Masjid Benteng Moralitas Berdemokrasi
Jum'at, 13 Oktober 2023 - 07:09 WIB
baca juga: Wapres Imbau Parpol Tak Jadikan Masjid Tempat Kampanye
Sebaliknya, berpolitik bisa menjadi makruh atau bahkan haram bila aktivitas ini dapat menimbulkan kemudaratan yang nyata bagi umat Islam. Meskipun baru bersifat potensi, yang diduga kuat mudaratnya lebih banyak daripada manfaatnya. Dalam ushul fiqh, dikenal dalil sadd al-dzariah, di mana jalan menuju kemudaratan harus ditutup rapat dan jalan menuju kemaslahatan wajib dibuka lebar.
Menjadikan agama sebagai alat untuk meraih kekuasaan semata termasuk dalam kategori politisasi agama. Tidak boleh dilakukan. Modusnya dalam berbagai bentuk. Eksploitasi agama untuk tujuan politik hanya akan menempatkan agama setara dengan parpol. Penghormatan kepada agamawan, kitab suci, atribut dan bahkan tempat ibadah tak lebih hanya sepadan dengan penghargaan kepada ketua parpol, AD/ART dan kantor parpol.
Kita tidak terlambat untuk kembali menempatkan agama dan seluruh simbolnya dalam posisi yang suci. Agama seyogyanya mendasari perilaku umat beragama dalam semua aktifitasnya, termasuk perilaku politik.
Agama memandu umatnya untuk berperilaku etis dan taat pada aturan. Dalam keyakinan fundamental semua agama, semua tindakan yang diambil seorang politisi mesti mencerminkan perilaku luhur agar kemenangannya terhormat dan maslahat bagi bangsa.
Ingat Sejarah
Kekuasaan ditakdirkan begitu indah. Semua orang ingin meraihnya. Untuk mendapatkannya, sering digunakan segala cara, termasuk menggunakan agama beserta atributnya (ayat suci, tempat ibadah dan sebagainya).
Penggunaan agama untuk kepentingan politik merupakan tindakan sangat berbahaya, baik bagi agama itu sendiri, umatnya maupun bangsa ini. Dalam sejarah, kita mendapat contoh yang konkret dan berharap tidak perlu diulang pada masa mendatang.
Kita tidak perlu membakar diri untuk membuktikan bahwa api itu panas. Cukuplah pengalaman masa lalu dari orang lain menjadi pelajaran penting betapa politisasi agama harus dicegah. Sebab, tidak ada lagi nilai-nilai ilahi yang tersisa dalam setiap kasus politisasi agama.
Dalam sejarah Islam tercatat, akhir pemerintahan al-khulafa al-rasyidin menjadi masa yang sulit. Pemerintahan yang sebelumnya berdasarkan meritokrasi berubah menjadi dinasti. Dinasti Umayyah (661-750)—yang didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan—memang berhasil menyebarkan pengaruh Islam ke wilayah-wilayah yang jauh lebih luas. Namun, ada sisi lain yang tidak boleh terulang.
Awal berdirinya dinasti ini, umat Islam terbelah menjadi dua kubu. Ada yang mendukung Ali bin Abi Thalib, khalifah terakhir dalam jajaran al-khulafa al-rasyidun. Ada pula yang mendukung Muawiyah bin Abu Sufyan.
Persoalan politiknya begitu kompleks. Terjadi perang yang melibatkan para sahabat, termasuk perang Karbala (680 M). Yazid bin Muawiyah, yang menjadi khalifah pasca ayahnya meninggal (680 M), memiliki catatan buruk tentang sahabat Ali bin Abu Thalib, keluarga dan pengikutnya.
baca juga: Jusuf Kalla Persilakan Bicara Politik di Masjid: Yang Tidak Boleh Kampanye
Karena itulah, Yazid mewajibkan seluruh khatib Jumat untuk menutup khutbahnya dengan pesan-pesan kebencian kepada rival politiknya. Selama kurang lebih 60 tahun, masjid dipolitisasi sedemikian rupa.
Yazid memang pribadi yang kontroversial saat masih muda dan pada saat memegang kekuasaan. Sosok yang sezaman dengan Husein bin Ali, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Umar dan sebagainya. Mereka ini menolak berbaiat kepada Yazid saat memegang kekuasaan khilafah Umayyah.
Beruntung, khalifah Bani Umayyah berikutnya, Umar bin Abdul Aziz, melarang kebiasaan tidak sehat ini. Meski berkuasa hanya 2 tahun 5 bulan, Umar II mewariskan kebiasaan baik, yaitu menutup khutbah kedua dengan QS, al-Nahl ayat 90. Ayat ini mengingatkan kepada umat Islam bahwa Allah SWT menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dermawan kepada kerabat, dan Allah SWT melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan.
Politisasi masjid—sebagaimana terjadi pada masa Yazid bin Muawiyah—jangan terulang lagi. Kita muliakan agama dan berbagai atributnya setinggi-tingginya. Kita praktikkan ajaran agama dengan sebaik mungkin. Cukuplah bekal dari Umar bin Abdul Aziz untuk dijadikan pedoman dalam merawat dan menjaga masjid jelang momentum politik 2024.
