Meredam Manuver OPM di Pasifik Selatan
Senin, 02 Oktober 2023 - 07:09 WIB
baca juga: Mahfud MD: TNI-Polri Selalu Berhati-hati tetapi OPM Selalu Menyerang
Penguatan hubungan diplomasi dengan negara-negara Pasifik Selatan ini dipertegas dengan visi Indonesia yang digaungkan lewat ASEAN untuk menjadikan Indo-Pasifik sebagai kawasan damai, stabil dan makmur, sebagaimana tercermin dalam ASEAN Outlook on the Indo-Pacific. Indonesia juga telah meluncurkan kebijakan Visi Pacific Elevation pada 2019 dengan arah memperkuat kerja sama ekonomi dan pembangunan dengan negara-negara Pasifik.
Pada tahun yang sama Kementerian Luar Negeri juga telah menggelar Indonesia-South Pacific Forum (ISPF) resmi yang dihadiri lima belas negara, termasuk Indonesia. Bagi Indonesia, forum ini menjadi platform dialog untuk memperkuat kerja sama konkret perdagangan, mengurangi hambatan perdagangan dan investasi, mengingkatkan kapasitas dan kerja sama teknis, dan lainnya.
Perlu Konsistensi dan Kesinambungan
Walaupun belum sepenuhnya ‘mengamankan’ negara-negara Pasifik Selatan dari gerakan ULMWP atau OPM, beberapa pendekatan diplomatik telah mampu merangkul beberapa negara Pasifik Selatan mendekat ke Indonesia, seperti ditunjukkan Vanuatu dan Solomon. Pendekatan pragmatis dalam bentuk pemberian bantuan kemanusiaan ternyata diterima karena realitasnya negara-negara di kawasan Pasifik Selatan masih membutuhkan uluran tangan.
Pilihan kebijakan diplomasi melalui membangun kerjasama dengan negara-negara Pasifik Selatan, baik melalui hubungan bilateral maupun regional lewat kerangka ASEAN, sudah tepat dan perlu diteruskan. Pun langkah mendorong berlanjutnya ISPF, ASEAN-PIF, menjadi tuan rumah Archipegic and Island States Ministerial Forum AIS, menggelar Indonesia-Pasific Forum for Development (IPFD) pada akhir 2022 patut diapresiasi dan diteruskan di tahun-tahun mendatang.
Tak kalah pentingnya adalah upaya mendekati negara-negara Pasifik Selatan melalui forum multilateral G-20. Di bawah Presidensi Indonesia, untuk kali pertama kelompok negara yang memiliki produksi domestik bruto (PDB) di dunia tersebut mengundang wakil Pasific Islands Forum. Langkah tersebut tidak sia-sia karena G-20 mendedikasikan 10 proyek kerja sama untuk mereka, dan dua di antaranya diinisiasi Indonesia.
Bentuk diplomasi kreatif melalui berbagai kerja sama juga perlu dikembangkan. Beberapa pilihan kerja sama yang bisa digarap antara lain pemberian beasiswa kepada pelajar asal Pasifik Selatan, terutama anggota MSG, agar bisa belajar di perguruan tinggi di Indonesia. Juga program pertukaran budaya, sehingga masyarakat di negara tersebut mengenal keragaman budaya Indonsia, termasuk Papua yang masih terpelihara.
Bila ditelusuri, kerja sama yang dibangun Indonesia dengan negara-negara Pasifik Selatan ternyata tidak hanya berhenti pada meredanya isu Papua, tapi secara luas akan menciptakan kesejahteraan bersama dan membangun stabilitas di kawasan Indo-Pasifik. Tentu, upaya tersebut membutuhkan konsistensi dan kesinambungan, dalam hal ini mengintensifkan diplomasi di berbagai level forum dan kerja sama kreatif melalui melalui berbagai bentuk program.(*)
Penguatan hubungan diplomasi dengan negara-negara Pasifik Selatan ini dipertegas dengan visi Indonesia yang digaungkan lewat ASEAN untuk menjadikan Indo-Pasifik sebagai kawasan damai, stabil dan makmur, sebagaimana tercermin dalam ASEAN Outlook on the Indo-Pacific. Indonesia juga telah meluncurkan kebijakan Visi Pacific Elevation pada 2019 dengan arah memperkuat kerja sama ekonomi dan pembangunan dengan negara-negara Pasifik.
Pada tahun yang sama Kementerian Luar Negeri juga telah menggelar Indonesia-South Pacific Forum (ISPF) resmi yang dihadiri lima belas negara, termasuk Indonesia. Bagi Indonesia, forum ini menjadi platform dialog untuk memperkuat kerja sama konkret perdagangan, mengurangi hambatan perdagangan dan investasi, mengingkatkan kapasitas dan kerja sama teknis, dan lainnya.
Perlu Konsistensi dan Kesinambungan
Walaupun belum sepenuhnya ‘mengamankan’ negara-negara Pasifik Selatan dari gerakan ULMWP atau OPM, beberapa pendekatan diplomatik telah mampu merangkul beberapa negara Pasifik Selatan mendekat ke Indonesia, seperti ditunjukkan Vanuatu dan Solomon. Pendekatan pragmatis dalam bentuk pemberian bantuan kemanusiaan ternyata diterima karena realitasnya negara-negara di kawasan Pasifik Selatan masih membutuhkan uluran tangan.
Pilihan kebijakan diplomasi melalui membangun kerjasama dengan negara-negara Pasifik Selatan, baik melalui hubungan bilateral maupun regional lewat kerangka ASEAN, sudah tepat dan perlu diteruskan. Pun langkah mendorong berlanjutnya ISPF, ASEAN-PIF, menjadi tuan rumah Archipegic and Island States Ministerial Forum AIS, menggelar Indonesia-Pasific Forum for Development (IPFD) pada akhir 2022 patut diapresiasi dan diteruskan di tahun-tahun mendatang.
Tak kalah pentingnya adalah upaya mendekati negara-negara Pasifik Selatan melalui forum multilateral G-20. Di bawah Presidensi Indonesia, untuk kali pertama kelompok negara yang memiliki produksi domestik bruto (PDB) di dunia tersebut mengundang wakil Pasific Islands Forum. Langkah tersebut tidak sia-sia karena G-20 mendedikasikan 10 proyek kerja sama untuk mereka, dan dua di antaranya diinisiasi Indonesia.
Bentuk diplomasi kreatif melalui berbagai kerja sama juga perlu dikembangkan. Beberapa pilihan kerja sama yang bisa digarap antara lain pemberian beasiswa kepada pelajar asal Pasifik Selatan, terutama anggota MSG, agar bisa belajar di perguruan tinggi di Indonesia. Juga program pertukaran budaya, sehingga masyarakat di negara tersebut mengenal keragaman budaya Indonsia, termasuk Papua yang masih terpelihara.
Bila ditelusuri, kerja sama yang dibangun Indonesia dengan negara-negara Pasifik Selatan ternyata tidak hanya berhenti pada meredanya isu Papua, tapi secara luas akan menciptakan kesejahteraan bersama dan membangun stabilitas di kawasan Indo-Pasifik. Tentu, upaya tersebut membutuhkan konsistensi dan kesinambungan, dalam hal ini mengintensifkan diplomasi di berbagai level forum dan kerja sama kreatif melalui melalui berbagai bentuk program.(*)
(hdr)
tulis komentar anda