Signifikansi Peran PKB sebagai Representasi Politik Hijau dalam Pemerintahan Prabowo

Abdul Rochim
Lulusan Ilmu Komunikasi Politik Program Pascasarjana Universitas Paramadina Jakarta dan Staf Khusus Wakil Ketua MPR RI

KEHADIRAN Presiden terpilih Prabowo Subianto dalam acara Rapat Konsolidasi Legislatif Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Hotel Sahid, Jakarta pada Kamis malam (10/10/2024), memiliki makna penting dalam konteks komunikasi politik. Pertama, para elite dan ribuan anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan Kabupaten/Kota dari PKB yang hadir dalam forum tersebut, begitu mengelu-elukan Prabowo sebagai presiden terpilih.

Begitu masuk ruang acara, Prabowo disambut dengan hamparan karpet merah baru, gema Salawat Badar, dan berkali-kali terdengar teriakan, ”Pak Prabowo…., Presiden kita!”. Sikap hangat yang ditunjukkan kader dan elite PKB itu memberikan gambaran bahwa persaingan keras dalam kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 lalu, sudah benar-benar berakhir dan tidak relevan lagi untuk terus dipelihara.

Sebaliknya, ketika kontestasi sudah berakhir maka semua pihak harus kembali bersatu untuk membangun bangsa ke depan. Bahkan, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menegaskan dengan lantang bahwa PKB akan all out mengawal dan menyukseskan pemerintahan Prabowo. Muhaimin menyebut pemerintahan Prabowo tidak boleh tidak sukses, dan PKB siap menjadi bagian di dalamnya.

Sikap senada juga ditunjukkan Prabowo yang menyatakan bahwa PKB akan menjadi bagian dari pemerintahannya ke depan. Hal itu ditegaskan Prabowo dalam sambutannya bahwa dirinya akan mengajak PKB untuk bersama-sama membangun bangsa dengan menempatkan kader PKB di kabinetnya, meskipun dalam Pilpres 2024 lalu, PKB berada di jalur berlawanan dengan Prabowo.

Menteri Pertahanan itu mengatakan bahwa perbedaan pilihan atau sikap dalam kontestasi politik adalah hal biasa yang tidak perlu dipersoalkan dan dijadikan sebagai permusuhan yang abadi. Sebab, bangsa Indonesia yang begitu besar dan kaya harus dibangun secara bersama-sama oleh seluruh kekuatan elemen bangsa.

Prabowo menyatakan kegembiraannya bisa diundang di forum PKB tersebut karena hal itulah yang menjadi keinginannya untuk menghimpun seluruh kekuatan bangsa. Prabowo menginginkan ke depan bisa mengolah, mengelola, dan menjaga kekayaan bangsa secara bersama-sama demi kepentingan yang lebih besar yakni kepentingan rakyat. Prabowo mengaku bersyukur bahwa partai politik yang memiliki pilihan politik yang berbeda, ternyata bisa duduk bersama untuk membangun bangsa.

Bahkan, dengan lantang Prabowo menyebutkan bahwa meskipun PKB sempat meninggalkannya dan memilih berkoalisi dengan Nasdem dan PKS untuk mendukung pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, namun Prabowo sejak awal meyakini PKB akan kembali untuk mendukungnya dan ikut bersama-sama menyukseskan pembangunan di pemerintahannya. Sebab, perbedaan pilihan politik baik di pilpres ataupun pilkada adalah persoalan biasa dalam politik. Namun, Prabowo meyakini bahwa masing-masing partai politik memiliki niatan yang sama untuk membangun bangsa.

Sinyal bahwa Prabowo akan mengajak serta PKB di pemerintahannya bukan baru kali ini ditunjukkan. Bahkan, PKB adalah partai politik pertama yang didatangi Prabowo, setelah dinyatakan menang pada Pilpres 2024. Begitu KPU menggelar sidang penetapan presiden dan wakil presiden terpilih pada Rabu pagi (24/4/2024) yang dihadiri oleh Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, pada sore harinya, Prabowo dan sejumlah elite Partai Gerindra langsung datang ke Kantor DPP PKB di Jalan Raden Saleh, dan mengajak PKB untuk bersama-sama dalam koalisi pemerintahannya.

Sikap Prabowo ini menunjukkan bahwa PKB memiliki peran sangat penting sebagai representasi “politik hijau” pada pemerintahannya mendatang. Apalagi, saat ini PKB adalah satu-satunya resresentasi “politik hijau” di Parlemen, setelah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tidak lolos parliamentary threshold (PT) sehingga tersingkir dari Senayan. Prabowo menyebut PKB adalah satu kekuatan politik religius yang nasionalis sedangkan Gerindra adalah parpol nasionalis yang religius.

Memang, pemerintahan Prabowo akan juga didukung oleh Pengurus Besar Nahdlatu Ulama (PBNU). Bahkan, sekjen PBNU Saifullah Yusuf juga kemungkinan besar akan meneruskan jabatannya sebagai menteri sosial di kabinet Prabowo. Namun, PBNU adalah organisasi kemasyarakatan (ormas) dan bukan partai politik yang tidak punya peran secara langsung di Parlemen.

