, ujar Hasto, pemenuhannya terbentur dengan keterbatasan atau minimnya anggaran LPSK. Meski begitu, kata dia, LPSK melakukan sejumlah terobosan seperti dituangkan dalam "Laporan Kinerja LPSK Tahun 2020". Di sisi lain, bagi LPSK, semestinya harusnya pemerintah serius memberikan alokasi anggaran tersendiri.

"Untuk alokasi anggaran khusus bagi korban dalam pemulihan atau rehabilitasi medis, psikologis, dan psikosial terhadap korban pemerintah pusat dan daerah harus mengalokasikan secara khusus anggaran untuk korban kejahatan," tegasnya.



Hasto menambahkan, ada peluang bagi LPSK untuk meningkatkan anggaran 2021. Berikutnya LPSK juga telah dan sedang menyusun program prioritas atau kegiatan prioritas negara melalui rencana penguatan perlindungan saksi dan korban berbasis komunitas. Dia memastikan, LPSK akan tetap bekerja dengan maksimal di tengah berbagai tantangan dan keterbatasan. "Meskipun tertatih LPSK tetap optimis pada 2021, LPSK akan makin dirasakan oleh saksi dan korban yang membutuhkan perlindungan," katanya.