BSKDN Tekankan Kualitas Kepemimpinan Kepala Daerah Menentukan Kesejahteraan Masyarakat

JAKARTA - Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menekankan kualitas kepemimpinan kepala daerah dapat menentukan kesejahteraan masyarakat.

Kepala Pusat Strategi Kebijakan Politik, Hukum, dan Pemerintahan Dalam Negeri BSKDN Akbar Ali mengatakan, pengukuran Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah (IKKD) yang diinisiasi BSKDN bertujuan untuk mengawal kinerja kepemimpinan kepala daerah.

Selanjutnya, pengukuran IKKD juga dilaksanakan untuk memastikan ketersediaan data serta informasi yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah guna menjadi acuan dalam pengambilan kebijakan.

"Kita masih terus menyempurnakan variabel dan dimensi dalam pengukuran IKKD dengan menyesuaikan ulang pembobotan nilai," kata Akbar saat mewakili Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo menyampaikan sambutan dalam Workshop Pengukuran IKKD pada Jumat, 14 Juli 2023.

Akbar menginginkan dengan variabel yang sempurna hasil pengukuran IKKD juga dapat sejalan dengan fakta di lapangan. Dengan demikian, bukti kualitas kepemimpinan kepala daerah tidak hanya berasal dari dokumen administratif semata tetapi kualitas kepemimpinannya betul-betul dirasakan oleh masyarakat.

Dia melanjutkan, kendati pengukuran IKKD dilakukan setiap tahun, namun penetapan kepala daerah terbaik dan pemberian penghargaan kepada yang bersangkutan baru akan dilakukan pada tahun 2025.

Keputusan ini mempertimbangkan adanya sensitivitas yang cukup besar jelang Pemilu dan Pilkada Tahun 2024.



Dekan Fakultas Manajemen Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Halilul Khairi yang hadir sebagai narasumber mengatakan, data menjadi salah satu kunci penting kesuksesan pengukuran IKKD.

Menurutnya, data yang digunakan dalam pengukuran IKKD harus mencerminkan realitas yang sebenar-benarnya mengenai kepemimpinan kepala daerah yang diukur.

Khairi menambahkan, penggunaan data yang tidak valid dapat menjadi kelemahan hasil pengukuran IKKD. Bahkan, penggunaan data yang tidak teruji dapat berakibat vatal terhadap perkembangan daerah tersebut.

Dia mencontohkan, berdasarkan dokumen tertulis suatu daerah mengalami penurunan angka kemiskinan menjadi 4 persen. Namun, hal itu berbeda dengan fakta di lapangan yang menyatakan angka kemiskinan masih mencapai 17 persen.

"Salah menggunakan data maka kesimpulannya juga salah, misal data indeksnya sudah paling tinggi, tapi nyatanya tidak, ini kan akan mengganggu perkembangan suatu daerah," ucapnya.