Menko Polkam Ungkap Daerah Rawan di Pilkada 2024
loading...
Menko Polkam Budi Gunawan mengungkapkan daerah-daerah rawan pada pelaksanaan Pilkada Serentak 27 November 2024. Foto/Ilustrasi/Dok.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan mengungkapkan daerah- daerah rawan pada pelaksanaan Pilkada Serentak 27 November 2024.
"Kalau Pilkada Serentak, kemarin kan sudah diumumkan. Ada daerah-daerah spot yang sangat rawan," ujar Budi Gunawan di Taman Makam Pahlawan (TMP) Nasional Utama Kalibata, Jakarta, pada Minggu (10/11/2024).
Diketahui, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebelumnya telah merilis sejumlah wilayah yang rawan pada Pilkada Serentak 2024.
Di antaranya ada di Jawa Tengah, Papua khususnya daerah otonomi baru seperti Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Barat Daya, Papua Barat, serta Papua Pegunungan.
"Nah itu yang menjadi hal yang harus jadi kewaspadaan kita," tegas mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) ini.
Lebih lanjut, Budi Gunawan mengatakan sesuai dari pengalaman bahwa proses Pilkada akan sampai tahap gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK) jika ada yang calon yang tidak menyetujui hasilnya.
"Biasanya belajar dari pengalaman. Itu akan ada gugatan-gugatan sampai di tahap di MK ya. Sehingga timeline bulan Februari pelantikan itu mungkin bisa molor," ujarnya.
"Kalau Pilkada Serentak, kemarin kan sudah diumumkan. Ada daerah-daerah spot yang sangat rawan," ujar Budi Gunawan di Taman Makam Pahlawan (TMP) Nasional Utama Kalibata, Jakarta, pada Minggu (10/11/2024).
Diketahui, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebelumnya telah merilis sejumlah wilayah yang rawan pada Pilkada Serentak 2024.
Di antaranya ada di Jawa Tengah, Papua khususnya daerah otonomi baru seperti Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Barat Daya, Papua Barat, serta Papua Pegunungan.
"Nah itu yang menjadi hal yang harus jadi kewaspadaan kita," tegas mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) ini.
Lebih lanjut, Budi Gunawan mengatakan sesuai dari pengalaman bahwa proses Pilkada akan sampai tahap gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK) jika ada yang calon yang tidak menyetujui hasilnya.
"Biasanya belajar dari pengalaman. Itu akan ada gugatan-gugatan sampai di tahap di MK ya. Sehingga timeline bulan Februari pelantikan itu mungkin bisa molor," ujarnya.
Explore More