Vaksin Covid-19 Keniscayaan
Kamis, 19 November 2020 - 07:09 WIB
Masih di acara yang sama, Deputi Fundamental Research Eijkman Institute Herawati Sudoyo Supolo menegaskan, vaksin Merah Putih buatan anak negeri yang dikembangkan pihaknya untuk Covid-19 dipastikan cepat dan aman. “Kita harus turut serta dalam pengembangan vaksin ini karena kita mempunyai kemampuan, sumber daya manusia, dan fasilitas yang mumpuni. Terkait pengembangan vaksin Covid-19 yang dikembangkan Eijkman, kami telah menggunakan pendekatan terbaru yang lebih cepat dan aman serta mampu memberikan data yang akurat pada pemerintah,” ujarnya.
Herawati juga mengatakan bahwa vaksin Merah Putih diyakini akan memberikan kedaulatan nasional. Karena itu, percepatan penemuan kandidat vaksin Merah Putih ini dilakukan secara paralel. “Itu kuncinya kenapa kita bisa cepat. Kita sudah terbiasa menggunakan platform ini sehingga bisa lebih cepat. Peneliti saat ini tidak bekerja lagi dalam senyap. Kita diminta untuk bisa menjadi komunikator, termasuk memperbaiki komunikasi publik kita. Gunanya untuk memberikan informasi tentang kegunaan vaksin kepada pemangku kepentingan dan publik,” katanya. (Baca juga: Putusan MK Jadi Penentu Masa Depan MK)
Lembaga Eijkman, kata Herawati, selalu memberikan laporan kemajuan penelitian di laboratorium mereka. “Kemungkinan kami akan memberikan laporan vaksin Merah Putih pada awal 2021. Menurut saya, vaksin Merah Putih itu jangka panjang. Kita tidak ingin memberikan vaksin Merah Putih yang tidak aman dan tidak manjur. Jadi, kita akan melalui semua prosesnya, tapi tetap ada percepatan tadi,” ungkapnya.
Tidak Lihat Merek, Terpenting Masuk Daftar WHO
Di tempat terpisah, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan tanggapan terkait kemungkinan Indonesia membeli vaksin Pfizer dan vaksin Moderna. Seperti diketahui, dua vaksin Covid-19 ini diklaim memiliki tingkat efektivitas tinggi. Jokowi sendiri tidak menjawab secara jelas apakah akan membelinya atau tidak. Dia hanya memastikan bahwa Indonesia akan membeli vaksin yang masuk di dalam daftar Badan Kesehatan Dunia atau WHO.
“Tadi saya sampaikan bahwa kita akan membeli vaksin itu dari perusahaan yang ada di dalam daftar list-nya WHO. Saya tidak berbicara mereknya apa. Asal sudah ada di dalam daftarnya WHO, itu yang akan kita beli. Kemudian kemanfaatan dari vaksin itu juga harus maksimal,” katanya di Puskesmas Tanah Sereal, Bogor, kemarin. (Baca juga: Jerman Tuduh Rusia dan China Mengulur-ulur Sanksi untuk Korut)
Sementara itu, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny Lukito mengungkapkan, rencana pemerintah terkait vaksin Covid-19 yang semula ditargetkan dilakukan pada pekan kedua Desember tertunda dan kemungkinan terealisasi pada Januari 2021. Hal ini disampaikan Penny dalam rapat kerja (raker) Komisi IX DPR dengan Menkes, Kepala BPOM, dan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KCP PEN), pada Selasa (17/11).
"Kami sudah sampaikan pada pemerintah, Bapak Presiden, dan Bapak Menteri Kesehatan bahwa data tidak bisa didapatkan untuk minggu ketiga Desember 2020, sehingga tidak bisa diberikan EUA pada Desember minggu kedua atau ketiga 2020," ucapnya.
Penny menjelaskan, data yang tidak dapat dilengkapi itu di antaranya meliputi hasil uji klinis vaksin Covid-19 Sinovac yang telah diuji coba di Bandung, dan hasil analisis uji klinik mid term. Penny memastikan, apabila data-data tersebut dapat dilengkapi maka izin emergency use authorization (EUA) dapat diberikan pada pekan ketiga Januari 2021 sehingga vaksinasi sudah bisa diproses.
