Signifikansi Peran PKB sebagai Representasi Politik Hijau dalam Pemerintahan Prabowo
Minggu, 13 Oktober 2024 - 09:36 WIB
Sinyal bahwa Prabowo akan mengajak serta PKB di pemerintahannya bukan baru kali ini ditunjukkan. Bahkan, PKB adalah partai politik pertama yang didatangi Prabowo, setelah dinyatakan menang pada Pilpres 2024. Begitu KPU menggelar sidang penetapan presiden dan wakil presiden terpilih pada Rabu pagi (24/4/2024) yang dihadiri oleh Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, pada sore harinya, Prabowo dan sejumlah elite Partai Gerindra langsung datang ke Kantor DPP PKB di Jalan Raden Saleh, dan mengajak PKB untuk bersama-sama dalam koalisi pemerintahannya.
Sikap Prabowo ini menunjukkan bahwa PKB memiliki peran sangat penting sebagai representasi “politik hijau” pada pemerintahannya mendatang. Apalagi, saat ini PKB adalah satu-satunya resresentasi “politik hijau” di Parlemen, setelah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tidak lolos parliamentary threshold (PT) sehingga tersingkir dari Senayan. Prabowo menyebut PKB adalah satu kekuatan politik religius yang nasionalis sedangkan Gerindra adalah parpol nasionalis yang religius.
Memang, pemerintahan Prabowo akan juga didukung oleh Pengurus Besar Nahdlatu Ulama (PBNU). Bahkan, sekjen PBNU Saifullah Yusuf juga kemungkinan besar akan meneruskan jabatannya sebagai menteri sosial di kabinet Prabowo. Namun, PBNU adalah organisasi kemasyarakatan (ormas) dan bukan partai politik yang tidak punya peran secara langsung di Parlemen.
Kekuatan “politik hijau” atau representasi politik Nahdlatul Ulama (NU) di Parlemen adalah PKB, meskipun di semua parpol yang lolos ke Senayan ada kader NU. Pentingnya peran politik PKB sebagai representasi “politik hijau” ini sejak jauh-jauh hari sudah disadari oleh Prabowo. Bahkan, sebelum akhirnya pecah kongsi di Pilpres 2024, PKB adalah parpol pertama yang mendeklarasikan berkoalisi dengan Partai Gerindra dalam ikatan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR).
Dengan kekuatan 68 kursi di Senayan, dan raihan 16 juta lebih suara hasil Pemilu 2024, PKB menjadi satu kekuatan politik yang tidak bisa dianggap sepele. PKB adalah parpol dengan jumlah pemilih terbesar keempat, setelah PDIP, Partai Golkar, dan Partai Gerindra. Selain itu, segmen pemilih PKB juga sangat jelas, yakni pemilih nahdliyin dan kalangan pesantren. PKB adalah parpol berbasis pemilih Islam terbesar di Indonesia.
Meskipun, PKB menegaskan sebagai partai politik yang inklusif dengan pemilih yang tidak hanya dari kalangan nahdliyin atau pemilih Islam, namun parpol yang terbuka untuk seluruh kalangan. Begitu juga wakil-wakil yang terpilih menduduki kursi parlemen dari PKB, juga berasal dari berbagai golongan dan etnis. Bahkan, PKB berani menempatkan wakil dari kelompok minoritas, Tionghoa dan nonmuslim, yakni Rusdi Kirana sebagai Wakil Ketua MPR RI dan waketum DPP PKB.
Namun, tidak bisa dipungkiri, sejak kelahirannya sampai sekarang, PKB menjadi respesentasi politik kaum nahdliyin yang terbuka. Karena itulah, peran PKB menjadi sangat penting dalam pemerintahan Prabowo ke depan, baik di eksekutif maupun di legislatif. Di sisi lain, dalam sejarahnya sejak era Reformasi, PKB dikenal sebagai parpol yang selalu loyal dan berkomitmen penuh dalam mendukung suksesnya koalisi pemerintahan.
Dengan kekuatan dan signifikansi peran PKB, sudah selayaknya partai politik yang didirikan oleh para ulama NU untuk kepentingan bangsa itu mendapatkan porsi yang signifikan pula dalam susunan kabinet Prabowo mendatang. Prabowo tentu sudah menyadari hal itu. Apalagi, dirinya juga memiliki pengalaman langsung dimana pada Pemilu 2019 lalu, dirinya yang berada dalam kubu berlawanan dengan Joko Widodo (Jokowi), namun justru mendapatkan porsi kursi yang sangat signifikan, yakni Menteri Pertahanan dan Menteri Kelautan dan Perikanan.
Tidak hanya itu, Sandiaga Uno, cawapres Prabowo saat itu yang juga politikus Partai Gerindra, sebelum akhirnya berubah haluan ke PPP, juga ditunjuk sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Sejauh ini, belum jelas komposisi kabinet Prabowo mendatang. Dari kabar yang berhembus di media dan desas-desus politik di warung-warung kopi, ada yang menyebut PKB akan mendapatkan jatah 2-3 menteri. Namun, kabar tersebut belum bisa dikonfirmasi kebenarannya.
