Peserta JKN-KIS Tembus 267 Juta Jiwa, Jokowi Tekankan Pelayanan Kesehatan Berkualitas
Selasa, 15 Oktober 2024 - 13:55 WIB
loading...
Kader Jaminan Kesehatan Nasional–Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) memberikan sosialisasi layanan berbasis digital kepesertaan BPJS Kesehatan di Desa Salenrang, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Rabu (26/5/2021). Foto/Dok SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Program Kartu Indonesia Sehat ( KIS ) yang dicanangkan pemerintahan Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan telah dirasakan manfaatnya. Hingga 31 Desember 2023, sebanyak 267 jiwa atau 95 persen dari total penduduk Indonesia menjadi peserta JKN-KIS.
Saat melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking Gedung BPJS Kesehatan di Kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, Jumat, 1 Maret 2024, Presiden Jokowi menyoroti faktor yang membuat BPJS Kesehatan dapat berjalan dengan baik di Indonesia dibandingkan dengan sistem kesehatan di Amerika Serikat (AS).
"Di sini menurut saya pertama, ada rujukan puskesmas. Di Amerika nggak ada puskesmas, langsung ke rumah sakit sehingga beban semuanya langsung ke rumah sakit. Di sini masih ditahan di puskesmas , baru kalau (sakit) yang berat masuk ke rumah sakit," ucap Presiden Jokowi.
Baca Juga: Kader JKN KIS Menyambung Harapan Warga Indonesia
Sejak awal, KIS yang diluncurkan pada 3 November 2014 sebagai realisasi janji kampanye itu telah menjadi perhatian khusus Presiden Jokowi untuk masyarakat Indonesia agar semakin mudah mengakses layanan kesehatan.
"Kita harus bekerja keras untuk memastikan distribusi Kartu Indonesia Sehat bisa lebih merata sehingga seluruh warga bisa mendapatkan akses di bidang kesehatan serta memastikan rakyat yang sudah memiliki Kartu Indonesia Sehat mendapatkan pelayanan kesehatan yang sesuai standar dan berkualitas," ujar Jokowi, dikutip dari laman setneg.go.id, Selasa (1/10/2024).
Tidak lupa, Jokowi mengajak pemerintah daerah bersinergi dan berperan aktif dalam upaya pemerintah untuk memenuhi salah satu kebutuhan mendasar rakyat Indonesia, yakni jaminan dan pelayanan kesehatan. Tak segan Jokowi memberikan peringatan dan sanksi kepada rumah sakit yang memungut biaya bagi masyarakat pemegang KIS saat ingin mengakses layanan kesehatan.
"Kalau ada rumah sakit yang memungut bayar ini akan saya cek bisa saya copot kepala rumah sakitnya, bisa dokternya. Karena itu, sebenarnya juga bayar tapi yang bayar pemerintah," kata Jokowi ketika membagikan KIS di Terminal Soasio, Kecamatan Galela, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, pada 6 April 2016.
Jokowi berkali-kali berpesan kepada jajarannya agar tidak mempersulit masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan kesehatan, khususnya bagi pemegang KIS. "Nah ini yang paling penting. Saya sebetulnya cuma dua, rakyat itu kalau ingin mendapatkan pelayanan kesehatan jangan dihambat. Yang kedua, rakyat kalau ingin mendapatkan pelayanan kesehatan juga jangan dipersulit. Saya hanya minta itu saja, kok," katanya.
Bahkan, ketika pandemi Covid-19 pelayanan KIS pun tetap maksimal untuk masyarakat kurang mampu. Apalagi, pandemi Covid-19 telah merusak tatanan kesehatan tak hanya Indonesia, tetapi juga dunia. Pemerintah kala itu pun melakukan pengembangan layanan kesehatan, salah satunya lewat digital sehingga akses layanan kesehatan tetap terjangkau masyarakat.
Saat melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking Gedung BPJS Kesehatan di Kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, Jumat, 1 Maret 2024, Presiden Jokowi menyoroti faktor yang membuat BPJS Kesehatan dapat berjalan dengan baik di Indonesia dibandingkan dengan sistem kesehatan di Amerika Serikat (AS).
"Di sini menurut saya pertama, ada rujukan puskesmas. Di Amerika nggak ada puskesmas, langsung ke rumah sakit sehingga beban semuanya langsung ke rumah sakit. Di sini masih ditahan di puskesmas , baru kalau (sakit) yang berat masuk ke rumah sakit," ucap Presiden Jokowi.
Baca Juga: Kader JKN KIS Menyambung Harapan Warga Indonesia
Sejak awal, KIS yang diluncurkan pada 3 November 2014 sebagai realisasi janji kampanye itu telah menjadi perhatian khusus Presiden Jokowi untuk masyarakat Indonesia agar semakin mudah mengakses layanan kesehatan.
"Kita harus bekerja keras untuk memastikan distribusi Kartu Indonesia Sehat bisa lebih merata sehingga seluruh warga bisa mendapatkan akses di bidang kesehatan serta memastikan rakyat yang sudah memiliki Kartu Indonesia Sehat mendapatkan pelayanan kesehatan yang sesuai standar dan berkualitas," ujar Jokowi, dikutip dari laman setneg.go.id, Selasa (1/10/2024).
Tidak lupa, Jokowi mengajak pemerintah daerah bersinergi dan berperan aktif dalam upaya pemerintah untuk memenuhi salah satu kebutuhan mendasar rakyat Indonesia, yakni jaminan dan pelayanan kesehatan. Tak segan Jokowi memberikan peringatan dan sanksi kepada rumah sakit yang memungut biaya bagi masyarakat pemegang KIS saat ingin mengakses layanan kesehatan.
"Kalau ada rumah sakit yang memungut bayar ini akan saya cek bisa saya copot kepala rumah sakitnya, bisa dokternya. Karena itu, sebenarnya juga bayar tapi yang bayar pemerintah," kata Jokowi ketika membagikan KIS di Terminal Soasio, Kecamatan Galela, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, pada 6 April 2016.
Jokowi berkali-kali berpesan kepada jajarannya agar tidak mempersulit masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan kesehatan, khususnya bagi pemegang KIS. "Nah ini yang paling penting. Saya sebetulnya cuma dua, rakyat itu kalau ingin mendapatkan pelayanan kesehatan jangan dihambat. Yang kedua, rakyat kalau ingin mendapatkan pelayanan kesehatan juga jangan dipersulit. Saya hanya minta itu saja, kok," katanya.
Bahkan, ketika pandemi Covid-19 pelayanan KIS pun tetap maksimal untuk masyarakat kurang mampu. Apalagi, pandemi Covid-19 telah merusak tatanan kesehatan tak hanya Indonesia, tetapi juga dunia. Pemerintah kala itu pun melakukan pengembangan layanan kesehatan, salah satunya lewat digital sehingga akses layanan kesehatan tetap terjangkau masyarakat.
Lihat Juga :
