Meredam Manuver OPM di Pasifik Selatan

ISU Papua Merdeka di level internasional masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah. Walaupun ada kecenderungan perhatian terhadap isu tersebut meredup, bukan berarti sudah tidak ada lagi gerakan untuk terus mengeksploitasinya ke permukaan. Karena itulah, pemerintah tetap harus mengantipasi dan mencari solusi.

baca juga: Wapres Ma'ruf Amin: Tidak Ada Pilihan Papua Merdeka

Dinamika teranyar yang mencuat adalah saat Wakil Menteri Luar Negeri Pahala Mansury memutuskan walk out dari sidang KTT Melanesian Spearhead Group (MSG) di Port Vila, Vanuatu, beberapa waktu lalu. Delegasi Indonesia mengambil langkah itu saat pemimpin separatis Gerakan PembebasanPapua Barat (ULMWP), Benny Wenda, hendak menyampaikan pidato.

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) tegas menolak keanggotaan ULMWP dalam MSG karena forum negara-negara Melanesia itu hanya diperuntukkan bagi negara berdaulat. Pemerintah pun menuding forum MSG mencoba menjustifikasi tindak kekerasan yang dilakukan kelompok terafiliasi ULMWP -seperti penyanderaan, pembakaran sekolah, hingga pembunuhan terhadap orang asli Papua.

Sebagai informasi, keberadaan MSG digagas pemimpin tiga negara Melanesia di Pasifik Selatan -yaitu Papua Nugini, Vanuatu, dan Pulau Salomon, serta perwakilan Front de Liberational the Nationale Kanak et Solcialiste (FLNKS) New Caledonia- dalam pertemuan informal pada 17 Juli 1986. Walaupun resmi berdiri pada 1988, MSG baru menjadi organisasi sub-regional pada 23 Maret 2007melalui Perjanjian Pembentukan MSG.

Dikutip dariportal Kemlu RI, keterlibatan Indonesia dalam forum tersebut dimulai sejak 2011 dengan posisi sebagai observer dan empat tahun kemudian diakui sebagai associated member. Pengakuan ini diberikan karena Indonesia memiliki lima provinsi yang beralatar suku bangsa Melanesian.

Pendirian MSG diarahkan untuk mempererat hubungan dagang, pertukaran budaya, tradisi dan nilai, persamaan kedaulatan, dan kerja sama teknik di antara negara-negara dengan penduduk orang Melanesia. Kerja sama ini diharapkan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi, pembangunan berkelanjutan, good governance, dan keamanan bersama.

baca juga: KKB: Separatis atau Teroris?

Walaupun sempat diwarnai dinamika yang mengusik Indonesia, pertemuan MSG berakhir dengan sejumlah keputusan positif, antara lain ULMWP dinyatakan tak memenuhi kriteria sebagai anggota, adanya mandat kepada sekretariat MSG membangun kolaborasi lebih erat dengan Indonesia, dan keanggotaan MSG harus dibatasi hanya untuk negara merdeka dengan pengaturan khusus bagi FLNKS.

Namun di sisi lain ada sejumlah rekomendasi pertemuan MSG yang bermata ganda, bahkan bisa merugikan Indonesia. Keputusan dimaksud yakni MSG mengamanatkan sekretariat mengembangkan konsep platform keterlibatan konstrukstif seperti dialog tahunan MSG atau dialog parlemen Indonesia untuk membicarakan perkembangan di provinsi-provinsi Papua, dan adanya permintaan ketua MSG menulis surat ke ketua Pacific Islands Forum (PIF) untuk memastikan bahwa kunjungan PBB ke Indonesia dilakukan.