Pilpres Satu Putaran Demi Menghemat Uang Negara Dinilai Merusak Demokrasi

JAKARTA - Pemilihan Presiden (Pilpres) satu putaran dinilai hal yang wajar jika terjadi secara alamiah. Namun jika ada upaya mewujudkan pilpres satu putaran dengan menghalalkan segala cara maka hal itu berbahaya bagi demokrasi .

Pandangan ini disampaikan Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia Neni Nur Hayati menanggapi narasi pilpres satu putaran yang digaungkan pendukung pasangan Capres dan Cawapres Nomoro Urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Narasi ini diembuskan dengan alasan untuk menghemat keuangan negara.



"Ini yang merusak demokrasi dan menjadikan demokrasi kita tuna adab," ujar Neni Nur Hayati dalam keterangannya dikutip, Sabtu (30/12/2023).

Neni melihat penggaungan narasi pilpres satu putaran terus-menerus berbahaya bagi demokrasi. Apalagi ketika narasi ini diiringi dengan menghalalkan segala cara untuk memberikan keuntungan pada satu pasangan calon dan merugikan dua paslon lain.



Untuk itu, Neni menekankan pentingnya kesadaran publik untuk melihat narasi semacam ini. Sebab, jika narasi tersebut terus digulirkan maka akan kuat membentuk opini publik.

Terkait dengan anggaran Pilpres 2024, Neni menegaskan sudah dianggarkan oleh KPU yang sebelumnya berkonsultasi dengan pemerintah dan DPR. Karena itu, alasan pilpres satu putaran demi menghemat uang negara justru terkesan dipaksakan.

"Alasannya menurut saya sangat klasik dan cenderung dipaksakan," katanya.

Menurut Neni, menghemat anggaran bisa dilakukan dengan cara lain bukan membajak demokrasi dan pemilu menjadi pertaruhan