Politik Memanas, Ekonomi Harus Tetap Bergerak

Candra Fajri Ananda
Staf Khusus Menteri Keuangan RI

PERHELATAN politik lima tahunan di Indonesia sudah menuju puncaknya, tinggal menghitung hari. Pesta demokrasi melalui Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden serta anggota legislatif akan digelar secara serentak. Banyak yang percaya bahwa gelaran pemilu 2024 akan menjadi dasar yang kuat bagi bangsa Indonesia memasuki lompatan mengejar cita-cita Indonesia emas 2045. Masyarakat pun turut terhanyut dalam kegiatan “pesta demokrasi” ini, hal tersebut menjadi wajar selama aturan hukum dan aturan main bisa dijalankan secara adil dan fair.

Pada sisi ekonomi, pengusaha maupun investor disinyalir memilih “menarik rem” sejenak atau membatasi kegiatan bisnis agar terhindar dari potensi buruk yang saja terjadi. Oleh sebab itu, pertumbuhan ekonomi nasional selama perhelatan Pemilu yang puncaknya dijadwalkan berlangsung pada 14 Februari 2024, diperkirakan akan mengalami tantangan cukup berat.

Tahun 2024 merupakan tahun yang penuh tantangan. Pasalnya, kondisi global masih bergejolak, baik dalam politik internasional, ketegangan geopolitik, maupun stabilitas harga komoditas yang berimbas pada volatilitas perekonomian baik dunia maupun Indonesia.

Sejumlah lembaga menyebutkan bahwa ekonomi tahun 2024 belum tentu akan lebih baik dari tahun lalu, bahkan diprediksi cenderung melemah. Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF) merevisi pertumbuhan ekonomi global untuk 2024 menjadi 2,4% dari sebelumnya 2,7%. IMF juga merevisi pertumbuhan global untuk 2024 menjadi 2,9% dari sebelumnya 3,0%.

Tak sedikit sejumlah kalangan memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2024 akan sedikit terkoreksi atau setidaknya terdapat kemungkinan akan mengalami stagnasi. Di sisi lain, beberapa kalangan meyakini bahwa kondisi ekonomi Indonesia akan tetap tumbuh meski dalam situasi politik dan sosial yang berada pada “tensi” tinggi. Hal tersebut lantaran kegiatan konsumsi masyarakat masih akan terjadi atau bahkan meningkat.

Asa Ekonomi Indonesia di Tahun Politik
Memasuki tahun 2024, tersemat berbagai harapan untuk kehidupan yang lebih baik. Meski demikian, pandangan realistis masih diperlukan dalam melihat kondisi saat ini, terutama dalam hal perekonomian. Pemerintah memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2024 sebesar 5,2%, sedangkan Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia 2024 pada kisaran 4,7-5,5%.

Proyeksi serupa juga dikeluarkan oleh beberapa lembaga dunia. Bank Dunia memproyeksikan ekonomi Indonesia pada 2024 tumbuh sebesar 4,9%, IMF sebesar 5,0%, dan Asian Development Bank (ADB) sebesar 5,0%. Hal tersbeut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2024 diramal bakal masih berada di level positif.

Tantangan ekonomi di tingkat domestik memainkan peran krusial dalam menggambarkan prospek pertumbuhan Indonesia di tahun 2024 di tengah ketidakpastian ekonomi global. Alhasil, pertumbuhan ekonomi di Indonesia saat ini kian mengandalkan faktor domestik sebagai fokus utama. Momentum pertumbuhan ekonomi di Indonesia diproyeksikan akan lebih tergantung pada faktor-faktor internal karena adanya estimasi perlambatan permintaan global di tahun 2024.

Konsumsi diperkirakan masih menjadi sumber utama dalam pertumbuhan ekonomi di tahun 2024. Pemilihan umum biasanya berdampak positif bagi perekonomian melalui peningkatan konsumsi masyarakat dan lembaga nonprofit rumah tangga. Pada peningkatan ekonomi pemilu, dampak hajatan politik ini terhadap pertumbuhan ekonomi terbagi dua, yakni dampak langsung berupa meningkatnya konsumsi pemerintah, sedangkan dampak tidak langsung berupa konsumsi Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) dan konsumsi rumah tangga.

Lebih lanjut, sejumlah sektor ekonomi pun punya potensi tumbuh di bawah pengaruh tahun politik. Perdagangan ritel, sektor industri pengolahan, dan sektor transportasi termasuk dalam kategori yang akan mendapat dorongan kegiatan politik yang meningkat.

