KTT dan Krisis (Baru) Arab Teluk

Krisis antara Qatar dan negara-negara Arab Teluk lain selama ini, di sisi lain, juga bisa dijadikan sebagai salah satu contoh dari egoisme politik untuk menjadi nomor satu sebagaimana dijelaskan di atas. Pada tahap tertentu, krisis tersebut menunjukkan bahwa Qatar dan Arab Saudi sama-sama merasa sebagai “negara nomor satu” di Kawasan Arab Teluk; Arab Saudi ingin menjadi yang mengatur, sedangkan Qatar faktanya tak ingin menjadi yang diatur atau tidak ingin menjadi “negara nomor dua”. Hingga akhirnya terbentuk poros Arab Teluk di bawah komando Arab Saudi dan UEA.

Belakangan, tampaknya, Uni Emirat Arab (UEA) juga ingin menjadi negara nomor satu seperti Arab Saudi. Hal ini bisa dilihat dari beberapa kebijakan UEA yang tampak lebih agresif dan “mendahului” Arab Saudi, seperti terkait hubungan diplomatik dengan Israel. Bahkan, dalam beberapa bagian, UEA berani berbeda dengan sikap Arab Saudi seperti dalam kasus perang Yaman dalam menghadapi kelompok Houthi yang dianggap kepanjangan tangan Iran. Dan, tentu saja puncaknya adalah sikap dingin UEA terkait rekonsiliasi yang terjadi antara Arab Saudi dan Qatar.

Dalam sebuah artikel berjudul Mushalahah Haqiqiyah am Salamun Barid (Rekonsiliasi atau Perdamaian Dingin), analis politik terkemuka di Timur Tengah, Arif Abdul Bashir, menulis tiga kemungkinan yang terjadi dalam KTT kali ini (al-jazeera.net, 30/12/2020). Di antaranya kemungkinan terciptanya krisis yang lebih luas pasca-KTT tersebut.

Hal ini bisa terjadi bila UEA terus meningkatkan sikap politiknya terhadap rekonsiliasi antara Qatar dan Arab Saudi. Kali ini UEA memang hanya bersikap dingin terhadap rekonsiliasi yang ada. Namun, tak ada yang bisa memastikan bahwa UEA tidak akan meningkatkan sikap politiknya ke depan. Dan, bila ini terjadi, krisis Teluk kali ini (Arab Saudi dan Qatar versus UEA) bisa dikatakan lebih parah dari krisis Teluk sebelumnya (Arab Saudi-UEA versus Qatar), mengingat UEA tidak akan “sendirian” sebagaimana Qatar dahulu. Bahrain yang selama ini sangat intim dengan UEA hampir bisa dipastikan akan merapat ke pihak UEA daripada Arab Saudi-Qatar. Sementara Kuwait yang selama ini menjadi netral bahkan menjadi mediator utama dalam proses rekonsiliasi Arab Saudi dengan Qatar hampir bisa dipastikan akan merapat ke kubu ini dan tidak akan netral lagi.

Dari perspektif konflik, peta konflik baru ini akan lebih panas dibanding krisis sebelumnya mengingat terbentuknya peta konflik yang sedikit berimbang antara Arab Saudi-Qatar-Kuwait di satu pihak dan UEA-Bahrain di pihak lain. Peta ini jauh berbeda dengan krisis Teluk sebelumnya di mana Qatar hanya sendirian berhadapan dengan negara-negara Arab Teluk lain kecuali Kuwait yang menyatakan netral dalam krisis selama ini.

Perkembangan politik di Timur Tengah tak ubahnya badai pasir di padang sahara. Walaupun keadaan terlihat tenang setelah terjadinya badai yang cukup besar, tetap harus selalu waspada mengingat sewaktu-waktu badai pasir bisa terjadi kembali menerjang dan membentuk peta yang berbeda.

Inilah kurang lebih yang saat ini terjadi dalam KTT Dewan Kerja Sama Teluk ke-41. Di satu sisi, KTT ini berhasil menyelesaikan krisis politik yang terjadi dengan Qatar. Tapi, di sisi lain, KTT ini justru (berpotensi) bisa melahirkan krisis yang baru. Terlebih lagi terlalu banyak kepentingan yang berbeda-beda, baik di internal negara-negara Arab Teluk maupun pihak-pihak luar yang berkepentingan terhadap negara-negara kaya itu. Apa yang akan terjadi ke depan? Mari kita ikuti bersama perkembangan-perkembangan selanjutnya.