Penny juga memberikan opsi, apabila vaksin Covid-19 sudah tiba di Indonesia pada November atau Desember 2020, penyuntikan vaksin sudah dapat diberikan berdasarkan compassionate use atau penggunaan obat atau vaksin yang masih dalam pengembangan, tapi sudah memiliki cukup data yang dikaitkan dengan mutu. (Lihat videonya: Pemerintah Austria Kembali Putuskan untuk Lockdown Kedua)
"Tadi kami sudah konfirmasi dengan mutu, sudah memenuhi ketentuan dan juga cukup data yang dikaitkan keamanan. Compassionate use ini bisa diberikan dengan permintaan dari kementerian atau faskes dengan perluasan akses obat uji dengan kepentingan tertentu," ujarnya. (Dita Angga/Binti Mufarida/Kiswondari)
Herawati juga mengatakan bahwa vaksin Merah Putih diyakini akan memberikan kedaulatan nasional. Karena itu, percepatan penemuan kandidat vaksin Merah Putih ini dilakukan secara paralel. “Itu kuncinya kenapa kita bisa cepat. Kita sudah terbiasa menggunakan platform ini sehingga bisa lebih cepat. Peneliti saat ini tidak bekerja lagi dalam senyap. Kita diminta untuk bisa menjadi komunikator, termasuk memperbaiki komunikasi publik kita. Gunanya untuk memberikan informasi tentang kegunaan vaksin kepada pemangku kepentingan dan publik,” katanya. (Baca juga: Putusan MK Jadi Penentu Masa Depan MK)
Lembaga Eijkman, kata Herawati, selalu memberikan laporan kemajuan penelitian di laboratorium mereka. “Kemungkinan kami akan memberikan laporan vaksin Merah Putih pada awal 2021. Menurut saya, vaksin Merah Putih itu jangka panjang. Kita tidak ingin memberikan vaksin Merah Putih yang tidak aman dan tidak manjur. Jadi, kita akan melalui semua prosesnya, tapi tetap ada percepatan tadi,” ungkapnya.
Tidak Lihat Merek, Terpenting Masuk Daftar WHO
Di tempat terpisah, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan tanggapan terkait kemungkinan Indonesia membeli vaksin Pfizer dan vaksin Moderna. Seperti diketahui, dua vaksin Covid-19 ini diklaim memiliki tingkat efektivitas tinggi. Jokowi sendiri tidak menjawab secara jelas apakah akan membelinya atau tidak. Dia hanya memastikan bahwa Indonesia akan membeli vaksin yang masuk di dalam daftar Badan Kesehatan Dunia atau WHO.
“Tadi saya sampaikan bahwa kita akan membeli vaksin itu dari perusahaan yang ada di dalam daftar list-nya WHO. Saya tidak berbicara mereknya apa. Asal sudah ada di dalam daftarnya WHO, itu yang akan kita beli. Kemudian kemanfaatan dari vaksin itu juga harus maksimal,” katanya di Puskesmas Tanah Sereal, Bogor, kemarin. (Baca juga: Jerman Tuduh Rusia dan China Mengulur-ulur Sanksi untuk Korut)
Sementara itu, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny Lukito mengungkapkan, rencana pemerintah terkait vaksin Covid-19 yang semula ditargetkan dilakukan pada pekan kedua Desember tertunda dan kemungkinan terealisasi pada Januari 2021. Hal ini disampaikan Penny dalam rapat kerja (raker) Komisi IX DPR dengan Menkes, Kepala BPOM, dan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KCP PEN), pada Selasa (17/11).
"Kami sudah sampaikan pada pemerintah, Bapak Presiden, dan Bapak Menteri Kesehatan bahwa data tidak bisa didapatkan untuk minggu ketiga Desember 2020, sehingga tidak bisa diberikan EUA pada Desember minggu kedua atau ketiga 2020," ucapnya.
Penny menjelaskan, data yang tidak dapat dilengkapi itu di antaranya meliputi hasil uji klinis vaksin Covid-19 Sinovac yang telah diuji coba di Bandung, dan hasil analisis uji klinik mid term. Penny memastikan, apabila data-data tersebut dapat dilengkapi maka izin emergency use authorization (EUA) dapat diberikan pada pekan ketiga Januari 2021 sehingga vaksinasi sudah bisa diproses.
Penny juga memberikan opsi, apabila vaksin Covid-19 sudah tiba di Indonesia pada November atau Desember 2020, penyuntikan vaksin sudah dapat diberikan berdasarkan compassionate use atau penggunaan obat atau vaksin yang masih dalam pengembangan, tapi sudah memiliki cukup data yang dikaitkan dengan mutu. (Lihat videonya: Pemerintah Austria Kembali Putuskan untuk Lockdown Kedua)
"Tadi kami sudah konfirmasi dengan mutu, sudah memenuhi ketentuan dan juga cukup data yang dikaitkan keamanan. Compassionate use ini bisa diberikan dengan permintaan dari kementerian atau faskes dengan perluasan akses obat uji dengan kepentingan tertentu," ujarnya. (Dita Angga/Binti Mufarida/Kiswondari)
tulis komentar anda