Menag: Program Mubaligh Bersertifikat Dilaksanakan Sebelum Bulan Ramadan
Menag: Program Mubaligh Bersertifikat Dilaksanakan Sebelum Bulan Ramadan
A
A
A
JAKARTA - Menteri Agama (Menag) Fahcrul Razi mengungkapkan pihaknya bakal menggelar program Mubaligh bersertifikat pada tahun ini. Dia menegaskan program ini bukan suatu hal yang memaksa para mubaligh untuk mendapatkan sertifikat tersebut.
Fachrul juga mengungkapkan program ini sudah diputuskan pada rapat kabinet beberapa waktu lalu di bawah pimpinan Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin untuk bisa dilaksanakan pada tahun ini. "Mudah-mudahan saya kira dalam beberapa bulan ke depan ini bisa dilaksanakan. Kembali saya garis bawahi, bagi yang mau, bagi yang enggak, enggak masalah," kata Fachrul, dalam jumpa pers, di Kantor Kemenag, Jakarta Pusat, Selasa (18/2/2020).
Di kesempatan yang sama, Sekretaris Ditjen Bimas Islam Tarmizi Tohor menambahkan, dalam program ini nantinya Kemenag akan menggelar bimbingan teknis (Bimtek) kepada para mubaligh yang bersedia mengikuti program ini untuk mendapatkan sertifikat.
Menurut Tarmizi, program ini bukanlah sertifikasi mubaligh. Bimtek itu nantinya terkait pemahaman wawasan kebangsaan dari para mubaligh itu sendiri. "Sertifikasi ada UU nya, ada lembaganya. Ini namanya Bimtek, (ada) peningkatan kompetensi mubaligh, terutama di bidang wawasan kebangsaan. Nanti setelah mereka Bimtek, mereka dikasihkan sertifikat. Jadi bukan sertifikasi mubaligh, tapi mubaligh bersertifikat," tegas Tarmizi.
Dalam program ini, kata Tarmizi, pihaknya telah menyediakan kuota sebanyak 100 mubaligh per provinsinya. Diharapkan, program ini sudah mulai berjalan sebelum masuknya Bulan Suci Ramadan. "Saya ingin secepatnya. Paling-paling sebelum Ramadan sudah terlaksana," jelasnya.
Sebab menurutnya para mubaligh sangat perlu untuk mendapatkan pemahaman terkait wawasan kebangsaan. Sehingga, tidak hanya paham di bidang agama, tapi juga secara aturan perundang-undangan juga para mubaligh mengetahuinya. "Semua ustaz paham dengan zakat, tapi tentang kenegaraan kan mereka tau gak keterkaitan dengan Undang-Undangnya. Nah seperti itulah contohnya," tuturnya.
Fachrul juga mengungkapkan program ini sudah diputuskan pada rapat kabinet beberapa waktu lalu di bawah pimpinan Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin untuk bisa dilaksanakan pada tahun ini. "Mudah-mudahan saya kira dalam beberapa bulan ke depan ini bisa dilaksanakan. Kembali saya garis bawahi, bagi yang mau, bagi yang enggak, enggak masalah," kata Fachrul, dalam jumpa pers, di Kantor Kemenag, Jakarta Pusat, Selasa (18/2/2020).
Di kesempatan yang sama, Sekretaris Ditjen Bimas Islam Tarmizi Tohor menambahkan, dalam program ini nantinya Kemenag akan menggelar bimbingan teknis (Bimtek) kepada para mubaligh yang bersedia mengikuti program ini untuk mendapatkan sertifikat.
Menurut Tarmizi, program ini bukanlah sertifikasi mubaligh. Bimtek itu nantinya terkait pemahaman wawasan kebangsaan dari para mubaligh itu sendiri. "Sertifikasi ada UU nya, ada lembaganya. Ini namanya Bimtek, (ada) peningkatan kompetensi mubaligh, terutama di bidang wawasan kebangsaan. Nanti setelah mereka Bimtek, mereka dikasihkan sertifikat. Jadi bukan sertifikasi mubaligh, tapi mubaligh bersertifikat," tegas Tarmizi.
Dalam program ini, kata Tarmizi, pihaknya telah menyediakan kuota sebanyak 100 mubaligh per provinsinya. Diharapkan, program ini sudah mulai berjalan sebelum masuknya Bulan Suci Ramadan. "Saya ingin secepatnya. Paling-paling sebelum Ramadan sudah terlaksana," jelasnya.
Sebab menurutnya para mubaligh sangat perlu untuk mendapatkan pemahaman terkait wawasan kebangsaan. Sehingga, tidak hanya paham di bidang agama, tapi juga secara aturan perundang-undangan juga para mubaligh mengetahuinya. "Semua ustaz paham dengan zakat, tapi tentang kenegaraan kan mereka tau gak keterkaitan dengan Undang-Undangnya. Nah seperti itulah contohnya," tuturnya.
(cip)
Explore More