Fiskal Jadi Nahkoda, Moneter Jadi Dayung?

• Tujuan kebijakan kabur. Stabilitas harga, stabilitas sistem keuangan, dan agenda pertumbuhan dicampur tanpa hierarki yang jelas dan tegas. Ketika semuanya jadi tujuan, akuntabilitas menuju nol.

Di titik ini, kekuatan argumen opini tersebut tajam: relasi fiskal–moneter bukan debat teknis semata; ia debat ekonomi-politik tentang siapa yang menentukan prioritas dan siapa yang menanggung risikonya. Jika agenda industrialisasi, hilirisasi, atau proyek “nasionalisme ekonomi” dijalankan lewat kanal pembiayaan yang tidak transparan, kita berisiko memproduksi “kapitalisme koneksi” versi baru—di mana kebijakan publik menjadi subsidi terselubung bagi segelintir jaringan.

Tetapi ada jebakan juga: menganggap independensi bank sentral sebagai jaminan otomatis. Bank sentral bisa independen di atas kertas namun tetap rentan “ditarik” melalui penunjukan pejabat, tekanan narasi publik, dan desain mandat yang melebar. Intinya bukan slogan “independensi”, melainkan mekanisme penolakan yang kredibel: aturan main, batas risiko, dan proses politik yang membuat pembiayaan kebijakan tidak bisa diselundupkan.

Oversight oleh Siapa, untuk Siapa?

IMF secara halus tampaknya meminta rigorous oversight atas operasi quasi-fiscal. Secara teknis, itu masuk akal karena aktivitas yang efeknya fiskal harus diawasi dengan ketat. Namun di sini kritik halusnya, bahwa IMF cenderung menyukai bahasa “oversight” dan “stabilitas” sebagai solusi universal, tetapi sering mengabaikan politik dari oversight itu sendiri.

Jika pengawasan hanya berarti “patuh pada indikator” (inflasi terkendali, defisit aman, neraca kuat), kita bisa tergelincir pada dua masalah:

1. Oversight jadi teater kepatuhan. Laporan rapi, tetapi pengambilan keputusan tetap tertutup dan berbasis relasi kekuasaan.

2. Stabilitas jadi fetish, sementara problem struktural (basis pajak sempit, belanja tidak produktif, ketimpangan, kapasitas industri) tidak disentuh.

Karena itu, “rigorous oversight” sebaiknya lebih diterjemahkan dan dipahami bukan sebagai “IMF mengawasi kita”, melainkan sebagai pendalaman akuntabilitas domestik: DPR/BPK/otoritas audit dan publik juga harus bisa melihat—dengan bahasa yang jelas—berapa biaya kebijakan, siapa penerimanya, apa risiko terburuknya, dan kapan kebijakan itu berakhir.

Ada resep institusional yang cukup konkret dan tidak perlu dramatis: