Visi Nahdlatul Ulama Abad Kedua
Selasa, 21 Februari 2023 - 08:04 WIB
Sebagaimana pada abad pertama NU berjuang bersama elemen-elemen bangsa yang lain, pada abad kedua ini sejatinya NU memperjuangkan pemaknaan ulang atas keberpihakan terhadap umat secara bersama-sama dengan elemen bangsa yang lain.
Dalam konteks demokrasi, contohnya, kepentingan umat begitu indah dijadikan semboyan; dari rakyat untuk rakyat. Kenyataannya, rakyat acap tak bisa berbuat apa-apa ketika pemimpin hasil pilihannya tidak melakukan hal-hal konkret demi kepentingan dan kemaslahatan rakyat.
Sebaliknya, sebagian dari mereka justru mengorupsi dan mengambil hak rakyat secara batil. Kalaupun ada yang bisa dilakukan oleh umat atau rakyat, hal itu hanyalah hak pilih yang bersifat lima tahunan.
Oleh karenanya, sangat penting adanya perbaikan sistem demokrasi ke depan untuk memberikan “ruang hukuman” lebih kuat dan lebih cepat dari rakyat kepada para pemimpin pilihannya yang bekerja tidak sesuai kepentingan rakyat. Apakah akan menggunakan sistem pemilihan sela seperti diterapkan di sebagian negara maju atau sistem yang lain? Tentu harus menjadi kajian bersama ke depan.
Peran ke-ulama-an pada abad kedua ini tidak kalah menantang dibanding pemaknaan ulang keberpihakan terhadap umat. Dikatakan demikian karena di satu sisi, hubungan ulama dengan umat pada masa sekarang jauh berbeda dibanding dengan zaman NU abad pertama. Terutama di era keterbukaan informasi seperti sekarang yang tak jarang memberikan panggung ahli bagi siapa pun yang merasa ahli atau minimal bisa.
Sementara di sisi lain, peran ulama dan pesantren yang oleh Gus Dur disebut sebagai subkultur harus diperhatikan keberlangsungannya. Bila tidak, bukan hanya pesantren atau NU yang akan kehilangan hal yang sangat penting, melainkan juga Indonesia sebagai negara dan bangsa.
Inilah tiga visi yang sejatinya dijadikan sebagai garis besar haluan perjuangan NU di abad kedua ini. Dimulai dari kampanye perdamaian global untuk mempertahankan tatanan negara-bangsa dengan memperbaiki kekurangan, menjadi titik temu kebangsaan hingga penguatan kondisi riil masyarakat dan umat.
Dalam konteks demokrasi, contohnya, kepentingan umat begitu indah dijadikan semboyan; dari rakyat untuk rakyat. Kenyataannya, rakyat acap tak bisa berbuat apa-apa ketika pemimpin hasil pilihannya tidak melakukan hal-hal konkret demi kepentingan dan kemaslahatan rakyat.
Sebaliknya, sebagian dari mereka justru mengorupsi dan mengambil hak rakyat secara batil. Kalaupun ada yang bisa dilakukan oleh umat atau rakyat, hal itu hanyalah hak pilih yang bersifat lima tahunan.
Oleh karenanya, sangat penting adanya perbaikan sistem demokrasi ke depan untuk memberikan “ruang hukuman” lebih kuat dan lebih cepat dari rakyat kepada para pemimpin pilihannya yang bekerja tidak sesuai kepentingan rakyat. Apakah akan menggunakan sistem pemilihan sela seperti diterapkan di sebagian negara maju atau sistem yang lain? Tentu harus menjadi kajian bersama ke depan.
Peran ke-ulama-an pada abad kedua ini tidak kalah menantang dibanding pemaknaan ulang keberpihakan terhadap umat. Dikatakan demikian karena di satu sisi, hubungan ulama dengan umat pada masa sekarang jauh berbeda dibanding dengan zaman NU abad pertama. Terutama di era keterbukaan informasi seperti sekarang yang tak jarang memberikan panggung ahli bagi siapa pun yang merasa ahli atau minimal bisa.
Sementara di sisi lain, peran ulama dan pesantren yang oleh Gus Dur disebut sebagai subkultur harus diperhatikan keberlangsungannya. Bila tidak, bukan hanya pesantren atau NU yang akan kehilangan hal yang sangat penting, melainkan juga Indonesia sebagai negara dan bangsa.
Inilah tiga visi yang sejatinya dijadikan sebagai garis besar haluan perjuangan NU di abad kedua ini. Dimulai dari kampanye perdamaian global untuk mempertahankan tatanan negara-bangsa dengan memperbaiki kekurangan, menjadi titik temu kebangsaan hingga penguatan kondisi riil masyarakat dan umat.
(ynt)
tulis komentar anda