Deretan Nama yang Berpeluang Jadi Ketua Umum PPP

Minggu, 15 Desember 2019 - 18:03 WIB
Deretan Nama yang Berpeluang...
Deretan Nama yang Berpeluang Jadi Ketua Umum PPP
A A A
JAKARTA - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) akan menggelar Muktamar IX pada tahun 2020 usai pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Terkait hal tersebut, sejumlah nama bakal calon ketua umum PPP beredar.

"Pak Suharso Monoarfa selaku Pelaksana Tugas ketua umum, Bapak Sekjen Bapak Arsul sani, Bapak Muqowam, Bapak Waketum dan ketua fraksi Pak Amir Uskara, anggota Wantimpres Pak Mardiono," ujar Wakil Sekretaris Jenderal PPP, Achmad Baidowi di Hotel Grand Sahid Jaya, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Minggu (15/12/2019). (Baca Juga: Mukernas V Perintahkan PPP Gelar Muktamar IX usai Pilkada)

Akan tetapi, kata dia, Mardiono sudah mengundurkan diri dari jabatan wakil ketua umum DPP PPP. Ada ketentuan Undang-undang yang melarang rangkap jabatan bagi dewan pertimbangan presiden (Wantimpres).

"Khusus Pak Mardiono ini karena ada ketentuan perundang undangan yang melarang rangkap jabatan bagi anggota Wantimpres, apakah beliau tetap di Wantimpres atau maju menjadi ketua umum, ya tergantung beliau," ujar pria yang akrab disapa Awiek ini.(Baca Juga: Dari Pengusaha Kaya hingga Ulama, Ini Profil Singkat Penasihat Jokowi)

Dia menjelaskan, yang bisa menjadi calon ketua umum PPP berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) adalah mereka yang pernah menjadi pengurus DPP selama satu periode. Selain itu, pernah menjadi pengurus dewan pimpinan wilayah (DPW) selama satu periode.

"Jenjang kaderisasinya jelas. Di luar itu, syarat umum lainnya ya harus beragama Islam. Jujur, berintegrias memiliki kemampuan dan sebagainya," katanya.

Saat ini PPP dipimpin oleh Plt Ketua Umum Suharso Monoarfa. Ketua Umum PPP sebelumnya, M Romahurmuziy atau Rommy ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas kasus suap pengisian jabatan di Kementerian Agama.

Ketua Umum PPP sebelum Rommy, Suryadharma Ali pun ditangkap KPK atas kasus korupsi penyelenggaraan Ibadah Haji tahun 2010-2013 dan korupsi dana operasional menteri (DOM).
(dam)
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
berita/ rendering in 0.0941 seconds (0.1#10.140)