Pansus Haji: Nurani, Kursi atau Money?
Selasa, 16 Juli 2024 - 20:21 WIB
Pertanyaan sekaligus keanehan inilah yang patut dipahami Pansus Haji karena memicu tanda tanya publik. Apalagi, isu kepentingan praktis yang melingkupi seputar isu lahirnya Pansus Haji ini juga tak henti bermunculan. Seperti kurang harmonisnya hubungan pribadi antara Cak Imin dengan Menag Yaqut. Kemudian dugaan syahwat besar Cak Imin yang berniat menjadi Ketua Umum PBNU pada 2027 mendatang dengan cara memenggal kekuasaan Menag Yaqut. Bahkan muncul pula target Cak Imin yang ingin memasukkan kader pilihannya untuk mengisi kursi menteri agama di masa pemerintahan Prabowo-Gibran. Dengan mengusung pansus, meski diyakini sejak awal musykil untuk tuntas, namun setidaknya telah berhasil menggerus prestasi dan kredibelitas Menag Yaqut.
Jika sinyalemen ‘menggergaji’ menteri di ujung tugas itu benar, fenomena tersebut hampir mirip ketika Pansus Haji digulirkan di era Menag Maftuh Basyuni 2009 silam. Kala itu, Maftuh diserang dengan pembentukan Panitia Angket untuk mengevaluasi dugaan pelanggaran penyelenggaran haji 2006 (kasus kelaparan) dan 2008 (kasus transportasi dan pemondokan). Ujungnya, Maftuh tak di-reshuflle, namun tak dipakai lagi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di periode berikutnya.
Di luar soal isu kursi dan motif pribadi, ada pula dugaan Pansus Haji ini sekadar alat untuk menekan pihak tertentu untuk tujuan uang (money). Pengusung kelompok ini adalah mereka-mereka yang gagal terpilih lagi menjadi anggota DPR pada periode 2024-2029. Tujuan mereka sangat praktis. Sejatinya mereka tak terlalu peduli dengan isi dan misi pansus. Bagi kelompok ini, yang terpenting adalah Pansus bisa memberikan keuntungan finansial.
Sederet pertanyaan inilah yang harus direspons dengan bijak oleh Pansus Haji. Pansus adalah wadah terhormat untuk mengevaluasi secara konstruktif agar penyelenggaraan haji Indonesia ke depan semakin baik. Dengan dasar ini, Pansus Haji harus benar-benar bersih dari berbagai kepentingan, kecuali hanya atas nama rakyat.
Taruhan Pansus ini sangatlah besar. Jika Pansus Haji gagal menjawab tanggung jawab besar ini, pasti menjadi bumerang alias berbalik arah. Pansus akan dicemooh. Dan, ketidakpercayaan (distrust) publik terhadap lembaga legislatif di negeri ini pun kian tebal.
Nurani, kursi, dan money semuanya memiliki daya tarik sekaligus implikasi. Keteguhan untuk bersikap dan bertindak menjadi wakil dan pelayan rakyat yang sejati ini tentu perlu dipegang kuat. Ini selaras dengan nasihat yang pernah disampaikan KH M Cholil Bisri (Wakil Ketua MPR 2002-2004), "Pemimpin tidak hanya membutuhkan orang-orang yang bersedia melayaninya, tapi juga menghajatkan orang-orang yang diajak berbicara, yakni khudama dan julasa yang porsinya seimbang. Khudama yang bermakna pelayan meladeni kebutuhan nafsu, sedang julasa yang bermakna kawan bicara ini melayani kebutuhan hati nurani".
Khudama tanpa julasa membuat pemimpin otoriter, sedang julasa tanpa khudama menjadikan pemimpin kehilangan kewibawaan. Kita tentu tak ingin para pengusung Pansus Haji malah dibuat kecele, malu dan hancur wibawanya karena hanya bermodal umbaran nafsu belaka plus tak benar-benar berangkat dari hati nurani.
Jika sinyalemen ‘menggergaji’ menteri di ujung tugas itu benar, fenomena tersebut hampir mirip ketika Pansus Haji digulirkan di era Menag Maftuh Basyuni 2009 silam. Kala itu, Maftuh diserang dengan pembentukan Panitia Angket untuk mengevaluasi dugaan pelanggaran penyelenggaran haji 2006 (kasus kelaparan) dan 2008 (kasus transportasi dan pemondokan). Ujungnya, Maftuh tak di-reshuflle, namun tak dipakai lagi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di periode berikutnya.
Di luar soal isu kursi dan motif pribadi, ada pula dugaan Pansus Haji ini sekadar alat untuk menekan pihak tertentu untuk tujuan uang (money). Pengusung kelompok ini adalah mereka-mereka yang gagal terpilih lagi menjadi anggota DPR pada periode 2024-2029. Tujuan mereka sangat praktis. Sejatinya mereka tak terlalu peduli dengan isi dan misi pansus. Bagi kelompok ini, yang terpenting adalah Pansus bisa memberikan keuntungan finansial.
Sederet pertanyaan inilah yang harus direspons dengan bijak oleh Pansus Haji. Pansus adalah wadah terhormat untuk mengevaluasi secara konstruktif agar penyelenggaraan haji Indonesia ke depan semakin baik. Dengan dasar ini, Pansus Haji harus benar-benar bersih dari berbagai kepentingan, kecuali hanya atas nama rakyat.
Taruhan Pansus ini sangatlah besar. Jika Pansus Haji gagal menjawab tanggung jawab besar ini, pasti menjadi bumerang alias berbalik arah. Pansus akan dicemooh. Dan, ketidakpercayaan (distrust) publik terhadap lembaga legislatif di negeri ini pun kian tebal.
Nurani, kursi, dan money semuanya memiliki daya tarik sekaligus implikasi. Keteguhan untuk bersikap dan bertindak menjadi wakil dan pelayan rakyat yang sejati ini tentu perlu dipegang kuat. Ini selaras dengan nasihat yang pernah disampaikan KH M Cholil Bisri (Wakil Ketua MPR 2002-2004), "Pemimpin tidak hanya membutuhkan orang-orang yang bersedia melayaninya, tapi juga menghajatkan orang-orang yang diajak berbicara, yakni khudama dan julasa yang porsinya seimbang. Khudama yang bermakna pelayan meladeni kebutuhan nafsu, sedang julasa yang bermakna kawan bicara ini melayani kebutuhan hati nurani".
Khudama tanpa julasa membuat pemimpin otoriter, sedang julasa tanpa khudama menjadikan pemimpin kehilangan kewibawaan. Kita tentu tak ingin para pengusung Pansus Haji malah dibuat kecele, malu dan hancur wibawanya karena hanya bermodal umbaran nafsu belaka plus tak benar-benar berangkat dari hati nurani.
(abd)
Lihat Juga :