JPPR Prediksi Pilkada 2022 dan 2023 Tetap Digelar, Ini Alasannya
Rabu, 20 Januari 2021 - 13:30 WIB
loading...
Sebanyak 101 kepala daerah meliputi sembilan provinsi, termasuk DKI Jakarta merupakan daerah yang masa jabatannya kepala daerahnya akan berakhir pada tahun 2022 mendatang Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Deputi Sekretariat Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Muhammad Hanif memprediksi Pilkada 2022 dan 2023 akan tetap dilaksanakan dengan dasar dari Undang-Undang Pemilu yang baru.
Diketahui, sebanyak 101 kepala daerah meliputi sembilan provinsi, termasuk DKI Jakarta merupakan daerah yang masa jabatannya kepala daerahnya akan berakhir pada tahun 2022 mendatang.
Sedangkan yang berakhir masa jabatan pada tahun 2023 mendatang ada 171 daerah yang meliputi 17 provinsi termasuk Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera Utara.
"Amanah Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 semua daerah yang berakhir di 2022 dan 2023 akan melakukan pemilihannya pada tahun 2024," ujar Muhammad Hanifah kepada SINDOnews, Rabu (20/1/2021).Baca juga: Baru Sandi Diyakini Figur Kuat yang Bikin Anies Baswedan Tak Bisa Santai
Namun, kata dia, jika RUU Pemilu yang baru disahkan pada tahun 2021, yang didalamnya juga membahas Pilkada, maka akan ada konsekuensi UU Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada secara otomatis tercabut.
"Artinya kalau ternyata di UU Pemilu yang baru menyebutkan bahwa pelaksanaan Pilkada 2024 dibatalkan dan dikembalikan pada tahun 2022 dan 2023, maka pelaksanaan Pilkada di tahun tersebut bisa dilaksanakan," katanya.Baca juga: PKS Setuju Pilkada 2022 dan Pilkada 2023 Digelar, Ini Alasannya
Sebaliknya, dia mengatakan kalau ternyata di dalam UU Pemilu yang baru tidak membatalkan itu, maka Pilkada tetap lanjut di tahun 2024, dan daerah yang habis di tahun 2022 dan 2023 tentu akan diisi pelaksana tugas (Plt).
Diketahui, sebanyak 101 kepala daerah meliputi sembilan provinsi, termasuk DKI Jakarta merupakan daerah yang masa jabatannya kepala daerahnya akan berakhir pada tahun 2022 mendatang.
Sedangkan yang berakhir masa jabatan pada tahun 2023 mendatang ada 171 daerah yang meliputi 17 provinsi termasuk Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera Utara.
"Amanah Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 semua daerah yang berakhir di 2022 dan 2023 akan melakukan pemilihannya pada tahun 2024," ujar Muhammad Hanifah kepada SINDOnews, Rabu (20/1/2021).Baca juga: Baru Sandi Diyakini Figur Kuat yang Bikin Anies Baswedan Tak Bisa Santai
Namun, kata dia, jika RUU Pemilu yang baru disahkan pada tahun 2021, yang didalamnya juga membahas Pilkada, maka akan ada konsekuensi UU Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada secara otomatis tercabut.
"Artinya kalau ternyata di UU Pemilu yang baru menyebutkan bahwa pelaksanaan Pilkada 2024 dibatalkan dan dikembalikan pada tahun 2022 dan 2023, maka pelaksanaan Pilkada di tahun tersebut bisa dilaksanakan," katanya.Baca juga: PKS Setuju Pilkada 2022 dan Pilkada 2023 Digelar, Ini Alasannya
Sebaliknya, dia mengatakan kalau ternyata di dalam UU Pemilu yang baru tidak membatalkan itu, maka Pilkada tetap lanjut di tahun 2024, dan daerah yang habis di tahun 2022 dan 2023 tentu akan diisi pelaksana tugas (Plt).
Lihat Juga :