Kombinasi konsumsi masyarakat dan pemerintah tersebut cukup menjelaskan bahwa ekonomi domestik dan tahun politik saling berkaitan. Potensi peningkatan nilai tambah atas dorongan penyelenggaraan pemilu menjadi bekal untuk memupuk harapan bahwa ekonomi triwulan berikutnya bisa tumbuh lebih baik. Potensi ini perlu dijaga dan dilanjutkan trennya mengingat beberapa tahun terakhir ekonomi dunia masih bergejolak dan penuh ketidakpastian.

Di sisi lain, meski sisi konsumsi berpotensi cenderung meningkat, hajatan lima tahunan tersebut juga cenderung mengakibatkan penurunan investasi. Pasalnya, semakin tinggi ketidakpastian (politik), semakin besar koreksi investasi, dan semakin dalam pula risiko perlambatan ekonomi.

Perusahaan akan cenderung wait and see dalam merencanakan investasi atau ekspansi sehingga berakibat keengganan untuk mengajukan permintaan kredit kepada perbankan. Dampaknya, penggunaan plafon kredit menjadi tidak dimaksimalkan oleh pengusaha.

Pada dasarnya, pesta demokrasi melalui kegiatan Pemilu, selain memiliki implikasi pada siklus ekonomi jangka pendek (cyclical effect), pemilu juga punya potensi memengaruhi situasi struktural jangka panjang (structural effect). Oleh sebab itu, diperlukan evaluasi kebijakan pembangunan selama ini serta identifikasi perbaikan kebijakan secara berkelanjutan untuk jangka panjang.

APBN Tetap Fokus Membangun Indonesia
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap menjadi pilar utama dalam menjaga stabilitas ekonomi Indonesia, tidak terpengaruh oleh berbagai kondisi yang mungkin muncul. Fokus utama APBN adalah memastikan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi di tengah berbagai tantangan seperti fluktuasi pasar global, perubahan iklim, dan krisis kesehatan.

Melalui pengaturan yang cermat, APBN dapat memberikan kepastian kepada pelaku usaha dan masyarakat, menjaga daya beli, serta memberikan dorongan bagi sektor-sektor strategis. Indonesia adalah negara demokrasi. Oleh sebab itu, riuh pemilihan umum yang sedang terjadi tidak boleh menggangu agenda pembangunan dan instrumen APBN yang terus akan menjaga masyarakat dan perekonomian Indonesia.

Berlandaskan pada rencana pemerintah, Indonesia perlu mengerek pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan produktivitas dan diikuti dengan sumber daya unggul sebagai modal untuk meraih cita-cita tersebut. Pemerintah pun berkomitmen untuk membangun nilai tambah sektor industri atau manufaktur, memperbaiki iklim investasi, dan memangkas birokrasi sehingga menjadi modal lebih dekat bagi Indonesia untuk menjadi negara maju. Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) hingga Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD), diharapkan menjadi rumah yang nyaman mengantar Indonesia lebih baik.

Selain itu, di jangka panjang, pemerintah juga perlu memberikan perhatian yang sangat tinggi untuk tetap mendorong pembangunan di berbagai sektor kunci yang menjadi tulang punggung kemajuan negara. Pada APBN 2024, pemerintah telah memberikan anggaran khusus sektor kesehatan sebesar Rp186 triliun, pendidikan sebesar Rp660 triliun, perlindungan sosial sebesar Rp 493 triliun, ketahanan pangan sebesar Rp108 triliun, ketahanan energi sebesar Rp444 triliun, hingga infrastruktur sebesar Rp422 triliun.

Di sisi fiskal, pemerintah juga telah memberikan insentif pajak berupa pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah pembelian rumah hingga Rp2 miliar sampai Juni 2024 dan 50% pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah hingga akhir 2024. Hal tersebut merupakan langkah-langkah yang dilakukan dalam konteks pelaksanaan APBN 2023 dan 2024 agar stabilitas ekonomi senantiasa terjaga dan momentum tidak mengalami pelemahan.

APBN tetap menjadi nafas bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, memberikan keyakinan kepada pelaku pasar dan masyarakat bahwa kestabilan ekonomi tetap menjadi prioritas utama, bahkan di tengah arus politik yang bergejolak. Semoga.