Ramadan-Integritas-Ekonomi
Senin, 11 Maret 2024 - 09:52 WIB
Candra Fajri Ananda, Staf Khusus Menteri Keuangan RI. Foto: Dok SINDOnews
Candra Fajri Ananda
Staf Khusus Menteri Keuangan RI
SAMBUTANpenuh sukacita menyambut Bulan Ramadan telah mengalun dalam hati umat muslim di seluruh dunia. Ramadan juga disebut bulan pendidikan jiwa (tazkiatun nafs), karena Ramadan tidak hanya mendidik badan (fisik) tetapi juga sama pentingnya pendidikan jiwa kita.
Pendidikan yang terus memperbaiki sifat-sifat mulia seperti kesabaran, kemurahan hati, dan keikhlasan. Tatkala seseorang menahan diri dari keinginan duniawi yang berlebihan dan fokus pada ibadah kepada sang pencipta, maka akan memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang arti kehidupan dan tujuan hakiki manusia di dunia ini.
Oleh karenanya, makna puasa di Bulan Ramadan tak hanya tentang menahan diri dari makanan dan minuman semata, namun juga tentang menahan diri dari perilaku buruk, mengendalikan hawa nafsu, dan memperdalam hubungan dengan Sang Pencipta.
Berdasarkan hadist Rasulullah sepertiga awal Ramadan adalah rahmat, sepertiga kedua Ramadan adalah maghfirah, dan sepertiga akhir Ramadan adalah itquminannar. Artinya, awal bulan Ramadan adalah rahmat, pertengahannya adalah ampunan, sedangkan akhirnya adalah terbebas dari neraka. Sehingga, amalan yang paling baik di bulan Ramadan adalah memperbanyak permohonan ampunan, bertaubat, memperbanyak ibadah ibadah sunah, serta memperbanyak ibadah sosial.
Hakikatnya, manusia terlahir dalam keadaan fitrah/suci, maka idealnya manusia terus berupaya untuk memeliharanya melalui sarana ibadah di bulan suci Ramadan. Sarana ibadah di Bulan Ramadan sepatutnya mampu mengantarkan manusia untuk menyucikan jiwa agar kembali kepada hakikat diri manusia yang fitri.
Berpuasa sepanjang hari mengajarkan umat muslim untuk bertahan dalam situasi yang sulit dan mengatasi tantangan dengan keberanian. Karakteristik tersebut sangat berharga dalam dunia bisnis dan ekonomi, di mana ketekunan dan kesabaran adalah kunci keberhasilan jangka panjang.
Ramadan juga mengajarkan nilai-nilai kejujuran dan integritas. Prinsip-prinsip ini penting dalam menciptakan lingkungan bisnis yang transparan dan beretika. Tatkala individu dan organisasi berpegang teguh pada kejujuran dalam setiap aspek kehidupan mereka, termasuk dalam transaksi bisnis, maka akan tercipta kepercayaan yang lebih besar dalam masyarakat dan memperkuat fondasi ekonomi yang stabil.
Pasalnya di Indonesia, tingkat perilaku korupsi masyarakat Indonesia masih terpantau belum mengalami perbaikan hingga tahun 2023. Laporan Transparency International (TI) menunjukkan bahwa skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia tercatat sebesar 34 poin dari skala 0-100 poin pada 2023, di mana angka tersebut stagnan dari perolehan 2022.
Ironisnya, pada peringkat dunia pun Indeks Persepsi Korupsi Indonesia mengalami penurunan. Indonesia
sempat duduk di peringkat 110 pada 2022 dan menglami penurunan ke posisi 115 pada 2023. Posisi tersebut sejajar dengan Ekuador, Malawi, Filipina, Sri Lanka, dan Turki.
Salah satu tantangan utama dalam menangani perilaku korupsi adalah adanya budaya yang menerima korupsi sebagai hal yang umum atau bahkan tidak terhindarkan di berbagai lapisan masyarakat. Praktik suap, nepotisme, dan penyalahgunaan wewenang seringkali dianggap sebagai cara yang efektif untuk mencapai tujuan tertentu. Hal ini menciptakan lingkungan di mana norma-norma moral dan etika telah terkikis, dan perilaku koruptif dianggap sebagai sesuatu yang dapat diterima.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) tentang Indeks Perilaku Anti-Korupsi (IPAK) menunjukkan skor sebesar 3,92 poin pada 2023. Angka IPAK Indonesia pada 2023 tersebut turun 0,01 poin dibandingkan pada tahun sebelumnya yang sebesar 3,93 dengan skala 0-5. Selain itu, skor IPAK pada 2023 lebih rendah 0,17 poin dari target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Semakin rendah skornya, maka kian permisif sikap masyarakat terhadap perilaku korupsi.
Berbagai upaya telah dilakukan untuk memerangi korupsi di Indonesia, meski kenyataannya masih menunjukkan bahwa masalah ini masih menjadi persoalan serius yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat. Perilaku korupsi yang merajalela masih terjadi di berbagai tingkatan pemerintahan, sektor bisnis, dan masyarakat umum.
