PPP Sepakat Moratorium Pilkada Langsung
Kamis, 25 September 2014 - 09:28 WIB
PPP Sepakat Moratorium Pilkada Langsung
A
A
A
JAKARTA - Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) setuju moratorium pilkada langsung, sebagaimana hasil rapat pleno, Rabu 24 September 2014.
PPP akan mengonsolidasikan sikap tersebut di internal fraksinya. "Pilihan ini akan dikonsolidasikan secara final pada rapat pleno fraksi PPP pagi ini. Insya Allah tidak akan ada perubahan," ujar Sekretaris Jenderal DPP PPP versi Ketua Umum Emron Pangkapi, M Romahurmuziy melalui siaran tertulis, Kamis (25/9/2014).
Menurut dia, keputusan tersebut didasari arahan DPP PPP yang telah mengevaluasi jalannya pemilukada langsung sejak 1 Januari 2005. Hasilnya, kata dia, PPP menilai banyak dampak negatif dari cara tersebut.
"Untuk sementara ini harus dimoratorium. Karenanya rapat Fraksi PPP pagi ini akan memantapkan pilihan untuk pilkada dikembalikan ke DPRD untuk beberapa tahun mendatang," terangnya.
Romi memastikan PPP akan solid mengusulkan moratorium pilkada langsung. Apalagi sikap tersebut didasarkan atas hasil Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PPP di Medan tahun 2011.
"Ini adalah pelurusan arah demokrasi kita dan untuk kebaikan bangsa pada masa yang akan datang," katanya.
PPP akan mengonsolidasikan sikap tersebut di internal fraksinya. "Pilihan ini akan dikonsolidasikan secara final pada rapat pleno fraksi PPP pagi ini. Insya Allah tidak akan ada perubahan," ujar Sekretaris Jenderal DPP PPP versi Ketua Umum Emron Pangkapi, M Romahurmuziy melalui siaran tertulis, Kamis (25/9/2014).
Menurut dia, keputusan tersebut didasari arahan DPP PPP yang telah mengevaluasi jalannya pemilukada langsung sejak 1 Januari 2005. Hasilnya, kata dia, PPP menilai banyak dampak negatif dari cara tersebut.
"Untuk sementara ini harus dimoratorium. Karenanya rapat Fraksi PPP pagi ini akan memantapkan pilihan untuk pilkada dikembalikan ke DPRD untuk beberapa tahun mendatang," terangnya.
Romi memastikan PPP akan solid mengusulkan moratorium pilkada langsung. Apalagi sikap tersebut didasarkan atas hasil Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PPP di Medan tahun 2011.
"Ini adalah pelurusan arah demokrasi kita dan untuk kebaikan bangsa pada masa yang akan datang," katanya.
(dam)
