Sertifikasi Mubaligh yang Digagas Kemenag Harus Jelas Modelnya

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Ace Hasan Syadzily menilai sertifikasi mubaligh harus jelas. Politikus Partai Golkar ini mengaku, Komisi VIII DPR belum membahas program mubaligh bersertifikat yang akan digelar Kementerian Agama (Kemenag).

"Sertifikasi mubaligh itu harus terlebih dulu jelas model sertifikasinya. Bagaimana pola sertifikasinya, apakah dilihat dari latar belakang pendidikan mubalighnya?" ujar Ace Hasan Syadzily kepada SINDOnews, Selasa (18/2/2020).

Kemudian, kata Legislator asal daerah pemilihan Jawa Barat II ini, apakah materi sertifikasi itu menyangkut penguasaan dan kompetensi mubaligh. Lalu, dia mempertanyakan siapa yang melakukan sertifikasi tersebut. "Apakah kalau sudah disertifikasi itu ada konsekuensi yang didapatkan dari mubaligh itu?" ungkapnya. (Baca juga: Menag: Program Mubaligh Bersertifikat Dilaksanakan Sebelum Bulan Ramadan )

Lebih lanjut dia mempertanyakan, jika tidak mendapatkan sertifikasi, apakah mubaligh itu tidak boleh berceramah agama. "Kami belum mendapatkan penjelasan terkait dengan kebijakan sertifikasi mubaligh ini dari Kementerian Agama," tandasnya.