Kritik Adian Napitupulu ke Kementerian BUMN Dinilai Salah Alamat

JAKARTA - Kritik yang disampaikan anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Adian Napitupulu terhadap Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN ) menjadi perbincangan publik.

Adian mengkritik mengenai kenaikan utang BUMN. Dia membandingkan utang luar negeri BUMN sebesar Rp5.600 triliun dengan utang luar negeri perintah Malaysia yang disebut hanya Rp 3500 triliun. Padahal, perbandingan itu tidak bisa dibandingkan begitu saja.

Kritik Adian dinilai Direktur Indonesia Political Review, Ujang Komaruddin sah saja sebagai seorang politikus. Namun, jangan sampai kritik itu karena ada sesuatu.

“Namun jika kritik ada maunya tentu itu yang kita sesalkan," kata Ujang kepada wartawan, 14 Juni 2020 ( )

Sebelumnya anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Andre Rosiade mencurigai kritik terkait rumor Adian mengusulkan nama-nama komisaris ke Menteri BUMN. Namun Ande mengakui itu baru sebatas rumor, belum bisa dipastikan benar dan salahnya.

Ujang menilai jika usulan tersebut didasari ats kepentingan, jelas itu bukan kritik yang tuus. "Kritik yang tak konstruktif," ujarnya.

Dia juga mempertanyakan posisi Adian yang tidak duduk di komisi DPR yang terkait langsung dengan Kementerian BUMN.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies, Jerry Massie, menilai, kritikan yang disampaikan Anggota DPR Adian Napitupulu terhadap Kementerian BUMN.

Terlebih, kata Jerry saat ini Adian mengemban tugas sebagai Anggota Komisi I. Sehingga kritik yang disampaikan Adian tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. BUMN sendiri merupakan mitra dari Komisi VI DPR.

“Jadi memang kurang nyambung," kata Jerry.

Jerry berharap Adian tidak menggunakan alat legislatif dan partai untuk memuaskan kepentingnnya. Apalagi Menteri BUMN Erick Thohir salah satu menteri yang anti titipan dan sudah terpilih melalui fit and proper test tersendiri. Apalagi dalam memimpin BUMN, Erick memantau ketat cara kerja bawahanya.