Temukan Banyak Kejanggalan, TPN Ganjar-Mahfud: Tak Perlu Ada Pemilu Kalau Semacam Ini
Jum'at, 16 Februari 2024 - 21:36 WIB
Ketua Tim Penjadwalan TPN Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Aria Bima merasakan banyak kejanggalan selama proses pelaksanaan Pilpres 2024. Foto/MPI/achmad al fiqri
JAKARTA - Ketua Tim Penjadwalan Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Aria Bima merasakan banyak kejanggalan selama proses pelaksanaan Pilpres 2024. Mulai dari orkestrasi politisasi bansos, diskon pupuk, pemberian sertifikat, hingga aparat desa ditekan dan oknum aparat dikerahkan untuk memenangkan salah satu paslon tertentu.
"Belum money politics, manipulasi suara. Terus untuk apa kampanye? Untuk apa debat? Untuk apa tim narasi, tim substansi, tim para intelektual kita kumpul kan untuk menulis pertanyaan, itu tak ada artinya semua pada saat di-closing dengan berbagai tindakan yang sangat di luar prinsip etika kita berdemokrasi. Saya kira tidak perlu lagi adanya pemilu kalau pelaksanaannya semacam ini," tutur Aria di Medcen TPN Ganjar-Mahfud, Jakarta Pusat, Jumat (16/2/2024).
Aria merasa pesimistis pilkada bisa berjalan dengan adil bila pelaksanaannya dilakukan seperti Pilpres 2024. Menurutnya, penetuan pemenang pilkada bisa dilakukan dengan cara aparat desa ditekan dan ditakut-takuti terkait dana desa.
"Apakah setiap periode pemilu akan semacam ini. Termasuk rekap aja keliru. Apakah kita perlu ada pemilu? Hasilnya sudah diketahui. Cara memperolehnya banyakan mana sama yang kampanye? Jadi sAya melihat kalau situasi kondisi objektif selama kita berpemilu dengan seluruh tahapannya itu penuh manipulatif dan penuh keterlibatan berbagai oknum aparat. Saya berharap tidak perlu lagi ada pemilu. Tidak perlu ada yang namanya pemilihan kepala daerah baik itu bupati dan gubernur bulan September," kata Aria.
"Belum money politics, manipulasi suara. Terus untuk apa kampanye? Untuk apa debat? Untuk apa tim narasi, tim substansi, tim para intelektual kita kumpul kan untuk menulis pertanyaan, itu tak ada artinya semua pada saat di-closing dengan berbagai tindakan yang sangat di luar prinsip etika kita berdemokrasi. Saya kira tidak perlu lagi adanya pemilu kalau pelaksanaannya semacam ini," tutur Aria di Medcen TPN Ganjar-Mahfud, Jakarta Pusat, Jumat (16/2/2024).
Aria merasa pesimistis pilkada bisa berjalan dengan adil bila pelaksanaannya dilakukan seperti Pilpres 2024. Menurutnya, penetuan pemenang pilkada bisa dilakukan dengan cara aparat desa ditekan dan ditakut-takuti terkait dana desa.
"Apakah setiap periode pemilu akan semacam ini. Termasuk rekap aja keliru. Apakah kita perlu ada pemilu? Hasilnya sudah diketahui. Cara memperolehnya banyakan mana sama yang kampanye? Jadi sAya melihat kalau situasi kondisi objektif selama kita berpemilu dengan seluruh tahapannya itu penuh manipulatif dan penuh keterlibatan berbagai oknum aparat. Saya berharap tidak perlu lagi ada pemilu. Tidak perlu ada yang namanya pemilihan kepala daerah baik itu bupati dan gubernur bulan September," kata Aria.
(cip)
tulis komentar anda