JK Sebut Ada Kekosongan Kepemimpinan, Upaya Jadikan Habib Rizieq Vote Getter
Senin, 23 November 2020 - 09:13 WIB
Direktur Eksekutif SUDRA, Fadhli Harahab menilai pernyataan JK kurang tepat karena seolah-olah ada upaya pendeligitimasi kepemimpinan yang dihasilkan dari proses demokrasi yaitu pemilu. Foto/SINDOnews
JAKARTA - Pernyataan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) soal kekosongan kepemimpinan menuai kontroversi di ranah publik. Ucapan Wapres era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Joko Widodo (Jokowi) itu pun mendapat beragam komentar dari masyarakat.
Direktur Eksekutif Sudut Demokrasi Research and Analysis (SUDRA), Fadhli Harahab menilai pernyataan JK kurang tepat karena seolah-olah ada upaya pendeligitimasi kepemimpinan yang dihasilkan dari proses demokrasi yaitu pemilu. (Baca juga: Soal Habib Rizieq, JK Sebut Akibat Kekosongan Kepemimpinan)
Fadhli mengatakan lebih tepat jika disebut krisis kepemimpinan dari pada kekosongan kepemimpinan. Dengan begitu kritik JK akan lebih konstruktif dan naratif.
"Menurutku lebih tepat krisis kepemimpinan dari pada kekosongan kepemimpinan. Kalau kekosongan kepemimpinan seolah ada upaya pendelegitimasian dan ini aku rasa tidak konstruktif," ujar Fadhli saat dihubungi SINDOnews, Senin (23/11/2020).
Dia menduga pernyataan JK erat kaitan dengan pengesahan RUU Ciptaker yang baru saja disahkan DPR dan pemerintah. Sebab, pernyataannya sendiri secara jelas ditujukan kepada DPR dan partai politik hingga ada aksi bakar-bakar di jalanan.
"Kalau aku baca statementnya mengarahnya ke sana, karena peristiwa hebat yang terjadi dalam waktu dekat ini ya pengesahan UU Ciptaker atau Omnibus Law," terang Fadhli.
Yang menjadi persoalan dan juga pertanyaan masyarakat itu adalah kenapa JK mengaitkan kekosongan kepemimpinan dengan Habib Rizieq Shihab yang baru pulang dari Arab Saudi. Mantan Ketua Umum Golkar itu bahkan menyebut Habib Rizieq sebagai pemimpin alternatif karena rakyat sudah tidak lagi percaya dengan lembaga-lembaga yang seharusnya mewakili mereka. (Baca juga:Dikaitkan dengan Kepulangan Habib Rizieq, Ini Tanggapan Jubir Jusuf Kalla)
"Dugaanku JK sengaja ingin mengangkat-angkat HRS, menjadikannya figur pemersatu. Tujuannya adalah jadikan HRS sebagai vote getter," tegas Alumni UIN Jakarta ini memungkasi.
Direktur Eksekutif Sudut Demokrasi Research and Analysis (SUDRA), Fadhli Harahab menilai pernyataan JK kurang tepat karena seolah-olah ada upaya pendeligitimasi kepemimpinan yang dihasilkan dari proses demokrasi yaitu pemilu. (Baca juga: Soal Habib Rizieq, JK Sebut Akibat Kekosongan Kepemimpinan)
Fadhli mengatakan lebih tepat jika disebut krisis kepemimpinan dari pada kekosongan kepemimpinan. Dengan begitu kritik JK akan lebih konstruktif dan naratif.
"Menurutku lebih tepat krisis kepemimpinan dari pada kekosongan kepemimpinan. Kalau kekosongan kepemimpinan seolah ada upaya pendelegitimasian dan ini aku rasa tidak konstruktif," ujar Fadhli saat dihubungi SINDOnews, Senin (23/11/2020).
Dia menduga pernyataan JK erat kaitan dengan pengesahan RUU Ciptaker yang baru saja disahkan DPR dan pemerintah. Sebab, pernyataannya sendiri secara jelas ditujukan kepada DPR dan partai politik hingga ada aksi bakar-bakar di jalanan.
"Kalau aku baca statementnya mengarahnya ke sana, karena peristiwa hebat yang terjadi dalam waktu dekat ini ya pengesahan UU Ciptaker atau Omnibus Law," terang Fadhli.
Yang menjadi persoalan dan juga pertanyaan masyarakat itu adalah kenapa JK mengaitkan kekosongan kepemimpinan dengan Habib Rizieq Shihab yang baru pulang dari Arab Saudi. Mantan Ketua Umum Golkar itu bahkan menyebut Habib Rizieq sebagai pemimpin alternatif karena rakyat sudah tidak lagi percaya dengan lembaga-lembaga yang seharusnya mewakili mereka. (Baca juga:Dikaitkan dengan Kepulangan Habib Rizieq, Ini Tanggapan Jubir Jusuf Kalla)
"Dugaanku JK sengaja ingin mengangkat-angkat HRS, menjadikannya figur pemersatu. Tujuannya adalah jadikan HRS sebagai vote getter," tegas Alumni UIN Jakarta ini memungkasi.
Dapatkan berita terbaru, follow WhatsApp Channel SINDOnews sekarang juga!
(kri)
tulis komentar anda