Turki Tegas Tolak Bangkitkan Khilafah Islam, AKP: Propaganda Itu Sabotase Politik

Minggu, 30 Agustus 2020 - 07:00 WIB
Membaca Politik Islam Turki Modern

Sikap AKP pimpinan Erdogan yang menolak kebangkitan khilafah mungkin bagi sebagian masyarakat Islamis di Indonesia agak membingungkan. Sebab, literasi yang relatif tidak cukup terhadap pembacaan politik Islam di Turki.

Serupa dengan Indonesia, diskursus hubungan Islam-negara di Turki memiliki sejarah yang kompleks. Namun, bila disederhanakan setidaknya ada dua aliran politik Islam di Turki modern, yaitu Islamisme lama Necmettin Erbakan dan politik Islam akomodatif ala Erdogan. (Baca juga : Nafsu Pria Bitung Sudah Memuncak, Niat Perkosa Wanita Malah Gagal )

Sejak 1960-an, diskursus mengenai relasi Islam-negara ramai diperbincangkan di Turki. Para pemikir muslim Turki mengkritik sekularisme Ataturk dan mempertanyakan identitas nasional mereka. Diskursus itu memunculkan gagasan Türk Islam sentezi (sintesis Keturkian dan Islam).

Di politik, Erbakan memaknai gagasan itu dengan Mili Görüş (Pandangan Kebangsaan) yang mendorong komunitas Islam yang secara komprehensif mengatur umat. Visi politik Erbakan dipengaruhi oleh pemikiran Sayyid Qutb.

Dalam manifestonya pada 1975, Erbakan menekankan pendidikan agama, industrialisasi, dan keadilan ekonomi yang melindungi hak orang-orang tertindas.

Ahli politik Vedi R Hadiz menyebut visi politik Islam dan ekonomi Erbakan tertutup. "Erbakan jauh lebih tidak condong pada kapitalisme global dan memiliki visi ekonomi yang lebih diarahkan pada perlindungan produsen dan pedagang komunitas kecil yang tertindas," ujarnya.

Karena itu, Erbakan mendirikan D-8 yang menghimpun negara-negara muslim berkembang termasuk Indonesia untuk menciptakan visi komunitas muslimnya. Agenda politik Islam Erbakan ramai diperbincangkan elite, tetapi relatif tidak membumi di masyarakat.

Sementara politik Islam Erdogan menghendaki keterbukaan politik dan ekonomi. Dari sisi pluralisme, di kampanye-kampanye politiknya Erdogan menyuarakan persamaan hak dan menjunjung demokrasi.

Di sisi ekonomi, kebijakan Erdogan merangkul para kaum borjuasi muslim Anatolia dan mengoneksikannya dengan kapitalisme global. Namun, di sisi lain dia mampu menyamakan kepentingan mereka dengan kebutuhan kelas menengah dan kalangan akar rumput Turki melalui aksi-aksi filantropi.
Dapatkan berita terbaru, follow WhatsApp Channel SINDOnews sekarang juga!
Halaman :
tulis komentar anda
Video Rekomendasi
Berita Terkait
Rekomendasi
Terpopuler
Berita Terkini More