MK Perintahkan KPU Gelar Pilkada Ulang Paling Lambat Digelar 27 November 2025
Kamis, 14 November 2024 - 13:47 WIB
MK memerintahkan kepada KPU untuk menggelar pilkada ulang paling lambat pada 27 November 2025. Foto/SINDOnews
JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menggelar pilkada ulang paling lambat pada 27 November 2025.
Hal itu menyusul keputusan MK yang mengabulkan gugatan dengan Nomor Perkara 126/PUU-XXII/2024, terkait kepastian waktu pilkada ulang jika sebuah daerah paslon tunggal kalah dengan kotak kosong. Dalam putusannya, MK memerintah KPU menggelar pilkada ulang paling lambat setahun setelah hari pencoblosan atau 27 November 2025.
Ketua MK Suhartoyo menyatakan Pasal 54D ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 I tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai.
"Pemilihan berikutnya dilaksanakan dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak hari pemungutan suara, dan kepala daerah/wakil kepala daerah yang terpilih berdasarkan hasil pemilihan berikutnya tersebut memegang masa jabatan sampai dilantiknya kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil pemilihan serentak berikutnya, sepanjang tidak melebihi masa waktu 5 (lima) tahun sejak pelantikan," ujar Ketua MK Suhartoyo di ruang siding, Kamis (14/11/2024).
Diketahui, dalan Pasal 54D ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menyebutkan, pemilihan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diulang kembali pada tahun berikutnya atau dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan. MK menilai kalimat pemilu ulang 'Tahun Berikutnya' tak dimaknai secara satu kesatuan.
Adapun, Wakil Ketua MK Saldi Isra, menyampaikan kekhawatiran para pemohon terkait masa jabatan calon kepala daerah yang dimana dilaksanakan pemilu ulang. Sebab jika dilaksanakan pemilu ulang akan mengurangi masa jabatan kepala daerah.
"Berkaitan dengan kekhawatiran para Pemohon perihal ketiadaan ketentuan yang mengatur masa jabatan kepala daerah hasil pemilihan berikutnya pascapemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan 1 (satu) pasangan calon yang menyebabkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan pemilihan berikutnya, di mana dalam keadaan normal kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terpilih dari pemilihan kepala daerah serentak 2024 akan memangku jabatan selama 5 (lima) tahun," kata Saldi.
"Sementara apabila dalam kondisi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dari pemilihan berikutnya yang diselenggarakan paling lambat pada tanggal 27 November 2025 tetap akan memegang jabatan selama 5 (lima) tahun, maka akan berpengaruh pada keserentakan pilkada secara nasional 2029," sambungnya.
Namun, adanya pilkada ulang ini perlu juga dipikirkan perlindungan hukum bagi kepala daerah yang kurang menjabat dari 5 tahun.
"Berkenaan dengan pengurangan masa jabatan dimaksud, perlu dipikirkan perlindungan hukum bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang masa jabatannya tidak terpenuhi sampai dengan 5 (lima) tahun. Misalnya, perlindungan hukum dapat dilakukan dengan pemberian kompensasi sebagaimana diatur dalam I Pasal 202 UU 8/2015, atau dapat dirumuskan kompensasi dalam bentuk lain," tandasnya.
Hal itu menyusul keputusan MK yang mengabulkan gugatan dengan Nomor Perkara 126/PUU-XXII/2024, terkait kepastian waktu pilkada ulang jika sebuah daerah paslon tunggal kalah dengan kotak kosong. Dalam putusannya, MK memerintah KPU menggelar pilkada ulang paling lambat setahun setelah hari pencoblosan atau 27 November 2025.
Ketua MK Suhartoyo menyatakan Pasal 54D ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 I tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai.
"Pemilihan berikutnya dilaksanakan dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak hari pemungutan suara, dan kepala daerah/wakil kepala daerah yang terpilih berdasarkan hasil pemilihan berikutnya tersebut memegang masa jabatan sampai dilantiknya kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil pemilihan serentak berikutnya, sepanjang tidak melebihi masa waktu 5 (lima) tahun sejak pelantikan," ujar Ketua MK Suhartoyo di ruang siding, Kamis (14/11/2024).
Diketahui, dalan Pasal 54D ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menyebutkan, pemilihan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diulang kembali pada tahun berikutnya atau dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan. MK menilai kalimat pemilu ulang 'Tahun Berikutnya' tak dimaknai secara satu kesatuan.
Adapun, Wakil Ketua MK Saldi Isra, menyampaikan kekhawatiran para pemohon terkait masa jabatan calon kepala daerah yang dimana dilaksanakan pemilu ulang. Sebab jika dilaksanakan pemilu ulang akan mengurangi masa jabatan kepala daerah.
"Berkaitan dengan kekhawatiran para Pemohon perihal ketiadaan ketentuan yang mengatur masa jabatan kepala daerah hasil pemilihan berikutnya pascapemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan 1 (satu) pasangan calon yang menyebabkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan pemilihan berikutnya, di mana dalam keadaan normal kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terpilih dari pemilihan kepala daerah serentak 2024 akan memangku jabatan selama 5 (lima) tahun," kata Saldi.
"Sementara apabila dalam kondisi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dari pemilihan berikutnya yang diselenggarakan paling lambat pada tanggal 27 November 2025 tetap akan memegang jabatan selama 5 (lima) tahun, maka akan berpengaruh pada keserentakan pilkada secara nasional 2029," sambungnya.
Namun, adanya pilkada ulang ini perlu juga dipikirkan perlindungan hukum bagi kepala daerah yang kurang menjabat dari 5 tahun.
"Berkenaan dengan pengurangan masa jabatan dimaksud, perlu dipikirkan perlindungan hukum bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang masa jabatannya tidak terpenuhi sampai dengan 5 (lima) tahun. Misalnya, perlindungan hukum dapat dilakukan dengan pemberian kompensasi sebagaimana diatur dalam I Pasal 202 UU 8/2015, atau dapat dirumuskan kompensasi dalam bentuk lain," tandasnya.
(cip)
tulis komentar anda