Tantangan NU Abad ke-2: Perbanyak Teknokrat
Senin, 13 Februari 2023 - 15:15 WIB
NU harus mampu memberi masukan kepada pemerintah untuk terus melakukan reformasi birokrasi dengan memprioritaskan peningkatan etos kerja yang jujur dan profesional sehingga terbangun birokrasi andal.
NU berpendapat postur birokrasi yang efektif dan efisien serta profesional dalam pelayanan publik yang baik, dengan struktur kelembagaan yang ramping dari pusat sampai ke daerah merupakan tuntutan zaman yang tak terelakkan.
NU perlu meningkatkan pelaksanaan fungsi pelayanan Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan menggunakan teknologi informasi yang cepat, murah dan efisien, yang akan mempercepat kualitas pelayanan publik dengan meminimalkan peluang terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
NU perlu merumuskan sistem dan kebijakan mengenai kesejahteraan ASN yang dapat menjamin kualitas hidup dan masa pensiun serta berkontribusi dengan kualitas kerja yang tinggi. Pengawasan terhadap ASN perlu terus dilakukan agar tidak menyalahgunakan tugasnya untuk kepentingan politik, pribadi dan golongan, sehingga tetap menjaga netralitas dalam kehidupan politik.
NU harus memberi contoh terhadap penegakan disiplin melalui pemberian reward and punishment yang dilaksanakan secara sungguh-sungguh untuk membangun iklim kerja birokrasi yang kondusif.
Hal ini sesuai dengan prinsip NU yang tegak lurus (I’tidal). NU perlu meningkatkan kebijakan pengawasan pejabat negara, termasuk perilaku dan harta kekayaan yang dimiliki dengan menggunakan instrumen surat pemberitahuan pajak tahunan (SPT). Hal ini untuk meminimalkan terjadinya penemuan harta tidak terduga yang dimilik oleh para pejabat negara.
Kuasai IPTEK
Kenyataan penyelenggaraan pendidikan di lingkungan NU selama ini masih memerlukan penanganan serius agar memiliki kualitas pendidikan yang andal. Karena itu NU perlu mendorong dikembangkan penyusunan kurikulum dasar pendidikan yang komprehensif agar mampu memajukan kualitas pendidikan.
Jika hal ini dilakukan berarti NU telah mampu menjawab kebutuhan peserta didik baik dalam lingkungan nasional maupun global. NU juga telah tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, mengakomodasi kearifan lokal, sejalan dengan perkembangan dan kepentingan masyarakat.
Terhadap penyelenggaraan pendidikan nasional, pendidikan di NU harus diorientasikan ke arah transformasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang perkembangannya sangat pesat.
NU berpendapat postur birokrasi yang efektif dan efisien serta profesional dalam pelayanan publik yang baik, dengan struktur kelembagaan yang ramping dari pusat sampai ke daerah merupakan tuntutan zaman yang tak terelakkan.
NU perlu meningkatkan pelaksanaan fungsi pelayanan Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan menggunakan teknologi informasi yang cepat, murah dan efisien, yang akan mempercepat kualitas pelayanan publik dengan meminimalkan peluang terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
NU perlu merumuskan sistem dan kebijakan mengenai kesejahteraan ASN yang dapat menjamin kualitas hidup dan masa pensiun serta berkontribusi dengan kualitas kerja yang tinggi. Pengawasan terhadap ASN perlu terus dilakukan agar tidak menyalahgunakan tugasnya untuk kepentingan politik, pribadi dan golongan, sehingga tetap menjaga netralitas dalam kehidupan politik.
NU harus memberi contoh terhadap penegakan disiplin melalui pemberian reward and punishment yang dilaksanakan secara sungguh-sungguh untuk membangun iklim kerja birokrasi yang kondusif.
Hal ini sesuai dengan prinsip NU yang tegak lurus (I’tidal). NU perlu meningkatkan kebijakan pengawasan pejabat negara, termasuk perilaku dan harta kekayaan yang dimiliki dengan menggunakan instrumen surat pemberitahuan pajak tahunan (SPT). Hal ini untuk meminimalkan terjadinya penemuan harta tidak terduga yang dimilik oleh para pejabat negara.
Kuasai IPTEK
Kenyataan penyelenggaraan pendidikan di lingkungan NU selama ini masih memerlukan penanganan serius agar memiliki kualitas pendidikan yang andal. Karena itu NU perlu mendorong dikembangkan penyusunan kurikulum dasar pendidikan yang komprehensif agar mampu memajukan kualitas pendidikan.
Jika hal ini dilakukan berarti NU telah mampu menjawab kebutuhan peserta didik baik dalam lingkungan nasional maupun global. NU juga telah tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, mengakomodasi kearifan lokal, sejalan dengan perkembangan dan kepentingan masyarakat.
Terhadap penyelenggaraan pendidikan nasional, pendidikan di NU harus diorientasikan ke arah transformasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang perkembangannya sangat pesat.
Lihat Juga :
tulis komentar anda