Muhaimin Iskandar sendiri menyatakan belum pernah dipanggil atau diajak bicara langsung oleh Prabowo soal penyusunan kabinet. Hal ini tentu bisa dipahami, mengingat waktu pelantikan presiden dan wakil presiden juga masih beberapa hari lagi. Biasanya, kepastian susunan kabinet baru bisa dipastikan kebenarannya di masa-masa injury time, meskipun saat ini sudah berseliweran di media, daftar susunan kabinet Prabowo.
Sikap Prabowo ini menunjukkan bahwa PKB memiliki peran sangat penting sebagai representasi “politik hijau” pada pemerintahannya mendatang. Apalagi, saat ini PKB adalah satu-satunya resresentasi “politik hijau” di Parlemen, setelah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tidak lolos parliamentary threshold (PT) sehingga tersingkir dari Senayan. Prabowo menyebut PKB adalah satu kekuatan politik religius yang nasionalis sedangkan Gerindra adalah parpol nasionalis yang religius.
Memang, pemerintahan Prabowo akan juga didukung oleh Pengurus Besar Nahdlatu Ulama (PBNU). Bahkan, sekjen PBNU Saifullah Yusuf juga kemungkinan besar akan meneruskan jabatannya sebagai menteri sosial di kabinet Prabowo. Namun, PBNU adalah organisasi kemasyarakatan (ormas) dan bukan partai politik yang tidak punya peran secara langsung di Parlemen.
Kekuatan “politik hijau” atau representasi politik Nahdlatul Ulama (NU) di Parlemen adalah PKB, meskipun di semua parpol yang lolos ke Senayan ada kader NU. Pentingnya peran politik PKB sebagai representasi “politik hijau” ini sejak jauh-jauh hari sudah disadari oleh Prabowo. Bahkan, sebelum akhirnya pecah kongsi di Pilpres 2024, PKB adalah parpol pertama yang mendeklarasikan berkoalisi dengan Partai Gerindra dalam ikatan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR).
Dengan kekuatan 68 kursi di Senayan, dan raihan 16 juta lebih suara hasil Pemilu 2024, PKB menjadi satu kekuatan politik yang tidak bisa dianggap sepele. PKB adalah parpol dengan jumlah pemilih terbesar keempat, setelah PDIP, Partai Golkar, dan Partai Gerindra. Selain itu, segmen pemilih PKB juga sangat jelas, yakni pemilih nahdliyin dan kalangan pesantren. PKB adalah parpol berbasis pemilih Islam terbesar di Indonesia.
Meskipun, PKB menegaskan sebagai partai politik yang inklusif dengan pemilih yang tidak hanya dari kalangan nahdliyin atau pemilih Islam, namun parpol yang terbuka untuk seluruh kalangan. Begitu juga wakil-wakil yang terpilih menduduki kursi parlemen dari PKB, juga berasal dari berbagai golongan dan etnis. Bahkan, PKB berani menempatkan wakil dari kelompok minoritas, Tionghoa dan nonmuslim, yakni Rusdi Kirana sebagai Wakil Ketua MPR RI dan waketum DPP PKB.
Namun, tidak bisa dipungkiri, sejak kelahirannya sampai sekarang, PKB menjadi respesentasi politik kaum nahdliyin yang terbuka. Karena itulah, peran PKB menjadi sangat penting dalam pemerintahan Prabowo ke depan, baik di eksekutif maupun di legislatif. Di sisi lain, dalam sejarahnya sejak era Reformasi, PKB dikenal sebagai parpol yang selalu loyal dan berkomitmen penuh dalam mendukung suksesnya koalisi pemerintahan.
Dengan kekuatan dan signifikansi peran PKB, sudah selayaknya partai politik yang didirikan oleh para ulama NU untuk kepentingan bangsa itu mendapatkan porsi yang signifikan pula dalam susunan kabinet Prabowo mendatang. Prabowo tentu sudah menyadari hal itu. Apalagi, dirinya juga memiliki pengalaman langsung dimana pada Pemilu 2019 lalu, dirinya yang berada dalam kubu berlawanan dengan Joko Widodo (Jokowi), namun justru mendapatkan porsi kursi yang sangat signifikan, yakni Menteri Pertahanan dan Menteri Kelautan dan Perikanan.
Tidak hanya itu, Sandiaga Uno, cawapres Prabowo saat itu yang juga politikus Partai Gerindra, sebelum akhirnya berubah haluan ke PPP, juga ditunjuk sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Sejauh ini, belum jelas komposisi kabinet Prabowo mendatang. Dari kabar yang berhembus di media dan desas-desus politik di warung-warung kopi, ada yang menyebut PKB akan mendapatkan jatah 2-3 menteri. Namun, kabar tersebut belum bisa dikonfirmasi kebenarannya.
Muhaimin Iskandar sendiri menyatakan belum pernah dipanggil atau diajak bicara langsung oleh Prabowo soal penyusunan kabinet. Hal ini tentu bisa dipahami, mengingat waktu pelantikan presiden dan wakil presiden juga masih beberapa hari lagi. Biasanya, kepastian susunan kabinet baru bisa dipastikan kebenarannya di masa-masa injury time, meskipun saat ini sudah berseliweran di media, daftar susunan kabinet Prabowo.
tulis komentar anda