Jimly Asshiddiqie: Demokrasi Global Mundur, Indonesia Mengikuti

“Pola seperti ini paling banyak ditiru. Dan yang paling banyak terjadi di parlementer campuran. Jadi atas nama pemilu perdana menteri engga ganti2. Misalnya Turki. Itu skenarionya itu akan jadi seumur hidup juga itu Erdogan itu. Jadi saudara-saudara ini gelombang melanda seluruh dunia demokrasi tanpa pergantian kekuasaan,” katanya.

Bagaimana dengan di Indonesia? Jimly mengatakan faktanya di Indonesia hal yang sama terjadi. Pandemi Covid-19, seperti diistilahkan pemerintah, benar-benar dibajak untuk kepentingan pemegang kekuasaan dan elite, tanpa memperhatikan aspirasi masyarakat.

Apa yang menjadi keinginan kekuasaan harus jadi dengan cara ”ugal-ugalan” sekalipun, seperti terjadi pada UU Cipta Kerja. Jumly mencatat, Cipta Kerja adalah UU kelima yang dibuat dengan mengesampingkan suara masyarakat. Empat lainnya yaitu UU Minerba, UU KPK, UU MK, dan UU tentang Covid-19.

”Ada penurunan kualitas dan integritas negara hukum kita, baik dalam hal penegakan maupun pembuatannya, law making dan law enforcement. Covid-19 dimanfaatkan atas nama kemuliaan tujuan kemanusiaan, untuk menyelamatkan rakyat. Tapi ini bisa dipakai untuk membajak demokrasi,” pungkas Jimly.