Mendagri Tegaskan Pilkada Bisa Bangkitkan Ekonomi
Jum'at, 25 September 2020 - 17:02 WIB
Mendagri Tegaskan Pilkada Bisa Bangkitkan Ekonomi
JAKARTA - Menteri Dalam Negeri ( Mendagri ) Tito Karnavian mengatakan bahwa pelaksanaan pilkada bisa termasuk dalam program padat karya. Pasalnya, pilkada yang memiliki banyak tahapan dapat menjadi stimulus untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Berdasarkan data dari Kemendagri, jumlah anggaran pemda saat ini adalah, KPU hampir 99%, Bawaslu sudah mencapai hampir 98%, dan aparat keamanan 61,90% . Total anggaran yang terkumpul hampir sebesar Rp15 triliun. Selain itu, anggaran yang berasal dari APBN sebesar kurang lebih Rp4,2 triliun. (Baca juga: Rekor Baru Lagi, Sehari 4.823 Orang Positif Corona)
“Sebagian besar atau 60% anggaran itu digunakan untuk para penyelenggara, artinya program padat karya terjadi, 20 % itu untuk alat pilkada. Kemudian 20% sisanya untuk pelindung dari Covid-19, itu untuk para petugas penyelenggara, pengamanan, maupun untuk para pemilih di TPS nanti, jadi ini sebetulnya bisa membangkitkan ekonomi,” kata Tito dalam keterangan tertulisnya, Jumat (25/9/2020). (Baca juga: Mendagri Ingatkan PJs Kepala Daerah Tak Bisa Buat Kebijakan Strategis)
Namun begitu, dia mengingatkan agar semua pihak tetap berkontribusi dalam menyukseskan tahapan kampanye mendatang yang aman Covid-19. Kampanye akan dimulai pada Sabtu, 26 September 2020 sampai 5 Desember 2020 atau 71 hari ke depan.
“Insya Allah, kalau kampanye kerumunan sosial tidak terjadi maka ini tidak akan menjadi media penyebaran Covid-19. Untuk itu, mohon bantuan dan terima kasih kepada jajaran Polri dan TNI, mohon betul, karena ini kekuatan-kekuatan inilah yang sebetulnya menjadi kunci, selain KPU, Bawaslu, dan Satpol PP,” tandasnya. (Baca juga: Pimpinan DPR Minta PKPU Pilkada Hasil Revisi Diimplementasi di Lapangan)
Dia juga mengaku telah mengimbau agar daerah segera mempercepat realisasi APBD untuk menggenjot pertumbuhan. Dia mengaku sudah melakukan rapat evaluasi dan menegur daerah-daerah yang realisasi APBD-nya masih di bawah rata-rata nasional 53,18 %. Terutama kepada empat daerah yang yaitu Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Aceh, dan Papua.
“Kami sudah melakukan 3 kali rapat untuk mempercepat selama bulan Agustus dan September. Kami evaluasi dan kami baca-bacakan semua yang bagus maupun yang merah, sehingga yang merah menjadi iklim kompetitif antarwilayah. Jadi sudah terjadi peningkatan yang lumayan bagus untuk pendapatan maupun belanja di daerah,” ujarnya.
Berdasarkan data dari Kemendagri, jumlah anggaran pemda saat ini adalah, KPU hampir 99%, Bawaslu sudah mencapai hampir 98%, dan aparat keamanan 61,90% . Total anggaran yang terkumpul hampir sebesar Rp15 triliun. Selain itu, anggaran yang berasal dari APBN sebesar kurang lebih Rp4,2 triliun. (Baca juga: Rekor Baru Lagi, Sehari 4.823 Orang Positif Corona)
“Sebagian besar atau 60% anggaran itu digunakan untuk para penyelenggara, artinya program padat karya terjadi, 20 % itu untuk alat pilkada. Kemudian 20% sisanya untuk pelindung dari Covid-19, itu untuk para petugas penyelenggara, pengamanan, maupun untuk para pemilih di TPS nanti, jadi ini sebetulnya bisa membangkitkan ekonomi,” kata Tito dalam keterangan tertulisnya, Jumat (25/9/2020). (Baca juga: Mendagri Ingatkan PJs Kepala Daerah Tak Bisa Buat Kebijakan Strategis)
Namun begitu, dia mengingatkan agar semua pihak tetap berkontribusi dalam menyukseskan tahapan kampanye mendatang yang aman Covid-19. Kampanye akan dimulai pada Sabtu, 26 September 2020 sampai 5 Desember 2020 atau 71 hari ke depan.
“Insya Allah, kalau kampanye kerumunan sosial tidak terjadi maka ini tidak akan menjadi media penyebaran Covid-19. Untuk itu, mohon bantuan dan terima kasih kepada jajaran Polri dan TNI, mohon betul, karena ini kekuatan-kekuatan inilah yang sebetulnya menjadi kunci, selain KPU, Bawaslu, dan Satpol PP,” tandasnya. (Baca juga: Pimpinan DPR Minta PKPU Pilkada Hasil Revisi Diimplementasi di Lapangan)
Dia juga mengaku telah mengimbau agar daerah segera mempercepat realisasi APBD untuk menggenjot pertumbuhan. Dia mengaku sudah melakukan rapat evaluasi dan menegur daerah-daerah yang realisasi APBD-nya masih di bawah rata-rata nasional 53,18 %. Terutama kepada empat daerah yang yaitu Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Aceh, dan Papua.
“Kami sudah melakukan 3 kali rapat untuk mempercepat selama bulan Agustus dan September. Kami evaluasi dan kami baca-bacakan semua yang bagus maupun yang merah, sehingga yang merah menjadi iklim kompetitif antarwilayah. Jadi sudah terjadi peningkatan yang lumayan bagus untuk pendapatan maupun belanja di daerah,” ujarnya.
(nbs)
tulis komentar anda