MK Perintahkan KPU Gelar Pilkada Ulang Paling Lambat Digelar 27 November 2025
Kamis, 14 November 2024 - 13:47 WIB
"Pemilihan berikutnya dilaksanakan dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak hari pemungutan suara, dan kepala daerah/wakil kepala daerah yang terpilih berdasarkan hasil pemilihan berikutnya tersebut memegang masa jabatan sampai dilantiknya kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil pemilihan serentak berikutnya, sepanjang tidak melebihi masa waktu 5 (lima) tahun sejak pelantikan," ujar Ketua MK Suhartoyo di ruang siding, Kamis (14/11/2024).
Diketahui, dalan Pasal 54D ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menyebutkan, pemilihan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diulang kembali pada tahun berikutnya atau dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan. MK menilai kalimat pemilu ulang 'Tahun Berikutnya' tak dimaknai secara satu kesatuan.
Baca juga: Kotak Kosong Menang, KPU Usulkan Pilkada Ulang 2025
Adapun, Wakil Ketua MK Saldi Isra, menyampaikan kekhawatiran para pemohon terkait masa jabatan calon kepala daerah yang dimana dilaksanakan pemilu ulang. Sebab jika dilaksanakan pemilu ulang akan mengurangi masa jabatan kepala daerah.
"Berkaitan dengan kekhawatiran para Pemohon perihal ketiadaan ketentuan yang mengatur masa jabatan kepala daerah hasil pemilihan berikutnya pascapemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan 1 (satu) pasangan calon yang menyebabkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan pemilihan berikutnya, di mana dalam keadaan normal kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terpilih dari pemilihan kepala daerah serentak 2024 akan memangku jabatan selama 5 (lima) tahun," kata Saldi.
Diketahui, dalan Pasal 54D ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menyebutkan, pemilihan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diulang kembali pada tahun berikutnya atau dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan. MK menilai kalimat pemilu ulang 'Tahun Berikutnya' tak dimaknai secara satu kesatuan.
Baca juga: Kotak Kosong Menang, KPU Usulkan Pilkada Ulang 2025
Adapun, Wakil Ketua MK Saldi Isra, menyampaikan kekhawatiran para pemohon terkait masa jabatan calon kepala daerah yang dimana dilaksanakan pemilu ulang. Sebab jika dilaksanakan pemilu ulang akan mengurangi masa jabatan kepala daerah.
"Berkaitan dengan kekhawatiran para Pemohon perihal ketiadaan ketentuan yang mengatur masa jabatan kepala daerah hasil pemilihan berikutnya pascapemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan 1 (satu) pasangan calon yang menyebabkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan pemilihan berikutnya, di mana dalam keadaan normal kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terpilih dari pemilihan kepala daerah serentak 2024 akan memangku jabatan selama 5 (lima) tahun," kata Saldi.
Lihat Juga :