Sebaliknya, berpolitik bisa menjadi makruh atau bahkan haram bila aktivitas ini dapat menimbulkan kemudaratan yang nyata bagi umat Islam. Meskipun baru bersifat potensi, yang diduga kuat mudaratnya lebih banyak daripada manfaatnya. Dalam ushul fiqh, dikenal dalil sadd al-dzariah, di mana jalan menuju kemudaratan harus ditutup rapat dan jalan menuju kemaslahatan wajib dibuka lebar.
Menjadikan agama sebagai alat untuk meraih kekuasaan semata termasuk dalam kategori politisasi agama. Tidak boleh dilakukan. Modusnya dalam berbagai bentuk. Eksploitasi agama untuk tujuan politik hanya akan menempatkan agama setara dengan parpol. Penghormatan kepada agamawan, kitab suci, atribut dan bahkan tempat ibadah tak lebih hanya sepadan dengan penghargaan kepada ketua parpol, AD/ART dan kantor parpol.
Kita tidak terlambat untuk kembali menempatkan agama dan seluruh simbolnya dalam posisi yang suci. Agama seyogyanya mendasari perilaku umat beragama dalam semua aktifitasnya, termasuk perilaku politik.
Agama memandu umatnya untuk berperilaku etis dan taat pada aturan. Dalam keyakinan fundamental semua agama, semua tindakan yang diambil seorang politisi mesti mencerminkan perilaku luhur agar kemenangannya terhormat dan maslahat bagi bangsa.
Ingat Sejarah
Kekuasaan ditakdirkan begitu indah. Semua orang ingin meraihnya. Untuk mendapatkannya, sering digunakan segala cara, termasuk menggunakan agama beserta atributnya (ayat suci, tempat ibadah dan sebagainya).
Penggunaan agama untuk kepentingan politik merupakan tindakan sangat berbahaya, baik bagi agama itu sendiri, umatnya maupun bangsa ini. Dalam sejarah, kita mendapat contoh yang konkret dan berharap tidak perlu diulang pada masa mendatang.
Kita tidak perlu membakar diri untuk membuktikan bahwa api itu panas. Cukuplah pengalaman masa lalu dari orang lain menjadi pelajaran penting betapa politisasi agama harus dicegah. Sebab, tidak ada lagi nilai-nilai ilahi yang tersisa dalam setiap kasus politisasi agama.
Dalam sejarah Islam tercatat, akhir pemerintahan al-khulafa al-rasyidin menjadi masa yang sulit. Pemerintahan yang sebelumnya berdasarkan meritokrasi berubah menjadi dinasti. Dinasti Umayyah (661-750)—yang didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan—memang berhasil menyebarkan pengaruh Islam ke wilayah-wilayah yang jauh lebih luas. Namun, ada sisi lain yang tidak boleh terulang.
Awal berdirinya dinasti ini, umat Islam terbelah menjadi dua kubu. Ada yang mendukung Ali bin Abi Thalib, khalifah terakhir dalam jajaran al-khulafa al-rasyidun. Ada pula yang mendukung Muawiyah bin Abu Sufyan.
Persoalan politiknya begitu kompleks. Terjadi perang yang melibatkan para sahabat, termasuk perang Karbala (680 M). Yazid bin Muawiyah, yang menjadi khalifah pasca ayahnya meninggal (680 M), memiliki catatan buruk tentang sahabat Ali bin Abu Thalib, keluarga dan pengikutnya.
baca juga: Jusuf Kalla Persilakan Bicara Politik di Masjid: Yang Tidak Boleh Kampanye
Karena itulah, Yazid mewajibkan seluruh khatib Jumat untuk menutup khutbahnya dengan pesan-pesan kebencian kepada rival politiknya. Selama kurang lebih 60 tahun, masjid dipolitisasi sedemikian rupa.
Yazid memang pribadi yang kontroversial saat masih muda dan pada saat memegang kekuasaan. Sosok yang sezaman dengan Husein bin Ali, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Umar dan sebagainya. Mereka ini menolak berbaiat kepada Yazid saat memegang kekuasaan khilafah Umayyah.
Beruntung, khalifah Bani Umayyah berikutnya, Umar bin Abdul Aziz, melarang kebiasaan tidak sehat ini. Meski berkuasa hanya 2 tahun 5 bulan, Umar II mewariskan kebiasaan baik, yaitu menutup khutbah kedua dengan QS, al-Nahl ayat 90. Ayat ini mengingatkan kepada umat Islam bahwa Allah SWT menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dermawan kepada kerabat, dan Allah SWT melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan.
Politisasi masjid—sebagaimana terjadi pada masa Yazid bin Muawiyah—jangan terulang lagi. Kita muliakan agama dan berbagai atributnya setinggi-tingginya. Kita praktikkan ajaran agama dengan sebaik mungkin. Cukuplah bekal dari Umar bin Abdul Aziz untuk dijadikan pedoman dalam merawat dan menjaga masjid jelang momentum politik 2024.
tulis komentar anda