BNPP: Mengelola Perbatasan Perlu Sinergi Semua Pihak
BNPP: Mengelola Perbatasan Perlu Sinergi Semua Pihak
A
A
A
JAKARTA - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) menggelar Rapat Koordinasi Nasional Pengamanan Perbatasan Negara dalam rangka memperkuat sistem tata kelola perbatasan negara. (Baca juga: Mahfud MD: Tidak Boleh Sejengkal Tanah Lepas dari NKRI)
Khususnya dalam pengelolaan batas wilayah negara dan lintas batas negara guna melakukan langkah-langkah sistematis dan komprehensif dalam mewujudkan sistem pengamanan perbatasan terpadu (integrated border security system). (Baca juga: Tito Tegaskan Masalah Perbatasan Indonesia Belum Selesai)
Rakornas ini mengusung tema ‘Perwujudan Sistem Pengamanan Perbatasan Negara Terpadu Menuju Perbatasan Negara yang Aman, Tertib, Maju dan Dinamis’ yang diselenggarakan di Hotel Pullman, Jakarta (11/3/2020). (Baca juga: Perkuat Pos Lintas Batas Negara, Pemerintah Siapkan Anggaran Rp24,3 T)
Dalam Rakornas dihadiri Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD selaku Ketua Pengarah BNPP juga Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian selaku Kepala BNPP serta pejabat dari instansi/lembaga pusat terkait lainnya.
Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris BNPP, Suhajar Diantoro mengatakan untuk membangun perbatasan perlu sinergi dengan semua pihak. “Skenario dari strategi kita untuk membangun perbatasan adalah bersinergi dengan semua pihak baik kementerian, lembaga maupun pemerintah daerah,” ungkapnya.
Suhajar mengatakan di dalam kerja BNPP akan dibantu beberapa kementerian dan lembaga. Masing-masing sudah memiliki tugas dan sesuai tugas pokok dan fungsinya.
“Di BNPP itu anggota di dalamnya meliputi banyak sekali kementerian dan lembaga. Karena dalam pembangunan perbatasan harus ada sinergi dengan semua pihak. Kita bagi dalam tanggung jawab per sektoral, kalau misalnya membuat jalan ada Kementerian PUPR, kalau di perbatasan membutuhkan pelabuhan ada Kementerian Perhubungan, jika masih butuh Puskesmas ada Menteri Kesehatan disana. Misalnya, BUMN akan membantu untuk membangun perpustakaan kita persilakan,” jelas Suhajar.
Namun, pihaknya tidak akan menghilangkan tupoksi dari daerah setempat dalam pembangunan wilayah perbatasan. “Apa yang sudah dibangun oleh Bupati di wilayah itu akan tetap berjalan, kita akan menambahkannya. Sejumlah proyek besar yang sesuai tupoksi ini akan tetap berjalan sejalan dengan tanggung jawab Bupati maupun Gubernur sesuai kewenangannya,” katanya.
Khususnya dalam pengelolaan batas wilayah negara dan lintas batas negara guna melakukan langkah-langkah sistematis dan komprehensif dalam mewujudkan sistem pengamanan perbatasan terpadu (integrated border security system). (Baca juga: Tito Tegaskan Masalah Perbatasan Indonesia Belum Selesai)
Rakornas ini mengusung tema ‘Perwujudan Sistem Pengamanan Perbatasan Negara Terpadu Menuju Perbatasan Negara yang Aman, Tertib, Maju dan Dinamis’ yang diselenggarakan di Hotel Pullman, Jakarta (11/3/2020). (Baca juga: Perkuat Pos Lintas Batas Negara, Pemerintah Siapkan Anggaran Rp24,3 T)
Dalam Rakornas dihadiri Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD selaku Ketua Pengarah BNPP juga Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian selaku Kepala BNPP serta pejabat dari instansi/lembaga pusat terkait lainnya.
Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris BNPP, Suhajar Diantoro mengatakan untuk membangun perbatasan perlu sinergi dengan semua pihak. “Skenario dari strategi kita untuk membangun perbatasan adalah bersinergi dengan semua pihak baik kementerian, lembaga maupun pemerintah daerah,” ungkapnya.
Suhajar mengatakan di dalam kerja BNPP akan dibantu beberapa kementerian dan lembaga. Masing-masing sudah memiliki tugas dan sesuai tugas pokok dan fungsinya.
“Di BNPP itu anggota di dalamnya meliputi banyak sekali kementerian dan lembaga. Karena dalam pembangunan perbatasan harus ada sinergi dengan semua pihak. Kita bagi dalam tanggung jawab per sektoral, kalau misalnya membuat jalan ada Kementerian PUPR, kalau di perbatasan membutuhkan pelabuhan ada Kementerian Perhubungan, jika masih butuh Puskesmas ada Menteri Kesehatan disana. Misalnya, BUMN akan membantu untuk membangun perpustakaan kita persilakan,” jelas Suhajar.
Namun, pihaknya tidak akan menghilangkan tupoksi dari daerah setempat dalam pembangunan wilayah perbatasan. “Apa yang sudah dibangun oleh Bupati di wilayah itu akan tetap berjalan, kita akan menambahkannya. Sejumlah proyek besar yang sesuai tupoksi ini akan tetap berjalan sejalan dengan tanggung jawab Bupati maupun Gubernur sesuai kewenangannya,” katanya.
(cip)
Explore More