Meski Tanpa PAN dan Demokrat, Oposisi Harus Tetap Ada

JAKARTA - Setelah pasangan Joko Widodo (Jokowi)-KH Ma'ruf Amin ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih, isu bergabungnya partai politik yang menjadi pengusung Prabowo Subianto-Sandiaga S Uno ke pemerintah kian santer dan menjadi perbincangan publik.

Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago menganggap, idealnya oposisi tetap harus ada dalam iklim demokrasi. "Tulang punggungnya ada sama Gerindra, pasukannya ada PKS dan PAN serta demokrat," kata Pangi saat dihubungi SINDOnews, Selasa (2/7/2019).

Kendati begitu, Pangi mencermati bahwa sejauh ini nampak-nampaknya hanya Gerindra dan PKS yang bakal mengambil sikap akhir sebagai oposisi. Sementara, PAN dan Demokrat jika diberikan kue kekuasaan diprediksi bakal menyeberang ke kubu Jokowi-Ma'ruf.

"Karena enggak banyak yang tertarik untuk oposisi, karena dianggap menderita," tutur pria yang akrab disapa Ipang ini.

Ipang menilai, menjadi oposisi dalam sistem demokrasi sebenarnya memiliki keuntungan secara politik. Menurut dia, jika parpol oposisi pandai dan mahir memainkan peran di luar koalisi pemerintah, bagaimana strategi mengkoreksi, mengimbangi kekuatan politik pemerintah.

Kemudian sambungnya, memperjuangkan suara rakyat yang menolak kenaikan macam macam harga, maka sebenarnya punya korelasi linear terhadap peningkatan elektabilitas partai pada pemilu selanjutnya.

"Namun menurut pembacaan saya, Demokrat dan PAN ini dari dahulu partai yang sikap politiknya poco poco itu tadi, maju mundur, tapi kurang cantik. Dapat menteri lalu menyatakan bergabung ke koalisi pemerintah, di-reshuflle menterinya langsung kembali ke habitat asli yakni oposisi," ungkapnya.