Sikapi Putusan PN Jakpus, Kuasa Hukum PPP Maluku Akan Tempuh Kasasi
Jum'at, 19 Juni 2026 - 14:32 WIB
Kedua, lanjut Wahyu, perlu diketahui perbedaan makna gugatan tidak dapat diterima dengan gugatan ditolak. Gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard/NO) dalam hal ini disebabkan karena kurang syarat formil sehingga pokok perkara tidak dijadikan pertimbangan oleh hakim.
Dalam hal ini, kata dia, penggugat masih bisa mengajukan kembali gugatan kembali dengan melengkapi syarat formil tersebut. Berbeda makna apabila gugatan ditolak yang mengandung konsekunsi gugatan tidak dapat diajukan kembali untuk objek dan pihak yang sama.
“Menimbang bahwa oleh karena penggugat tidak dapat membuktikan telah menempuh mekanisme penyelesaian sengketa internal partai sebagaimana diwajibkan oleh UU Partai Politik mapun AD ART PPP maka gugatan yang diajukan penggugat prematur, sehingga gugatan penggugat tidak dapat diterima,” katanya.
Ketiga, kata Wahyu, perlu diketahu bahwa Mahkamah PPP belum terbentuk oleh DPP PPP justru dalam hal ini tergugat sejatinya telah melakukan pelanggaran AD/ART dengan membentuk tim penyelesaian sengketa internal yang justru tidak ada satu pasal pun yang diperintahkan oleh AD ART PPP.
“Bahwa sudah 6 bulan lebih DPP PPP tidak ada Mahkamah Partai, Anggaran Dasar Pasal 58 ayat 2 menjelaskan bahwa susunan pimpinan dan anggota Mahkamah Partai itu dibentuk oleh formatur yang ditetapkan oleh forum muktamar. Mahkamah partai atau sebutan lainnya tidak bisa dibentuk oleh DPP PPP," ungkapnya.
Dalam hal ini, kata dia, penggugat masih bisa mengajukan kembali gugatan kembali dengan melengkapi syarat formil tersebut. Berbeda makna apabila gugatan ditolak yang mengandung konsekunsi gugatan tidak dapat diajukan kembali untuk objek dan pihak yang sama.
“Menimbang bahwa oleh karena penggugat tidak dapat membuktikan telah menempuh mekanisme penyelesaian sengketa internal partai sebagaimana diwajibkan oleh UU Partai Politik mapun AD ART PPP maka gugatan yang diajukan penggugat prematur, sehingga gugatan penggugat tidak dapat diterima,” katanya.
Ketiga, kata Wahyu, perlu diketahu bahwa Mahkamah PPP belum terbentuk oleh DPP PPP justru dalam hal ini tergugat sejatinya telah melakukan pelanggaran AD/ART dengan membentuk tim penyelesaian sengketa internal yang justru tidak ada satu pasal pun yang diperintahkan oleh AD ART PPP.
“Bahwa sudah 6 bulan lebih DPP PPP tidak ada Mahkamah Partai, Anggaran Dasar Pasal 58 ayat 2 menjelaskan bahwa susunan pimpinan dan anggota Mahkamah Partai itu dibentuk oleh formatur yang ditetapkan oleh forum muktamar. Mahkamah partai atau sebutan lainnya tidak bisa dibentuk oleh DPP PPP," ungkapnya.
Lihat Juga :