Lewat Maklumat, KAMI Beberkan Segudang Masalah Bangsa
Selasa, 18 Agustus 2020 - 14:00 WIB
Sebaliknya telah terjadi kriminalisasi terhadap ulama, aktivis dan tokoh demokrasi yang berseberangan dengan kekuasaan. Pemerintah juga telah gagal memajukan dan melindungi HAM bagi semua warga negara dengan indikator tidak satu pun kasus pelanggaran HAM berat masa lampau yang dapat diselesaikan; meningkatnya pengaduan masyarakat ke Komnas HAM terhadap hilangnya hak atas kesejahteraan dan keadilan; meningkatnya laporan konflik sosial dan sengketa lahan.
SUMBER DAYA ALAM
Pendayagunaaan sumber daya alam dan energi Indonesia tidak lagi berpegang pada prinsip penguasaan negara guna bermanfaat bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Melalui UU No 3/2020, konspirasi oligarki bersama investor asing, hingga 30 tahun ke depan telah menguasai SDA minerba yang bernilai sekitar Rp10.000 triliun. Setelah itu, anak cucu kita hanya akan mewarisi sisa tambang yang tidak bernilai lagi.
Akuisisi saham Freeport sebesar USD3,85 miliar yang diklaim sebagai sukses besar pemerintah, sesungguhnya hanyalah akal-akalan saja. Diduga Indonesia membeli saham lebih mahal sekitar USD1 miliar. Dan meskipun Indonesia sebagai pemegang saham mayoritas (51%), kenyataannya Freepor yang menjadi pengendali/operatornya.
Padahal dengan menunggu kontrak berakhir 2021, Indonesia dapat sepenuhnya menguasai Freeport. Demikian halnya puluhan kontrak dan izin tambang nikel, termasuk izin smelter, yang diterbitkan kepada swasta dan asing, di Sulawesi, merupakan isu yang lebih parah dari sekedar kedatangan TKA Cina, karena sepenuhnya dari hulu ke hilir puluhan tahun ke depan, seluruh kekayaan
tambang di wilayah itu, telah dikuasai para konglomerat dan asing Cina, tanpa partisipasi BUMN/BUMD.
Sementara BUMN sektor energi, Pertamina dan PLN mengalami intervensi semena-mena yang melanggar aturan guna kepentingan Pilpres 2019. Akibatnya, hingga akhir 2019, Pertamina dan PLN, masing-masing harus menanggung bebansubsidi sekitar Rp 95 triliun dan Rp 58 triliun.
Kedua BUMN itu berpotensi gagal bayar, sehingga mengancam kelangsungan pelayanan BBM dan listrik kepada rakyat. Oleh sebab itulah di tengah harga minyak dunia yang merosot tajam, harga bahan bakar minyak (BBM) tidak turun, dan tarif dasar listrik (TDL) melonjak naik, mencekik leher rakyat.
SUMBER DAYA ALAM
Pendayagunaaan sumber daya alam dan energi Indonesia tidak lagi berpegang pada prinsip penguasaan negara guna bermanfaat bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Melalui UU No 3/2020, konspirasi oligarki bersama investor asing, hingga 30 tahun ke depan telah menguasai SDA minerba yang bernilai sekitar Rp10.000 triliun. Setelah itu, anak cucu kita hanya akan mewarisi sisa tambang yang tidak bernilai lagi.
Akuisisi saham Freeport sebesar USD3,85 miliar yang diklaim sebagai sukses besar pemerintah, sesungguhnya hanyalah akal-akalan saja. Diduga Indonesia membeli saham lebih mahal sekitar USD1 miliar. Dan meskipun Indonesia sebagai pemegang saham mayoritas (51%), kenyataannya Freepor yang menjadi pengendali/operatornya.
Padahal dengan menunggu kontrak berakhir 2021, Indonesia dapat sepenuhnya menguasai Freeport. Demikian halnya puluhan kontrak dan izin tambang nikel, termasuk izin smelter, yang diterbitkan kepada swasta dan asing, di Sulawesi, merupakan isu yang lebih parah dari sekedar kedatangan TKA Cina, karena sepenuhnya dari hulu ke hilir puluhan tahun ke depan, seluruh kekayaan
tambang di wilayah itu, telah dikuasai para konglomerat dan asing Cina, tanpa partisipasi BUMN/BUMD.
Sementara BUMN sektor energi, Pertamina dan PLN mengalami intervensi semena-mena yang melanggar aturan guna kepentingan Pilpres 2019. Akibatnya, hingga akhir 2019, Pertamina dan PLN, masing-masing harus menanggung bebansubsidi sekitar Rp 95 triliun dan Rp 58 triliun.
Kedua BUMN itu berpotensi gagal bayar, sehingga mengancam kelangsungan pelayanan BBM dan listrik kepada rakyat. Oleh sebab itulah di tengah harga minyak dunia yang merosot tajam, harga bahan bakar minyak (BBM) tidak turun, dan tarif dasar listrik (TDL) melonjak naik, mencekik leher rakyat.
Dapatkan berita terbaru, follow WhatsApp Channel SINDOnews sekarang juga!
(dam)
tulis komentar anda