Hukum Islam Modern

loading...
Hukum Islam Modern
Hukum Islam Modern
A+ A-
Moh Mahfud MD
Guru Besar Hukum Konstitusi

Banyak orang yang melihat hukum Islam sebagai hukum yang kolot, dogmatis, dan tanpa metodologi yang ketat.

Hukum Islam kadang dikonotasikan sebagai hukumnya orang-orang kolot yang hanya mengajarkan cara-cara ibadah mahdhah. Padahal, hukum Islam didukung oleh metodologi penemuan dan penetapan hukum yang tak kalah dari metode- metode ilmu hukum modern.

Ketika belajar di fakultas hukum yang, katanya, muatan maupun metodologinya sudah modern, saya merasa mudah karena sudah mempelajari asas dan metodologinya saat dimadrasah, pondok pesantren, dan sekolah-sekolah Islam yang saya tempuh. Teori penjenjangan hukum (hierarki perundang-undangan) atau Stufenbautheorie dari Hans Kelsen, misalnya, sudah diajarkan di dalam metodologi hukum Islam melalui dialog antara Nabi Muhammad dan Muadz bin Jabal, belasan abad sebelum Hans Kelsen lahir.

Ketika akan menugaskan Muadz bin Jabal ke Yaman, Nabi bertanya kepada Muadz tentang cara menetapkan hukum jika ada masalah yang harus dihukumi. Muadz pun menjawab, dirinya akan menghukumi sesuai dengan ketentuan Alquran. ”Bagaimana jika tidak ditemukan ketentuannya di dalam Alquran?” tanya Nabi. ”Saya akan berpedoman pada Sunah Rasul,” jawab Muadz.



”Jika tidak menemukan di dalam Sunah?” tanya Nabi lagi. ”Saya akan menggunakan rarayu (akal) untuk berijtihad,” jawab Muadz. Lalu, Nabi memuji Muadz sebagai sahabatnya yang alim dan ahli hukum. Berdasarkan hadis tersebut, secara metodologis sejak awal kehadirannya, Islam sudah mengajarkan susunan hukum yang hierarkis, tak bisa dibalik karena yang lebih tinggi harus menjadi dari dasar dari yang sesudahnya, yakni, Alquran, Sunah Rasul, ijtihad, dan semua tingkatan-tingkatan dari ijtihad itu sendiri.

Teori ini mendahului teori stupa dari Hans Kelsen yang menyebut bahwa hukum tersusun secara berjenjang dan berlapis dengan keharusan bahwa peraturan yang lebih rendah harus bersumber dan tak boleh bertentangan dengan hukum yang di atasnya. Hans Kelsen yang hidup pada abad ke-20 mengajarkan dalam teori hierarkinya bahwa peraturan perundang-undangan berjenjang mulai konstitusi, UU, hingga seterusnya ke bawah.

Dalam tata hukum Indonesia pun, teori penjenjangan ini berlaku sehingga yang mengurutkan peraturan dan perundang- undangan mulai UUD 1945, tap MPR, UU/perppu, PP, perpres, perda, hingga seterusnya ke bawah. Begitu pun dalam soal hubungan antara hukum dan masyarakat. Ada teori bahwa hukum berubah-ubah sesuai dengan perubahan masyarakatnya karena hukum bukan ada dalam vacuum.



Hukum dibuat untuk melayani masyarakatnya, sehingga kalau masyarakat berubah maka hukumnya pun berubah. Kalau zaman atau tempatnya berubah maka hukumnya pun bisa berubah. Ubi societas ibi ius, di mana ada masyarakat, di sana ada hukum (untuk masyarakat itu). Dalam teori konstitusi, ada teori resultante dari KC Wheare yang mengatakan bahwa konstitusi itu adalah produk resultante (kesepakatan) sesuai dengan keadaan sosial ekonomi, politik, dan budaya saat dibuat.
halaman ke-1 dari 2
preload video
TULIS KOMENTAR ANDA!
Top