Sikapi Putusan PN Jakpus, Kuasa Hukum PPP Maluku Akan Tempuh Kasasi
Jum'at, 19 Juni 2026 - 14:32 WIB
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Foto: Dok SindoNews/Nur Khabibi
JAKARTA - Kuasa Hukum Penggugat Muktamar Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menilai ada upaya penggiringan opini menyesatkan yang dilakukan pihak tergugat DPP PPP terhadap Putusan Perkara Nomor 186/Pdt.Sus-Parpol/2026/PN Jakarta Pusat, di mana seolah Majelis Hakim mengesahkan SK Plt DPW Maluku yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Wakil Sekretaris Jenderal.
Kuasa Hukum PPP Maluku Wahyu Ingratubun menyampaikan bahwa kuasa hukum tergugat terlalu gegabah dalam menafsirkan amar putusan pengadilan tanpa memahami lebih jauh terhadap isi pertimbangan hukum majelis hakim. Padahal, kata dia, majelis hakim hanya menilai dari sudut prosedur formil terhadap gugatan bukan dari substansi gugatan.
Dia menambahkan, majelis hakim dalam amar putusannya tidak menilai tentang keabsahan SK Plt DPW PPP Maluku yang ditandatangani oleh ketua umum dan wakil sekretaris jenderal. “Menurut hemat kami kuasa hukum tergugat (DPP PPP) perlu belajar mencermati apa itu pertimbangan majelis hakim dan tidak perlu perlu membuat narasi yang menyesatkan dengan membuat penafsiran sendiri di luar substansi isi putusan. Padahal hakim hanya menilai prosedur formil terhadap proses pengajuan gugatan perselisihan internal partai," ujarnya, Jumat (19/6/2026)
Baca juga: Menang Lagi di PN Jakpus, Putusan Hakim Tegaskan Keabsahan Tanda Tangan Ketum PPP dan Wasekjen pada SK Plt Maluku
Kuasa Hukum PPP Maluku Wahyu Ingratubun menyampaikan bahwa kuasa hukum tergugat terlalu gegabah dalam menafsirkan amar putusan pengadilan tanpa memahami lebih jauh terhadap isi pertimbangan hukum majelis hakim. Padahal, kata dia, majelis hakim hanya menilai dari sudut prosedur formil terhadap gugatan bukan dari substansi gugatan.
Dia menambahkan, majelis hakim dalam amar putusannya tidak menilai tentang keabsahan SK Plt DPW PPP Maluku yang ditandatangani oleh ketua umum dan wakil sekretaris jenderal. “Menurut hemat kami kuasa hukum tergugat (DPP PPP) perlu belajar mencermati apa itu pertimbangan majelis hakim dan tidak perlu perlu membuat narasi yang menyesatkan dengan membuat penafsiran sendiri di luar substansi isi putusan. Padahal hakim hanya menilai prosedur formil terhadap proses pengajuan gugatan perselisihan internal partai," ujarnya, Jumat (19/6/2026)
Baca juga: Menang Lagi di PN Jakpus, Putusan Hakim Tegaskan Keabsahan Tanda Tangan Ketum PPP dan Wasekjen pada SK Plt Maluku
Lihat Juga :