Turki Tegas Tolak Bangkitkan Khilafah Islam, AKP: Propaganda Itu Sabotase Politik

TURKI - Film Jejak Khilafah di Nusantara (JKDN) yang ramai dibincangkan publik mengetengahkan khilafah dan mengaitkannya dengan Turki Utsmani. Sementara, di Turki diskursus khilafah sebagai propaganda adalah narasi yang minor. (Baca Juga : Faisal Basri Sebut Komandan Ekonomi Jokowi Tak Paham Resesi, Nyindir Siapa? )

Pada Juli lalu, misalnya, Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) yang dipimpin Erdogan menolak Turki kembali membangkitkan khilafah Islamiyah. (Baca juga: M Natsir, Bapak Aktivis Dakwah Indonesia yang Menolak Sistem Politik Turki Utsmani)

Setelah Pemerintah Turki mengonversi Hagia Sophia menjadi masjid, muncul majalah Gerçek Hayat yang menghubungkan kebangkitan khilafah Islamiyah. Perdebatan soal itu ramai diperbincangkan masyarakat di media sosial.

Menanggapi kontroversi tersebut, Juru Bicara AKP Omer Celik membuat rilis di Twitter-nya bahwa Turki akan tetap menjadi republik sekular berdasarkan konstitusi. (Baca juga: Peter Carey: Tak Ada Hubungan Kesultanan Islam di Jawa dengan Turki Utsmani)

"Republik Turki adalah negara yang akan tetap menjunjung demokrasi dan sekularisme berdasarkan konstitusi," kata dia dalam cuitannya.



Dia memperjelas bahwa konversi Hagia Sophia menjadi masjid tidak ada kaitannya dengan kebangkitan khilafah Islamiyah. (Baca juga: Musthafa Kemal, Akhir Utsmani, dan Ratapan Para Penyair)

"Debat dan polarisasi tidak sehat yang muncul di media sosial kemarin (khilafah) tentang sistem politik kita tidak ada dalam agenda Turki. Adalah salah untuk memicu polarisasi tentang sistem politik di Turki," tulis Omer.

Gerçek Hayat adalah majalah mingguan surat kabar Yeni Safak yang pro-pemerintah. (Baca juga : Indonesia Panaskan Perang Drone Militer Masa Depan )

Politisi AKP Mehmet Metiner menganggap sampul majalah itu merupakan sabotase politik. "Fakta bahwa orang dari lingkungan kami yang menganggap pembukaan Hagia Sophia menjadi masjid merupakan agenda membangkitkan kekhilfahan adalah sabotase politik terhadap Presiden Erdogan," kata Metnier. "Khilafah itu sejarah," lanjutnya.