Kekuatan “politik hijau” atau representasi politik Nahdlatul Ulama (NU) di Parlemen adalah PKB, meskipun di semua parpol yang lolos ke Senayan ada kader NU. Pentingnya peran politik PKB sebagai representasi “politik hijau” ini sejak jauh-jauh hari sudah disadari oleh Prabowo. Bahkan, sebelum akhirnya pecah kongsi di Pilpres 2024, PKB adalah parpol pertama yang mendeklarasikan berkoalisi dengan Partai Gerindra dalam ikatan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR).

Dengan kekuatan 68 kursi di Senayan, dan raihan 16 juta lebih suara hasil Pemilu 2024, PKB menjadi satu kekuatan politik yang tidak bisa dianggap sepele. PKB adalah parpol dengan jumlah pemilih terbesar keempat, setelah PDIP, Partai Golkar, dan Partai Gerindra. Selain itu, segmen pemilih PKB juga sangat jelas, yakni pemilih nahdliyin dan kalangan pesantren. PKB adalah parpol berbasis pemilih Islam terbesar di Indonesia.

Meskipun, PKB menegaskan sebagai partai politik yang inklusif dengan pemilih yang tidak hanya dari kalangan nahdliyin atau pemilih Islam, namun parpol yang terbuka untuk seluruh kalangan. Begitu juga wakil-wakil yang terpilih menduduki kursi parlemen dari PKB, juga berasal dari berbagai golongan dan etnis. Bahkan, PKB berani menempatkan wakil dari kelompok minoritas, Tionghoa dan nonmuslim, yakni Rusdi Kirana sebagai Wakil Ketua MPR RI dan waketum DPP PKB.

Namun, tidak bisa dipungkiri, sejak kelahirannya sampai sekarang, PKB menjadi respesentasi politik kaum nahdliyin yang terbuka. Karena itulah, peran PKB menjadi sangat penting dalam pemerintahan Prabowo ke depan, baik di eksekutif maupun di legislatif. Di sisi lain, dalam sejarahnya sejak era Reformasi, PKB dikenal sebagai parpol yang selalu loyal dan berkomitmen penuh dalam mendukung suksesnya koalisi pemerintahan.

Dengan kekuatan dan signifikansi peran PKB, sudah selayaknya partai politik yang didirikan oleh para ulama NU untuk kepentingan bangsa itu mendapatkan porsi yang signifikan pula dalam susunan kabinet Prabowo mendatang. Prabowo tentu sudah menyadari hal itu. Apalagi, dirinya juga memiliki pengalaman langsung dimana pada Pemilu 2019 lalu, dirinya yang berada dalam kubu berlawanan dengan Joko Widodo (Jokowi), namun justru mendapatkan porsi kursi yang sangat signifikan, yakni Menteri Pertahanan dan Menteri Kelautan dan Perikanan.

Tidak hanya itu, Sandiaga Uno, cawapres Prabowo saat itu yang juga politikus Partai Gerindra, sebelum akhirnya berubah haluan ke PPP, juga ditunjuk sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Sejauh ini, belum jelas komposisi kabinet Prabowo mendatang. Dari kabar yang berhembus di media dan desas-desus politik di warung-warung kopi, ada yang menyebut PKB akan mendapatkan jatah 2-3 menteri. Namun, kabar tersebut belum bisa dikonfirmasi kebenarannya.

Muhaimin Iskandar sendiri menyatakan belum pernah dipanggil atau diajak bicara langsung oleh Prabowo soal penyusunan kabinet. Hal ini tentu bisa dipahami, mengingat waktu pelantikan presiden dan wakil presiden juga masih beberapa hari lagi. Biasanya, kepastian susunan kabinet baru bisa dipastikan kebenarannya di masa-masa injury time, meskipun saat ini sudah berseliweran di media, daftar susunan kabinet Prabowo.

Bahkan, pengalaman sebelumnya, ada nama-nama yang sudah santer disebut bakal ditunjuk sebagai menteri, ternyata tergeser di masa injury time. Apalagi, hingga saat ini, partai pemenang pemilu, yakni PDIP juga belum menyatakan kepastiannya bakal bergabung di pemerintahan Prabowo, meskipun sinyal-sinyal PDIP bakal bergabung belakangan semakin kuat. Bergabungnyua PDIP tentu juga akan berpengaruh pada komposisi kabinet Prabowo.

Dalam beberapa hari ke depan, percakapan politik paling ramai tentu ada pada penyusunan kabinet dan berapa jatah menteri di masing-masing parpol. Yang jelas, kemungkinan besar semua parpol di parlemen kali ini akan berposisi sebagai pendukung pemerintahan Prabowo sehingga masing-masing parpol kemungkinan besar akan mendapatkan jatah kursi menteri. Menarik untuk ditunggu.