Membangun Pertumbuhan Industri Kelapa Sawit yang Berkelanjutan
Kamis, 24 Agustus 2023 - 13:08 WIB
Selama periode 2016-2022, realisasi subsidi dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) untuk Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) mencapai jumlah yang signifikan, yaitu Rp 7,5 triliun. Dari alokasi dana subsidi tersebut, sejumlah rekomendasi teknis untuk program PSR sebanyak 278 ribu hektare telah dihasilkan, namun realisasi lapangan baru mencakup 2.73 ribu hektare.
Kritik terhadap pelaksanaan Program PSR ini juga datang dari Yohanis Fransiskus Lema, anggota dari Komisi IV DPR. Kritik yang disampaikannya berfokus pada implementasi Program PSR yang semula ditargetkan untuk mencakup luasan 180.000 hektare per tahun, dari total 540.000 hektare dalam periode 2017-2023, namun belum sepenuhnya tercapai hingga saat ini.
Persoalan legalitas lahan ternyata paling krusial. Kepemilikan sertifikat hak milik masih minim, serta adanya indikasi masuk kawasan hutan, ataupun tumpang tindih kebun rakyat dengan Hak Guna Usaha (HGU) dan hak tanah lainnya. Persoalan teknis lainnya meliputi pemilihan bibit yang tepat, pengelolaan lahan efisien, serta pengendalian hama dan penyakit.
Pemilihan bibit yang baik penting untuk hasil optimal. Pengelolaan lahan harus memperhatikan aspek pemupukan, irigasi, dan pemangkasan. Pengendalian hama dan penyakit juga penting untuk pertumbuhan tanaman yang sehat.
Solusinya adalah meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani melalui pelatihan, pendampingan, dan dukungan teknis. Pemerintah perlu memberikan bantuan finansial, pupuk, pestisida, dan obat-obatan untuk mendukung keberlanjutan.
Program PSR juga harus mengawasi peredaran bibit berkualitas rendah atau terinfeksi. Dengan implementasi ini, program peremajaan sawit rakyat diharapkan berhasil memberikan manfaat maksimal bagi petani.
Selain soal target pelaksanaan yang belum sesuai, komitmen terhadap praktik berkelanjutan menjadi sangat penting untuk mencegah lebih lanjutnya kerusakan lingkungan. Tantangan lainnya melibatkan upaya memastikan hak kepemilikan lahan bagi petani kecil, di mana masih banyak lahan yang dimiliki oleh petani kecil belum memiliki legalitas yang sah.
Dalam hal ini, perlu dilakukan evaluasi cermat untuk menjamin keseimbangan antara biaya dan manfaat ekonomi dari program ini, guna memastikan kelangsungan jangka panjang. Namun, tantangan paling penting adalah menjaga prinsip distribusi manfaat yang adil, sehingga melibatkan seluruh petani kecil dan komunitas lokal.
Selain itu, kesinambungan program ini juga bergantung pada ketegasan dalam pengaturan dan penegakan hukum, untuk memastikan bahwa program ini berjalan selaras dengan prinsip-prinsip berkelanjutan dan regulasi lingkungan yang berlaku. Meskipun dianggap sebagai harapan baru, Program PSR mencerminkan komitmen Indonesia untuk menggabungkan kemakmuran ekonomi dengan tanggung jawab lingkungan dan sosial di sektor kelapa sawit.
Dalam konteks program ini, perhatian khusus diberikan pada petani kecil di perkebunan, dan keberhasilan program ini sangat tergantung pada respons pasar terhadap minyak kelapa sawit berkelanjutan, yang harus responsif terhadap perubahan preferensi konsumen yang semakin peduli terhadap lingkungan.
Kritik terhadap pelaksanaan Program PSR ini juga datang dari Yohanis Fransiskus Lema, anggota dari Komisi IV DPR. Kritik yang disampaikannya berfokus pada implementasi Program PSR yang semula ditargetkan untuk mencakup luasan 180.000 hektare per tahun, dari total 540.000 hektare dalam periode 2017-2023, namun belum sepenuhnya tercapai hingga saat ini.
Persoalan legalitas lahan ternyata paling krusial. Kepemilikan sertifikat hak milik masih minim, serta adanya indikasi masuk kawasan hutan, ataupun tumpang tindih kebun rakyat dengan Hak Guna Usaha (HGU) dan hak tanah lainnya. Persoalan teknis lainnya meliputi pemilihan bibit yang tepat, pengelolaan lahan efisien, serta pengendalian hama dan penyakit.
Pemilihan bibit yang baik penting untuk hasil optimal. Pengelolaan lahan harus memperhatikan aspek pemupukan, irigasi, dan pemangkasan. Pengendalian hama dan penyakit juga penting untuk pertumbuhan tanaman yang sehat.
Solusinya adalah meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani melalui pelatihan, pendampingan, dan dukungan teknis. Pemerintah perlu memberikan bantuan finansial, pupuk, pestisida, dan obat-obatan untuk mendukung keberlanjutan.
Program PSR juga harus mengawasi peredaran bibit berkualitas rendah atau terinfeksi. Dengan implementasi ini, program peremajaan sawit rakyat diharapkan berhasil memberikan manfaat maksimal bagi petani.
Selain soal target pelaksanaan yang belum sesuai, komitmen terhadap praktik berkelanjutan menjadi sangat penting untuk mencegah lebih lanjutnya kerusakan lingkungan. Tantangan lainnya melibatkan upaya memastikan hak kepemilikan lahan bagi petani kecil, di mana masih banyak lahan yang dimiliki oleh petani kecil belum memiliki legalitas yang sah.
Dalam hal ini, perlu dilakukan evaluasi cermat untuk menjamin keseimbangan antara biaya dan manfaat ekonomi dari program ini, guna memastikan kelangsungan jangka panjang. Namun, tantangan paling penting adalah menjaga prinsip distribusi manfaat yang adil, sehingga melibatkan seluruh petani kecil dan komunitas lokal.
Selain itu, kesinambungan program ini juga bergantung pada ketegasan dalam pengaturan dan penegakan hukum, untuk memastikan bahwa program ini berjalan selaras dengan prinsip-prinsip berkelanjutan dan regulasi lingkungan yang berlaku. Meskipun dianggap sebagai harapan baru, Program PSR mencerminkan komitmen Indonesia untuk menggabungkan kemakmuran ekonomi dengan tanggung jawab lingkungan dan sosial di sektor kelapa sawit.
Dalam konteks program ini, perhatian khusus diberikan pada petani kecil di perkebunan, dan keberhasilan program ini sangat tergantung pada respons pasar terhadap minyak kelapa sawit berkelanjutan, yang harus responsif terhadap perubahan preferensi konsumen yang semakin peduli terhadap lingkungan.
tulis komentar anda