Politik Memanas, Ekonomi Harus Tetap Bergerak
Senin, 05 Februari 2024 - 06:35 WIB
Melalui pengaturan yang cermat, APBN dapat memberikan kepastian kepada pelaku usaha dan masyarakat, menjaga daya beli, serta memberikan dorongan bagi sektor-sektor strategis. Indonesia adalah negara demokrasi. Oleh sebab itu, riuh pemilihan umum yang sedang terjadi tidak boleh menggangu agenda pembangunan dan instrumen APBN yang terus akan menjaga masyarakat dan perekonomian Indonesia.
Berlandaskan pada rencana pemerintah, Indonesia perlu mengerek pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan produktivitas dan diikuti dengan sumber daya unggul sebagai modal untuk meraih cita-cita tersebut. Pemerintah pun berkomitmen untuk membangun nilai tambah sektor industri atau manufaktur, memperbaiki iklim investasi, dan memangkas birokrasi sehingga menjadi modal lebih dekat bagi Indonesia untuk menjadi negara maju. Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) hingga Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD), diharapkan menjadi rumah yang nyaman mengantar Indonesia lebih baik.
Selain itu, di jangka panjang, pemerintah juga perlu memberikan perhatian yang sangat tinggi untuk tetap mendorong pembangunan di berbagai sektor kunci yang menjadi tulang punggung kemajuan negara. Pada APBN 2024, pemerintah telah memberikan anggaran khusus sektor kesehatan sebesar Rp186 triliun, pendidikan sebesar Rp660 triliun, perlindungan sosial sebesar Rp 493 triliun, ketahanan pangan sebesar Rp108 triliun, ketahanan energi sebesar Rp444 triliun, hingga infrastruktur sebesar Rp422 triliun.
Di sisi fiskal, pemerintah juga telah memberikan insentif pajak berupa pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah pembelian rumah hingga Rp2 miliar sampai Juni 2024 dan 50% pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah hingga akhir 2024. Hal tersebut merupakan langkah-langkah yang dilakukan dalam konteks pelaksanaan APBN 2023 dan 2024 agar stabilitas ekonomi senantiasa terjaga dan momentum tidak mengalami pelemahan.
APBN tetap menjadi nafas bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, memberikan keyakinan kepada pelaku pasar dan masyarakat bahwa kestabilan ekonomi tetap menjadi prioritas utama, bahkan di tengah arus politik yang bergejolak. Semoga.
Berlandaskan pada rencana pemerintah, Indonesia perlu mengerek pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan produktivitas dan diikuti dengan sumber daya unggul sebagai modal untuk meraih cita-cita tersebut. Pemerintah pun berkomitmen untuk membangun nilai tambah sektor industri atau manufaktur, memperbaiki iklim investasi, dan memangkas birokrasi sehingga menjadi modal lebih dekat bagi Indonesia untuk menjadi negara maju. Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) hingga Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD), diharapkan menjadi rumah yang nyaman mengantar Indonesia lebih baik.
Selain itu, di jangka panjang, pemerintah juga perlu memberikan perhatian yang sangat tinggi untuk tetap mendorong pembangunan di berbagai sektor kunci yang menjadi tulang punggung kemajuan negara. Pada APBN 2024, pemerintah telah memberikan anggaran khusus sektor kesehatan sebesar Rp186 triliun, pendidikan sebesar Rp660 triliun, perlindungan sosial sebesar Rp 493 triliun, ketahanan pangan sebesar Rp108 triliun, ketahanan energi sebesar Rp444 triliun, hingga infrastruktur sebesar Rp422 triliun.
Di sisi fiskal, pemerintah juga telah memberikan insentif pajak berupa pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah pembelian rumah hingga Rp2 miliar sampai Juni 2024 dan 50% pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah hingga akhir 2024. Hal tersebut merupakan langkah-langkah yang dilakukan dalam konteks pelaksanaan APBN 2023 dan 2024 agar stabilitas ekonomi senantiasa terjaga dan momentum tidak mengalami pelemahan.
APBN tetap menjadi nafas bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, memberikan keyakinan kepada pelaku pasar dan masyarakat bahwa kestabilan ekonomi tetap menjadi prioritas utama, bahkan di tengah arus politik yang bergejolak. Semoga.
(poe)
Lihat Juga :
tulis komentar anda