Gerindra Tak Ambil Pusing PAN Masuk Kabinet Indonesia Maju
loading...
Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad tidak ambil pusing PAN masuk kabinet Jokowi-KH Maruf Amin. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Partai Amanat Nasional (PAN) dikabarkan masuk ke Kabinet Indonesia Maju pada reshuffle yang dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhir Maret 2022.
PAN menyatakan secara resmi sebagai parpol pendukung pemerintah pada Agustus 2021 lalu dan mengikuti pertemuan parpol koalisi pemerintah dan Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta.
Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad seolah tidak mau ambil pusing dengan masuknya PAN ke kabinet. Karena urusan kabinet merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi.
Baca juga: Respons PAN Setelah Santer Dikabarkan Dapat Jatah Menteri
“Tadi ditanya, bagaimana kalau PAN masuk, itu juga tergantung penilaian presiden apakah memang dibutuhkan atau enggak,” kata Dasco kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (9/3/2022).
Baca juga: PAN Dikabarkan Dapat Jatah Menteri dan Wamen, PPP: Wajar Saja, Namanya Koalisi
Oleh karena itu, kata Dasco, pihaknya menyerahkan sepenuhnya persoalan reshuffle kepada presiden, soal kapan dan berapa yang akan direshuffle pun menjadi hak presiden. Gerindra pun tidak dalam kapasitas menilai kinerja dari menteri-menteri Jokowi, Gerindra hanya fokus pada kinerja menteri yang dijabat kader Gerindra.
“Kami tidak dalam kapasitas menilai kinerja dari menteri-menteri lain, kami hanya fokus menteri dari Gerindra bisa bekerja maksimal untuk membantu pemerintah,” ujarnya.
Soal porsi menteri, Wakil Ketua DPR ini kembali menegaskan bahwa itu juga menjadi hak prerogatif presiden. Presiden yang lebih tahu mana yang perlu ditambah dan dikurangi, dan masalah porsi ini pernah dibicarakan di awal dengan partai koalisi. “Masalah porsi-porsi sudah dibicarakan dari awal dengan partai koalisi. Dan untuk penambahan pengurangan adalah hak prerogatif presiden,” ungkap legislator Dapil Banten III ini.
Terkait siapa yang perlu direshuffle, Dacso menambahkan bahwa yang tahu persis adalah presiden karena para menteri adalah pembantu presiden. Apakah formasi yang ada sudah tepat bagi presiden, atau masih membutuhkan orang yang lebih capable (mampu). “Yang tahu tepat atau tidak presiden, karena menteri-menteri itu pembantunya presiden, apakah presiden nyaman atau perlu ditambah dengan yang lebih capable presiden yang tahu,” tandasnya.
PAN menyatakan secara resmi sebagai parpol pendukung pemerintah pada Agustus 2021 lalu dan mengikuti pertemuan parpol koalisi pemerintah dan Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta.
Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad seolah tidak mau ambil pusing dengan masuknya PAN ke kabinet. Karena urusan kabinet merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi.
Baca juga: Respons PAN Setelah Santer Dikabarkan Dapat Jatah Menteri
“Tadi ditanya, bagaimana kalau PAN masuk, itu juga tergantung penilaian presiden apakah memang dibutuhkan atau enggak,” kata Dasco kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (9/3/2022).
Baca juga: PAN Dikabarkan Dapat Jatah Menteri dan Wamen, PPP: Wajar Saja, Namanya Koalisi
Oleh karena itu, kata Dasco, pihaknya menyerahkan sepenuhnya persoalan reshuffle kepada presiden, soal kapan dan berapa yang akan direshuffle pun menjadi hak presiden. Gerindra pun tidak dalam kapasitas menilai kinerja dari menteri-menteri Jokowi, Gerindra hanya fokus pada kinerja menteri yang dijabat kader Gerindra.
“Kami tidak dalam kapasitas menilai kinerja dari menteri-menteri lain, kami hanya fokus menteri dari Gerindra bisa bekerja maksimal untuk membantu pemerintah,” ujarnya.
Soal porsi menteri, Wakil Ketua DPR ini kembali menegaskan bahwa itu juga menjadi hak prerogatif presiden. Presiden yang lebih tahu mana yang perlu ditambah dan dikurangi, dan masalah porsi ini pernah dibicarakan di awal dengan partai koalisi. “Masalah porsi-porsi sudah dibicarakan dari awal dengan partai koalisi. Dan untuk penambahan pengurangan adalah hak prerogatif presiden,” ungkap legislator Dapil Banten III ini.
Terkait siapa yang perlu direshuffle, Dacso menambahkan bahwa yang tahu persis adalah presiden karena para menteri adalah pembantu presiden. Apakah formasi yang ada sudah tepat bagi presiden, atau masih membutuhkan orang yang lebih capable (mampu). “Yang tahu tepat atau tidak presiden, karena menteri-menteri itu pembantunya presiden, apakah presiden nyaman atau perlu ditambah dengan yang lebih capable presiden yang tahu,” tandasnya.
(cip)