Staf Khusus Menteri Keuangan RI
SAMBUTANpenuh sukacita menyambut Bulan Ramadan telah mengalun dalam hati umat muslim di seluruh dunia. Ramadan juga disebut bulan pendidikan jiwa (tazkiatun nafs), karena Ramadan tidak hanya mendidik badan (fisik) tetapi juga sama pentingnya pendidikan jiwa kita.
Pendidikan yang terus memperbaiki sifat-sifat mulia seperti kesabaran, kemurahan hati, dan keikhlasan. Tatkala seseorang menahan diri dari keinginan duniawi yang berlebihan dan fokus pada ibadah kepada sang pencipta, maka akan memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang arti kehidupan dan tujuan hakiki manusia di dunia ini.
Oleh karenanya, makna puasa di Bulan Ramadan tak hanya tentang menahan diri dari makanan dan minuman semata, namun juga tentang menahan diri dari perilaku buruk, mengendalikan hawa nafsu, dan memperdalam hubungan dengan Sang Pencipta.
Berdasarkan hadist Rasulullah sepertiga awal Ramadan adalah rahmat, sepertiga kedua Ramadan adalah maghfirah, dan sepertiga akhir Ramadan adalah itquminannar. Artinya, awal bulan Ramadan adalah rahmat, pertengahannya adalah ampunan, sedangkan akhirnya adalah terbebas dari neraka. Sehingga, amalan yang paling baik di bulan Ramadan adalah memperbanyak permohonan ampunan, bertaubat, memperbanyak ibadah ibadah sunah, serta memperbanyak ibadah sosial.
Hakikatnya, manusia terlahir dalam keadaan fitrah/suci, maka idealnya manusia terus berupaya untuk memeliharanya melalui sarana ibadah di bulan suci Ramadan. Sarana ibadah di Bulan Ramadan sepatutnya mampu mengantarkan manusia untuk menyucikan jiwa agar kembali kepada hakikat diri manusia yang fitri.
Ramadan dalam Membangun Integritas
Implikasi nilai-nilai Ramadan membuka peluang yang luas untuk membangun karakter manusia yang kuat dan produktif, yang pada gilirannya dapat mengarah pada peningkatan ekonomi masyarakat. Salah satu nilai utama dalam Ramadan adalah ketekunan dan kesabaran.Berpuasa sepanjang hari mengajarkan umat muslim untuk bertahan dalam situasi yang sulit dan mengatasi tantangan dengan keberanian. Karakteristik tersebut sangat berharga dalam dunia bisnis dan ekonomi, di mana ketekunan dan kesabaran adalah kunci keberhasilan jangka panjang.
Ramadan juga mengajarkan nilai-nilai kejujuran dan integritas. Prinsip-prinsip ini penting dalam menciptakan lingkungan bisnis yang transparan dan beretika. Tatkala individu dan organisasi berpegang teguh pada kejujuran dalam setiap aspek kehidupan mereka, termasuk dalam transaksi bisnis, maka akan tercipta kepercayaan yang lebih besar dalam masyarakat dan memperkuat fondasi ekonomi yang stabil.
Pasalnya di Indonesia, tingkat perilaku korupsi masyarakat Indonesia masih terpantau belum mengalami perbaikan hingga tahun 2023. Laporan Transparency International (TI) menunjukkan bahwa skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia tercatat sebesar 34 poin dari skala 0-100 poin pada 2023, di mana angka tersebut stagnan dari perolehan 2022.
Ironisnya, pada peringkat dunia pun Indeks Persepsi Korupsi Indonesia mengalami penurunan. Indonesia
sempat duduk di peringkat 110 pada 2022 dan menglami penurunan ke posisi 115 pada 2023. Posisi tersebut sejajar dengan Ekuador, Malawi, Filipina, Sri Lanka, dan Turki.
Salah satu tantangan utama dalam menangani perilaku korupsi adalah adanya budaya yang menerima korupsi sebagai hal yang umum atau bahkan tidak terhindarkan di berbagai lapisan masyarakat. Praktik suap, nepotisme, dan penyalahgunaan wewenang seringkali dianggap sebagai cara yang efektif untuk mencapai tujuan tertentu. Hal ini menciptakan lingkungan di mana norma-norma moral dan etika telah terkikis, dan perilaku koruptif dianggap sebagai sesuatu yang dapat diterima.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) tentang Indeks Perilaku Anti-Korupsi (IPAK) menunjukkan skor sebesar 3,92 poin pada 2023. Angka IPAK Indonesia pada 2023 tersebut turun 0,01 poin dibandingkan pada tahun sebelumnya yang sebesar 3,93 dengan skala 0-5. Selain itu, skor IPAK pada 2023 lebih rendah 0,17 poin dari target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Semakin rendah skornya, maka kian permisif sikap masyarakat terhadap perilaku korupsi.
Berbagai upaya telah dilakukan untuk memerangi korupsi di Indonesia, meski kenyataannya masih menunjukkan bahwa masalah ini masih menjadi persoalan serius yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat. Perilaku korupsi yang merajalela masih terjadi di berbagai tingkatan pemerintahan, sektor bisnis, dan masyarakat umum.
tulis komentar anda