Menag: HTI Bubar, Sistem Khilafah Otomatis Tertolak di Indonesia

JAKARTA - Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi menegaskan bahwa organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) sudah dibubarkan sejak 2017. Karena itu, menurut dia, HTI tidak punya izin beraktivitas di Indonesia, apalagi dengan mengampanyekan sistem politik khilafah .

Hal itu disinggung Menag saat menanggapi kejadian sebuah lembaga pendidikan di Kecamatan Rembang, Pasuruan yang didatangi massa untuk melakukan klarifikasi atas dugaan sebagai tempat kaderisasi HTI dan mengajarkan khilafah. (Baca juga: Menag dan BPIP: Kerukunan Beragama Perlu Dijaga)

"HTI sudah dibubarkan. Sistem politik khilafah tertolak di Indonesia. Sebab, pendiri bangsa telah bersepakat untuk mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia," kata Menag dalam keterangan tertulisnya, Jumat (21/8/2020). (Baca juga: Tahun Baru Hijriyah, Menag Ajak Umat Bersatu Menuju Indonesia Maju)

Mantan Wakil Panglima TNI ini menegaskan, NKRI adalah hasil kesepakatan bersama dan menjadi bentuk negara yang sudah final. Menurut dia, sebuah negara juga tidak harus berbentuk khilafah untuk disebut Islami. (Baca juga: Menteri Agama Bolehkan Madrasah Belajar Tatap Muka)

Sebab, nilai-nilai Islam tetap berkembang luas dan kuat dalam sistem republik, kerajaan, atau keamiran, termasuk yang sejak dulu berjalan di Republik Indonesia.

Masih dalam suasana peringatan HUT Kemerdekaan 17 Agustus 2020 dan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1442 H, Facrul mengajak masyarakat untuk meneguhkan semangat nasionalisme dan cinta Tanah Air. "Mari kuatkan semangat hijrah untuk membangun NKRI menuju Indonesia Maju," tandasnya.

Pencabutan status badan hukum HTI berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-30.AH.01.08 tahun 2017 tentang pencabutan Keputusan Menteri Hukum dan HAM nomor AHU-0028.60.10.2014 tentang pengesahan pendirian badan hukum perkumpulan HTI.