Perppu Pilkada, Ujian Eksistensi KMP

JAKARTA - Dukungan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1/2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dinilai akan menjadi ujian bagi eksistensi Koalisi Merah Putih (KMP) di parlemen.

Pasalnya, dukungan terhadap Perppu Pilkada ini menimbulkan kebimbangan di masing-masing-masing fraksi di KMP.

"Satu sikap terhadap Perppu menjadi sangat penting. Jika tidak satu sikap maka tak menutup kemungkinan ini menjadi akhir dari eksistensi KMP," kata pengamat politik dari Universitas Padjajaran (Unpad) Bandung Idil Akbar saat dihubungi wartawan Rabu 10 Desember kemarin.

Idil menjelaskan, setelah sebelumnya sejumlah fraksi seperti Partai Golkar, PKS, dan Partai Gerindra memberikan sinyal untuk menolak Perppu yang dikeluarkan oleh mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), kini mereka berbalik arah mendukung Perppu.

Terlebih, sambungnya, dalam memperjuangkan Perppu Pilkada ini, Demokrat tidak sendiri, tapi ada PAN dan juga Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang selama ini mendambakan bergabungnya fraksi-fraksi KMP untuk mendukung pemerintahan.

Sehingga, soliditas KMP dalam Perppu Pilkada jadi ujian. Selain itu, menurut Idil, upaya untuk menggembosi KMP masih terus dilakukan oleh pihak-pihak tertentu, dan dengan berbagai cara, mulai dari intervensi politik dari para menteri Jokowi, hingga memecah belah parpol.

KMP masih menjadi kekuatan tersendiri sehingga, kekuatan parpol di dalamnya masih terus digerogoti."Sejauh mana KMP bertahan akan sangat bergantung pada soliditas parpol yang ada di dalamnya," terang Idil.

Oleh karena itu, Idil menilai, tepat jika parpol di KMP sudah mulai satu suara dalam mendukung Perppu Pilkada ini.

Karena, selain KMP beresiko kehilangan dukungan Demokrat dan PAN, KMP juga akan rugi secara politik lantaran dicap buruk oleh publik dengan tidak mendukung pilkada langsung.

Ketua DPP Partai Golkar, Nurul Arifin menegaskan, keputusan Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie (ARB/Ical) untuk mendukung Perppu Pilkada bukanlah karena ketakutan akan ditinggal oleh KMP. Tapi dilandaskan atas etika politik.

"Secara psikologis, emosional, dan ideologis kita paham itu (kesepakatan KMP-Demokrat) ditulis dalam nota kesepahaman," kata Nurul kepada wartawan di Gedung DPR.

Wakil Sekretaris Jenderal DPP PKS Fahri Hamzah mengatakan, PKS akan mengikuti apa yang menjadi keputusan KMP.

Meskipun saat ini belum ada pembahasan dan kajian mengenai Perppi Pilkada, PKS akan merujuk hasil rapat bersama KMP. "Belum, tapi jelas PKS akan bersama KMP," kata Wakil Ketua DPR itu kepada wartawan.